Pemerintah Siapkan Hunian Pekerja Terintegrasi PLTS di Kawasan Industri

Jakarta: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyiapkan pengembangan hunian pekerja yang terintegrasi dengan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di sejumlah kawasan industri. Program ini akan dikaji melalui proyek percontohan di Maluku Utara dan sejumlah wilayah di Pulau Jawa.

Rencana tersebut dibahas dalam pertemuan Menteri PKP Maruarar Sirait dengan Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia di Gedung Heritage Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat, 9 Oktober 2026.

Maruarar mengatakan, penyediaan hunian perlu direncanakan sejak awal pengembangan kawasan industri. Dengan begitu, kebutuhan tempat tinggal pekerja dapat disiapkan bersamaan dengan pembangunan infrastruktur dan kegiatan ekonomi di kawasan tersebut.

“Ini merupakan lompatan besar yang akan disiapkan kajian dan aturannya di beberapa tempat yang akan menjadi percontohan. Salah satunya di Maluku Utara yang dapat menjadi percontohan di perusahaan-perusahaan industri seperti di Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bekasi, dan Meikarta. Kita memerlukan langkah-langkah strategis dalam melakukan percepatan terkait perumahan ini,” ujar Maruarar.

Pengembangan hunian terintegrasi PLTS juga diarahkan untuk mendukung pemanfaatan energi bersih di kawasan permukiman. Integrasi perumahan dan infrastruktur energi diharapkan dapat menciptakan kawasan hunian yang lebih efisien dan berkelanjutan.

Hunian pekerja mengikuti pengembangan kawasan industri

Penyediaan hunian pekerja menjadi salah satu aspek yang dibahas seiring dengan pengembangan investasi dan pusat pertumbuhan ekonomi baru. Perencanaan sejak awal diharapkan membuat pembangunan perumahan berjalan selaras dengan kebutuhan tenaga kerja dan kesiapan infrastruktur.

Dalam kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke Maluku Utara, Kementerian PKP turut mendampingi peninjauan pengembangan ekosistem industri terpadu yang berpotensi menyerap banyak tenaga kerja.
 

Maruarar menyebut investasi yang berjalan di Maluku Utara mencapai USD20 miliar, sementara investasi senilai USD7 miliar lainnya akan berproses. Menurut dia, besarnya aktivitas industri tersebut perlu diimbangi dengan perencanaan hunian bagi para pekerja.

“Dalam kunjungan ke Maluku Utara, kami mendampingi Pak Presiden Prabowo untuk melihat investasi yang luar biasa, yang diawali oleh Pak Menko Bahlil, yaitu 20 miliar dolar AS yang sudah berjalan dan 7 miliar dolar AS yang akan berproses. Dari situ saja banyak yang bekerja. Ini dimulai dari proyek percontohan yang merupakan ide luar biasa dari Pak Menko, menjadi lompatan besar dalam penyiapan rumah. Kami juga akan bekerja sama dengan para investor agar kawasan tersebut dapat dirancang dengan baik sejak awal,” ungkap Maruarar.

Kajian regulasi, lahan, dan pembiayaan

Kementerian PKP akan melanjutkan pembahasan dengan mematangkan kajian teknis dan regulasi untuk mendukung pelaksanaan program. Aspek yang menjadi perhatian meliputi aturan, kesiapan lahan, serta skema pembiayaan proyek percontohan.

“Pertemuan selanjutnya kami akan membahas terkait regulasi, lahan, dan pembiayaannya,” tambah Maruarar.

Pemerintah akan melibatkan kementerian terkait, pemerintah daerah, dan investor dalam pengembangan kawasan hunian tersebut. Program ini diharapkan dapat memperluas akses pekerja terhadap hunian layak sekaligus mendukung pengembangan kawasan industri dan pemanfaatan energi bersih.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Sekretaris Jenderal Kementerian PKP Didyk Choiroel, Inspektur Jenderal Heri Jerman, Staf Khusus Bidang Internal dan Penjadwalan Novelin Silalahi, serta sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian PKP.


(KIE)

• Rumah Subsidi
• kawasan industri
• Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
• PLTS