"Kalau sudah 100 persen, maka secara geospasial, batas, luas, kemudian koordinat itu semuanya sudah masuk di sertifikat," kata Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto dalam keterangan tertulis, Kamis, 23 Juni 2022.
Dengan adanya sertifikat, tidak akan ada lagi tumpang tindih. Masyarakat juga tidak perlu khawatir dengan mafia tanah.
"Paling ketar-ketir adalah mafia tanah. Selesai sudah. Oleh karena itu, tugas saya saat ini adalah di antaranya bagaimana memberantas mafia tanah," jelasnya.
Dalam strategi memberantas mafia tanah, Hadi berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) hingga ke Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda). Sinergi tersebut terus berjalan dalam rangka melindungi hak atas tanah masyarakat.
"Saya minta sinergi untuk mendukung saya dalam memberantas mafia tanah. Untuk PTSL, perlu dilaksanakan. PTSL adalah program pemerintah yang pro rakyat, harus kita laksanakan," jelasnya.
Hadi juga berdiskusi mengenai beberapa kasus yang berpotensi menjadi konflik agraria di wilayah Kabupaten Kediri. Salah satunya, yakni lahan Hak Guna Usaha (HGU) yang dikelola PT Mangli Dian Perkasa di Desa Puncu.
"Permasalahan yang terjadi di lahan HGU PT Mangli akan kita selesaikan secara aturan yang berlaku. Dan masyarakat yang pernah menduduki di sana itu juga nantinya akan kita berikan redistribusi, kita kalkulasi secara hukum supaya kita bisa ambilkan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) itu untuk kepentingan masyarakat," ungkapnya,
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
