Proyek Tol Jakarta-Cikampek - ANT/Risky Andrianto.
Proyek Tol Jakarta-Cikampek - ANT/Risky Andrianto.

Rekomendasi Proyek Infrastruktur Berdasar Evaluasi Komite Keselamatan Konstruksi

Ilham wibowo • 22 Februari 2018 12:50
Jakarta: Belum genap sebulan Komite Keselamatan Konstruksi (K3) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dibentuk untuk mengevaluasi insiden kecelakaan proyek infrastruktur. Kelompok yang berisikan para ahli bangunan itu mengevaluasi sekaligus menginvestigasi proyek. 
 
"KKK ini menjadi bagian pemantauan dan evaluasi proyek berisiko tinggi, lalu investigasi kecelakaan yang terjadi," ujar Kepala K3 Kementrian PUPR Syarif Burhanuddin di kantornya, Jalan Pattimura, Jakarta Selatan, Kamis, 22 Februari 2018. 
 
Sejak diresmikan pada 24 Januari 2018, K3 sudah bergerak menginvestigasi rentetan insiden kecelakaan infrastruktur. Satu di antara insiden terebut yakni ambruknya tembok underpass atau terowongan Jalan Perimeter Selatan Bandara Soekarno-Hatta sepanjang 20 meter dan menimpa mobil Honda Brio.

Kejadian pada 5 Februari 2018 ini mengakibatkan 1 korban tewas dan 1 luka berat. Syarif menuturkan, investigasi insiden ini telah rampung dikerjakan. 
 
Hasilnya, ada yang salah pada desain konstruksi bangunan. Rekomendasi pun diberikan kepada Menteri PUPR Basuki Hadimuljono untuk menindaklanjuti langkah selanjutnya. 
 
"Tanggal 7 Februari sudah ada rekomendasi Pak Menteri yang dilanjutkan ke Pak Menhub, antara lain dilakukan perbaikan review desain dan pembongkaran karena rawan terjadi kembali longsor," ungkap Dirjen Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ini. 
 
(Baca juga: Kementerian PUPR Bentuk Komite Keselamatan Konstruksi)
 
Ia memastikan seluruh insiden kecelakaan proyek infrastruktur bakalan berujung rekomendasi. Seluruh aspek baik metodologi, pekerja, peralatan hingga pengawasan menjadi perhatian tim investigasi. 
 
Bahkan, bukan tak mungkin kontraktor yang terlibat juga mesti siap bertanggung jawab. 
"Material (konstruksi)  juga jadi salah satu yang dijadikan indikator yang dijadikan investigasi," tutur dia. 
 
Kepala Balitbang Kementrian PUPR yang juga anggota K3 Danis Hidayat Sumadilaga menuturkan, lamanya investigasi bergantung pada kompleksitas pengerjaan proyek. Semakin rumit rancang bangun dan alat khusus yang digunakan, tim KKK butuh waktu minimal satu bulan. 
 
"Kompleksitas dan risiko yang dimiliki oleh setiap proyek berbeda-beda. Semakin tinggi kompleksitas semakin besar tingkat risiko, baik tingkat ketinggian atau alat khusus yang digunakan, itu semuanya menjadi bahan evaluasi," tutur dia. 
 
(Baca juga: Proses Konstruksi Harus Diawasi dengan Ketat)
 
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)




TERKAIT

BERITA LAINNYA

social
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan