Relaksasi Pajak, REI: Bisa Memacu Industri properti
Maket rumah mewah dalam sebuah pameran di Jakarta. ilustrasi/MI/Pius Erlangga
Jakarta:Di tengah perlambatan sektor properti, pemerintah berencana melakukan relaksasi pajaknya. Relaksasi akan dikenakan untuk aturan pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22.

Langkah tersebut diharapkan menjadi stimulus bagi pengembangan sektor properti. Bagaimana harapan asosiasi properti terhadap rencana Kementerian Keuangan tersebut?


"Sebelumnya perbankan ada pelonggaran LTV, kemudian dari OJK terkait kredit kepemilikan lahan dan sekarang relaksasi pajak. Kalau semua ini disatukan, ini bisa memacu properti kembali tumbuh," kata Sekretaris Jenderal Real Estate Indonesia (REI) Totok Lusida kepada Medcom.id.

Beberapa bulan sebelumnya REI mengusulkan relaksasi aturan pajak kepada Ditjen Pajak Kemenkeu RI. Relaksasi terhadap PPnBM dan PPh 22 untuk properti memang ada pengaruhnya bagi penerimaan negara, namun tidak terlalu signifikan.

baca juga: Pemerintah akan relaksasi pajak properti

Relaksasi bukan hanya soal besaran nilainya saja, melainkan penyamarataan dalam kewajiban pajak. Sebagai perbandingannya adalah pajak di luar negeri yang lebih seragam.

Penyeragaman tersebut juga bisa menyamaratakan permintaan dan penjualan untuk setiap segmen. Terutama ketika pasar properti segmen atas sedang tertekan, maka relaksasi pajak dapat menaikkan kembali permintaan pasar properti di segmen menengah atas.

"Di sini kan pajak bisa sampai 45 persen, misalnya PPnBM 20 persen, kemudian PPh 2,5 persen, PPN, BPTHB dan yang lainnya. Selama ini end user beli rumah Rp 100 juta pajaknya Rp 10 juta, sedangkan bila membeli harga Rp 1 miliar kena pajaknya bisa Rp 100 juta," ungkap Totok.



(LHE)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id