Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait. Foto: Kementerian PKP
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait. Foto: Kementerian PKP

Menteri PKP Prioritaskan Perumahan Subsidi untuk Rakyat Kecil

Rizkie Fauzian • 25 September 2025 20:08

Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan komitmen pemerintah untuk mengurangi backlog perumahan nasional yang masih mencapai 9,9 juta unit. Ia menempatkan program rumah subsidi sebagai prioritas utama.

“Pilihan saya jelas, mengurus perumahan rakyat. Karena sebagai menteri saya harus punya skala prioritas. Backlog 9,9 juta itu tidak bisa diselesaikan kalau negara tidak hadir,” ujar Maruarar dalam Indonesia Property Forum 2025 di Jakarta, Jumat, 25 September 2025.

Ia menyampaikan, kuota rumah subsidi pada 2025 dinaikkan dari 220 ribu unit menjadi 350 ribu unit. “Ini kuota terbesar sepanjang sejarah. Indonesia belum pernah menembus di atas 300 ribu unit. Presiden Prabowo baru beberapa bulan menjabat, dengan dukungan DPR, Kementerian Keuangan, dan Bank Indonesia, kita bisa capai angka itu,” jelas dia.

Selain peningkatan kuota, pemerintah memberi insentif berupa pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Proses perizinan yang sebelumnya memakan waktu hingga 45 hari kini dipangkas menjadi 10 hari, bahkan di beberapa daerah bisa selesai dalam hitungan jam.
 

Baca juga: UMKM Milenial dan Gen Z Bisa Manfaatkan Kredit Program Perumahan

Maruarar menekankan, sektor perumahan memiliki efek berantai besar terhadap perekonomian. “Satu rumah subsidi bisa melibatkan lima pekerja. Dengan target 350 ribu unit, artinya ada 1,6 juta lapangan kerja tercipta. Belum lagi warung makan, toko material, hingga industri pendukung yang ikut bergerak,” paparnya.

Ia juga mendorong implementasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan yang diusulkan langsung ke Presiden. “Perumahan punya ekosistem luas, mulai dari material, transportasi, hingga jasa. Ini bisa jadi pendorong pertumbuhan ekonomi,” kata Maruarar.

Selain fokus pada MBR, pemerintah tetap memberikan dukungan pada sektor komersial dengan memperpanjang insentif PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) hingga 2026. “Prioritas saya jelas: rakyat kecil dulu, baru komersial. Kita harus seimbang, ada manfaat bagi negara, rakyat, dan dunia usaha,” tegasnya.

Maruarar menutup dengan optimisme bahwa program rumah subsidi dapat menciptakan pemerataan ekonomi. “Kita ingin lahir pengusaha daerah baru yang dulunya pekerja kecil, kini bisa tumbuh karena ekosistem yang sehat. Itu cita-cita pemerataan yang kita jalankan,” pungkasnya. (Sultan Rafly Dharmawan)


 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
(KIE)




TERKAIT

BERITA LAINNYA

social
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan