Cara Bayar PBB Online dan Offline, Apa Risikonya jika Menunggak?

Jakarta: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menjadi kewajiban yang perlu dibayar pemilik rumah maupun tanah setiap tahun. Kini, pembayaran PBB semakin mudah karena dapat dilakukan secara online melalui mobile banking, marketplace, hingga aplikasi pembayaran digital.
 
Membayar PBB tepat waktu penting dilakukan untuk menghindari denda dan masalah administrasi properti di kemudian hari. Sebab, tunggakan PBB yang dibiarkan bertahun-tahun dapat memicu sanksi hingga penagihan pajak oleh pemerintah daerah.

Cara bayar PBB secara online

Cara bayar PBB. Foto: Freepik
 
Pembayaran PBB saat ini bisa dilakukan tanpa harus datang ke kantor pelayanan pajak. Wajib pajak hanya perlu menyiapkan Nomor Objek Pajak (NOP) yang tercantum pada SPPT PBB.

1. Bayar PBB lewat mobile banking

Sejumlah bank menyediakan layanan pembayaran PBB melalui aplikasi mobile banking. Caranya cukup memilih menu pembayaran pajak atau PBB, lalu memasukkan NOP untuk melihat tagihan.

Setelah nominal muncul, pembayaran dapat langsung dilakukan dan bukti transaksi sebaiknya disimpan.

2. Bayar PBB di marketplace dan dompet digital

Marketplace serta aplikasi dompet digital juga menyediakan fitur pembayaran PBB. Metode ini banyak dipilih karena praktis dan bisa dilakukan kapan saja.
 
Pengguna biasanya hanya perlu memasukkan NOP dan wilayah pembayaran sebelum melanjutkan transaksi.
   

3. Bayar PBB secara offline

Selain online, pembayaran PBB juga dapat dilakukan melalui bank daerah, kantor pos, minimarket, atau loket resmi pemerintah daerah.
 
Masyarakat disarankan memeriksa kembali data pembayaran agar tidak terjadi kesalahan administrasi.

Cara cek tagihan PBB

Tagihan PBB dapat dicek melalui situs resmi pemerintah daerah atau aplikasi pajak daerah sesuai domisili masing-masing.
 
Informasi yang diperlukan umumnya berupa NOP yang tertera pada Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).

Apa yang terjadi jika PBB tidak dibayar?

Tunggakan PBB yang tidak dibayar dalam waktu lama dapat menimbulkan sejumlah konsekuensi. Awalnya, wajib pajak biasanya akan dikenakan denda administrasi sesuai ketentuan daerah.
 
Jika tunggakan terus menumpuk, pemerintah dapat melakukan penagihan aktif melalui surat teguran hingga surat paksa.
 
Selain itu, tunggakan PBB juga bisa menghambat proses jual beli rumah, pengajuan kredit, balik nama sertifikat, hingga pengurusan dokumen pertanahan lainnya.
 
Dalam kondisi tertentu, aset berupa tanah atau bangunan juga berpotensi disita apabila kewajiban pajak tidak kunjung diselesaikan setelah melalui tahapan penagihan resmi.
 
Selain menghindari sanksi, pembayaran PBB turut mendukung pembangunan daerah seperti infrastruktur, fasilitas umum, dan layanan masyarakat.
 
Karena itu, masyarakat disarankan rutin memeriksa tagihan dan membayar PBB sebelum jatuh tempo agar administrasi properti tetap aman.
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di

Google News