Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan juga peningkatan kualitas rumah tidak layak huni melalui pelaksanaan program National Affordable Housing Program (NAHP) Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.
"Pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem ini merupakan salah satu prioritas utama pemerintah," ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto dalam keterangan tertulis, Rabu, 26 Oktober 2022.
Iwan mengatakan pemerintah bersama Bank Dunia ingin agar program Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Indonesia bisa berjalan dengan baik. Salah satunya dengan menyalurkan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk membantu meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni masyarakat miskin.
Direktur Rumah Swadaya Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR K.M Arsyad menambahkan Program BSPS NAHP sangat dibutuhkan untuk membantu masyarakat untuk memiliki rumah yang layak huni. Adanya rumah yang layak huni diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan serta mendorong masyarakat hidup sehat bersama keluarga.
| Baca juga: Perbaikan 1.450 Rumah di Sulut Rampung Akhir Tahun |
Dirinya juga melakukan kunjungan lapangan ke penerima bantuan BSPS dalam rangka Implementation Support Mission NAHP ke - 14 di Desa Cipaeh, kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang, Banten.
Kepala Project Implementation Unit (PIU) NAHP Chandra R.P Situmorang menjelaskan dalam pelaksanaan program BSPS ini kami mendorong terwujudnya integrasi program dan kolaborasi dengan stakeholder seperti Pemda dan BAZNAS. Hal tersebut dibutuhkan untuk mengoptimalkan kualitas rumah layak huni bagi masyarakat penerima bantuan
"Data penerima bantuan untuk penanganan kemiskinan ekstrem inj kami dapatkan dari BKKBN. Kemudian ditindaklanjuti dengan verifikasi berdasarkan nama dan alamat atau by name by address untuk memastikan ketepatan sasaran penerima bantuan sesuai dengan kriteria program," jelas Chandra.
Dalam pelaksanaan BSPS NAHP di Desa Cipaeh, Kecamatan Gunung Kaler yang menjadi lokasi kunjungan ini, Kementerian PUPR juga berkolaborasi dengan Baznas untuk meningkatkan kualitas rumah masyarakat miskin menjadi lebih layak huni sebanyak 19 unit.
Kunjungan lapangan ke Desa Cipaeh ini juga merupakan bentuk dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan, sekaligus monitoring untuk memastikan kegiatan NAHP yang juga didalamnya termasuk kegiatan BSPS telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.
Practice Manager Urban Resilience and Land Practice Bank Dunia Ming Zhang menjelaskan dari hasil kunjungan lapangan ini pihaknya menilai pelaksanaan BSPS NAHP ini sudah tepat sasaran yakni menyasar masyarakat miskin. Adanya peningkatan kualitas rumah masyarakat miskin sangat diperlukan agar mereka bisa hidup di rumah yang layak huni bersama keluarga.
"Kami sangat puas dan menilai hasil pembangunan lewat Program BSPS NAHP ini sudah tepat sasaran. Selain itu kami harap program ini bisa terus berlanjut dan dapat membawa banyak manfaat bagi masyarakat Indonesia dan membantu pemerintah mengurangi kemiskinan ektrem," ungkapnya
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
