Dari Nusa Dua, Benyamin Tegaskan Pembangunan Tangsel Harus Berangkat dari Kebutuhan Warga

Bali: Rumah yang layak, layanan kesehatan yang mudah dijangkau, kesempatan memperoleh pendidikan, serta lingkungan yang bersih merupakan persoalan yang paling dekat dengan kehidupan warga. Empat hal itu pula yang menjadi perhatian dalam Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch II Regional Jawa-Bali di Bali Nusa Dua Convention Centre, Kabupaten Badung, Bali, Jumat (28/8/2026). Berbeda dengan Batch I, penghargaan Batch II difokuskan pada empat kategori, yakni Implementasi Program 3 Juta Rumah, Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan, Akses Penduduk ke Layanan Pendidikan, serta Pengelolaan Sampah dan Lingkungan Asri. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengatakan kategori-kategori tersebut berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat dan upaya pemerintah daerah meningkatkan kualitas hidup warganya. Bagi Tito, penghargaan bukan semata persoalan siapa yang menjadi terbaik. Apresiasi tersebut juga dimaksudkan untuk mendorong daerah memperbaiki kinerja, melahirkan inovasi, sekaligus memperlihatkan praktik-praktik baik yang dapat dipelajari daerah lain. “Kegiatan tersebut juga dapat menjadi sarana untuk memotivasi daerah agar terus meningkatkan kinerja,” kata Tito dalam rangkaian acara tersebut. Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie hadir dalam forum itu. Bagi Tangerang Selatan, kehadiran dalam perhelatan Batch II tidak berhenti pada soal membawa pulang penghargaan atau tidak. Empat tema yang dibicarakan di Nusa Dua justru beririsan langsung dengan pekerjaan pemerintahan yang kini berlangsung di kota tersebut. Benyamin mengatakan arah program Pemerintah Kota Tangerang Selatan sejak awal ditempatkan pada kebutuhan masyarakat. “Kami berkomitmen untuk seluruh program-program pemerintah daerah diarahkan kepada kebutuhan masyarakat,” ujar Benyamin seusai acara di Nusa Dua. Kalimat itu menjadi titik berangkat untuk membaca posisi Tangerang Selatan dalam forum tersebut. Baca Juga : Taktik Tangsel Lawan Sampah Menggunung Sebelumnya, pada Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch I Regional Jawa-Bali di Yogyakarta, 4 Juni 2026, Tangerang Selatan meraih Terbaik III untuk kategori Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Stunting. Pemerintah kota juga memperoleh dana apresiasi Rp1 miliar. Benyamin melihat penghargaan tersebut sebagai hasil dari program yang diarahkan pada persoalan masyarakat, terutama kelompok yang membutuhkan intervensi pemerintah. Dalam wawancara di Nusa Dua, ia kembali mengingat capaian pada Batch I tersebut. Menurut dia, sejumlah program unggulan Tangerang Selatan mendapatkan penilaian karena menyentuh persoalan penurunan stunting dan kemiskinan. Namun, pekerjaan pemerintah tidak berakhir ketika sebuah penghargaan diberikan. Justru Batch II menghadirkan ukuran lain: bagaimana pemerintah daerah bekerja dalam persoalan-persoalan dasar yang dirasakan setiap hari oleh masyarakat.   Rumah sebagai kebutuhan dasar Salah satu yang disebut langsung Benyamin adalah program perbaikan rumah tidak layak huni atau bedah rumah. Program tersebut memiliki titik temu dengan perhatian pemerintah pusat terhadap penyediaan hunian layak melalui Program 3 Juta Rumah. Di tingkat daerah, tantangannya tidak hanya soal menambah jumlah rumah, tetapi juga memperbaiki kondisi hunian masyarakat yang belum memenuhi standar kelayakan. Bukan tanpa alasan. Di kota yang terus tumbuh dengan harga tanah dan properti yang tinggi, rumah layak tidak selalu mudah dijangkau setiap keluarga. Pada 2026, sebanyak 329 rumah tidak layak huni di tujuh kecamatan selesai diperbaiki. Setiap rumah mendapat intervensi senilai Rp75 juta berupa bahan bangunan dan jasa atau biaya tenaga. Program bedah rumah ditujukan terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah, warga miskin, dan penyandang disabilitas tidak produktif berdasarkan skala prioritas dan tingkat kelayakan rumah. Angka 329 mungkin kecil jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Tangerang Selatan. Namun, program semacam itu menunjukkan persoalan perumahan di kota tidak selalu mengenai pembangunan kawasan baru. Ada keluarga yang persoalannya jauh lebih elementer: apakah atap rumah aman, sanitasi memadai, dinding tidak membahayakan, dan anak-anak dapat tumbuh di tempat tinggal yang sehat. “Yang kita lakukan bukan hanya memperbaiki rumah, tetapi bagaimana masyarakat bisa mendapatkan tempat tinggal yang lebih layak, sehat, dan aman,” kata Benyamin dalam keterangannya beberapa hari sebelum berangkat ke Bali. Data Pemkot mencatat target 329 rumah pada tahun ini telah seluruhnya direalisasikan. Setiap rumah memperoleh dukungan Rp75 juta. Di Nusa Dua, Benyamin kembali menyinggung program tersebut ketika menjelaskan bagaimana kebijakan pemerintah kota diarahkan pada kebutuhan warga. Konteksnya menjadi relevan dengan salah satu kategori Batch II, Implementasi Program 3 Juta Rumah. Bagi pemerintah daerah, tantangannya kemudian bukan sekadar berapa rumah yang disentuh suatu program, tetapi apakah intervensinya menjangkau keluarga yang paling membutuhkan.   Pelayanan kesehatan jemput bola datangi warga Hal serupa berlaku pada sektor kesehatan. Dalam wawancaranya, Benyamin menyebut layanan kesehatan sebagai salah satu program unggulan yang terus diperkuat Tangerang Selatan. Salah satu yang kini menjadi andalan adalah Ngider Sehat Premium. Program itu mengubah pola pelayanan yang biasanya menunggu warga datang ke fasilitas kesehatan menjadi pelayanan jemput bola. Ngider Sehat sebelumnya telah berjalan sejak 2021, kemudian dikembangkan menjadi Ngider Sehat Premium pada akhir 2025. Layanan diperkuat dengan kehadiran dokter dan armada yang membawa perangkat pemeriksaan seperti USG, EKG, serta berbagai peralatan penunjang lainnya. Sasaran pelayanan mencakup antara lain lansia, ibu hamil, balita, penyandang disabilitas, pasien dengan penyakit kronis, hingga warga dengan keterbatasan mobilitas. Cara kerja tersebut sejalan dengan pandangan Benyamin bahwa pelayanan pemerintah harus mendekat kepada masyarakat. Kesehatan, dalam pendekatan ini, tidak semata berarti mengobati orang ketika sudah sakit. Pemeriksaan dini, pemantauan kondisi kesehatan keluarga, penguatan posyandu, hingga intervensi terhadap kelompok rentan menjadi bagian yang sama pentingnya. Pengalaman Tangerang Selatan dalam penanganan stunting juga memperlihatkan bahwa persoalan kesehatan tidak dapat dikerjakan satu dinas saja. Ada persoalan gizi, sanitasi, pendidikan keluarga, ekonomi, lingkungan, dan perlindungan sosial yang saling berkaitan. Itulah sebabnya penghargaan Batch I bagi Tangerang Selatan lebih relevan ditempatkan sebagai salah satu hasil dari kerja lintas sektor, bukan tujuan akhir pembangunan. Ketika menerima penghargaan pada Juni lalu, Pemkot mencatat Tangerang Selatan sebagai Terbaik III regional Jawa-Bali dalam Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Stunting. Pemerintah daerah ketika itu juga menegaskan bahwa pekerjaan penurunan stunting masih harus dilanjutkan dan tidak boleh berhenti pada pengakuan yang telah diperoleh. Di Nusa Dua, Benyamin kembali meletakkan capaian tersebut dalam konteks yang lebih luas. “Alhamdulillah, Tangerang Selatan telah melaksanakan berbagai hal dan mudah-mudahan nanti ke depan akan lebih baik lagi,” katanya.   Penghargaan sebagai cermin, bukan tujuan Di sinilah forum yang digelar Kemendagri memperoleh arti lain bagi pemerintah daerah. Tito sejak awal menempatkan apresiasi sebagai bagian dari pembinaan pemerintah daerah. Selama ini, menurut dia, Kemendagri tidak hanya memberikan arahan dan melakukan pengawasan, tetapi juga perlu memberi ruang bagi pemerintah daerah yang mampu menunjukkan kinerja baik. Baca Juga : Daya Tampung Sekolah Negeri Tak Cukup, Pemda Wajib Perhatikan Ketersediaan Bangku di Sekolah Swasta Dalam pelaksanaan Batch II yang diawali di Sumatera pada Agustus, Tito menyebut penghargaan sebagai bentuk keseimbangan antara tuntutan pemerintah pusat kepada daerah dan pemberian apresiasi bagi daerah yang menunjukkan kinerja. Ia juga mengingatkan daerah yang belum memperoleh penghargaan untuk memperbaiki diri menghadapi penilaian berikutnya. Semangat itulah yang ditangkap Benyamin dari Nusa Dua. Ia tidak menempatkan penilaian sebagai akhir dari perjalanan, melainkan sebagai pemacu bagi Tangerang Selatan untuk melihat kembali kualitas program yang sedang dijalankan. “Penilaian ini menjadikan kami terpacu untuk mendorong peningkatan program-program yang berbasiskan kepada seluruh masyarakat,” ujar Benyamin. Ia menyebut pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan sejumlah bidang pembangunan lainnya sebagai ruang yang harus terus ditingkatkan. Bagi pemerintah kota, tantangannya kemudian bukan semata menambah jumlah program. Program juga harus dapat dipertanggungjawabkan, diukur, dan dilaporkan secara lebih baik. Benyamin mengatakan pengalaman mengikuti penilaian semacam ini juga menjadi pembelajaran bagi jajaran pemerintah kota untuk memperkuat dokumentasi kerja. “Ke depan kita akan terus tingkatkan dengan membuat laporan-laporan yang lebih baik dan lebih terinci lagi kepada pemerintah,” katanya. Pernyataan itu penting karena kinerja pemerintahan memiliki dua dimensi. Yang pertama adalah manfaat nyata yang dirasakan masyarakat. Yang kedua adalah kemampuan pemerintah membuktikan bahwa kebijakan dan anggaran yang dikeluarkan memang menghasilkan perubahan yang dapat diukur. Benyamin menekankan dimensi pertama sebagai hal yang paling mendasar. “Tapi satu hal bahwa kami mencoba untuk berbuat kepada masyarakat yang baik,” ujarnya.   Pendidikan dalam balut kota yang tumbuh Tema pendidikan dalam Batch II membawa percakapan kepada persoalan lain yang jamak muncul di kawasan perkotaan. Tangerang Selatan tumbuh cepat. Penduduk bergerak, kawasan hunian berkembang, sementara kapasitas fasilitas publik tidak selalu tumbuh dengan kecepatan yang sama. Dalam pendidikan, persoalan itu antara lain terlihat dari kebutuhan daya tampung sekolah. Karena itu, ketika Benyamin menyebut pendidikan sebagai salah satu sektor yang perlu terus ditingkatkan, persoalannya tidak cukup dibaca sebagai jumlah sekolah atau ruang kelas. Akses pendidikan menyentuh pertanyaan yang lebih luas: apakah tempat tinggal seorang anak menentukan peluangnya memperoleh sekolah, apakah keluarga mampu menanggung biaya pendidikan, dan apakah kapasitas sekolah mengikuti pertumbuhan penduduk. Tito dalam forum di Nusa Dua mengingatkan bahwa pendidikan merupakan bagian dari standar pelayanan minimal. “Pemerintah harus hadir,” katanya ketika berbicara mengenai kewajiban negara memastikan masyarakat memperoleh akses pendidikan. Kata hadir itu kemudian menjadi relevan pula ketika melihat persoalan lainnya di Tangerang Selatan.   Sampah sebagai ukuran paling kasat mata Jika ada pelayanan pemerintah kota yang hasilnya paling mudah dilihat warga setiap hari, salah satunya adalah pengelolaan sampah. Sampah tidak memerlukan indikator rumit untuk mengetahui apakah sebuah sistem bekerja. Ketika pengangkutan terlambat, tempat pembuangan bermasalah, atau sampah menumpuk, akibatnya langsung terlihat dan tercium. Karena itu, masuknya Pengelolaan Sampah dan Lingkungan Asri sebagai salah satu kategori Batch II mempunyai relevansi tersendiri bagi kota-kota padat di Jawa dan Bali. Tangerang Selatan pun belum selesai dengan persoalan tersebut. Pemerintah kota masih berhadapan dengan kebutuhan memperbaiki sistem dari hulu ke hilir, mulai dari pengurangan dan pemilahan sampah, pengangkutan, pengolahan, sampai pencarian solusi yang tidak hanya memindahkan persoalan dari permukiman ke tempat pembuangan. Dalam konteks itu, kategori penghargaan lingkungan justru lebih berguna jika dibaca sebagai tolok ukur ketimbang sebagai perlombaan. Sebuah kota dapat meraih penghargaan pada satu tahun dan tetap menghadapi masalah baru pada tahun berikutnya. Sebaliknya, daerah yang belum memperoleh penghargaan bukan berarti tidak bekerja. Ukuran akhirnya tetap berada pada pengalaman warga.   Tuntutan warga yang terus meningkat Jelang akhir wawancara, Benyamin justru berbicara mengenai sesuatu yang lebih mendasar daripada penghargaan: perubahan ekspektasi masyarakat terhadap pemerintah. Menurut dia, masyarakat kini menuntut kehadiran pemerintah daerah dalam kualitas dan kuantitas yang semakin tinggi. “Kami sadar bahwa tuntutan masyarakat untuk kehadiran pemerintah daerah terus meningkat. Kualitasnya, kuantitasnya terus meningkat,” ujar Benyamin. Bagi sebuah kota seperti Tangerang Selatan, tuntutan itu mudah dipahami. Kota terus tumbuh. Mobilitas penduduk tinggi. Persoalan perkotaan berkembang semakin kompleks. Di saat yang sama, masyarakat semakin mudah membandingkan kualitas pelayanan, menyampaikan keluhan, dan menuntut penyelesaian lebih cepat. Pemerintah tidak lagi cukup hanya hadir melalui kantor-kantor pelayanan. Kehadirannya dinilai dari kemampuan menyelesaikan persoalan warga. Benyamin mengatakan instrumen yang dimiliki pemerintah kota adalah kebijakan, program, serta perangkat penggeraknya. “Kami akan mencoba untuk menggunakan kebijakan ini, instrumen ini, dengan sebaik-baiknya untuk mendapatkan kesejahteraan masyarakat yang diharapkan,” ujarnya. Pemikiran tersebut sekaligus memberi ukuran yang lebih substantif terhadap arti sebuah daerah berprestasi. Prestasi tidak hanya hadir ketika kepala daerah berdiri di atas panggung menerima penghargaan. Ia juga dapat terlihat ketika sebuah keluarga memperoleh rumah yang lebih aman. Ketika orang lanjut usia tidak lagi kesulitan memperoleh pemeriksaan kesehatan. Ketika seorang anak mempunyai kesempatan belajar yang lebih baik. Atau ketika pemerintah mampu merespons persoalan sampah, jalan, drainase, dan pelayanan publik yang sehari-hari dihadapi warganya. Karena itu, perjalanan Tangerang Selatan dari Batch I menuju Batch II dapat dibaca bukan sebagai perbandingan antara memperoleh dan tidak memperoleh penghargaan. Pada Batch I, Tangerang Selatan memperoleh pengakuan atas kerja penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting. Pada Batch II, empat tema baru menghadirkan tolok ukur sekaligus pekerjaan rumah berikutnya. Benyamin memilih melihatnya sebagai tantangan. Penilaian pemerintah pusat, katanya, menjadi pemacu untuk meningkatkan kembali program di berbagai sektor. Namun, orientasinya tetap harus kembali kepada masyarakat. Menjelang 2027, prinsip itu pula yang ingin dipertahankan. Kebijakan dan program pemerintah kota harus semakin mampu menjawab tuntutan warga yang terus berkembang. Bukan hanya lebih banyak, tetapi juga lebih baik, lebih terukur, dan lebih terasa manfaatnya. Sebab, pada akhirnya ukuran keberhasilan pemerintahan daerah tidak berhenti pada penghargaan yang dibawa pulang dari Nusa Dua. Ukuran yang lebih panjang justru berada di Tangerang Selatan sendiri: seberapa jauh pemerintah mampu hadir ketika warganya membutuhkan.