"Pada tahun ini, 112 unit RTLH menjadi sasaran program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (BPKRTLH)," kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Baryen saat sosialisasi pelaksanaan BSPS dan BPKRTLH di Kuala Kurun, Kamis, 6 Oktober 2022.
BSPS merupakan program dari pemerintah pusat, sedangkan BPKRTLH program pemerintah daerah. Sasaran kedua program ini adalah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan masyarakat kurang mampu.
BSPS dan BPKRTLH disesuaikan dengan tujuan, yakni peningkatan kualitas perumahan, yang dilakukan secara berkelompok yang meliputi perbaikan atau rehabilitasi, sehingga menjadi layak huni.
"Bantuan yang diberikan adalah senilai Rp20 juta, dengan rincian Rp17,5 juta digunakan untuk pengadaan bahan bangunan, dan Rp2,5 juta untuk upah tukang," kata Baryen.
| Baca juga: Atasi Kemiskinan Ekstrem, 292 Rumah di Sulteng Bakal Diperbaiki |
Dia menambahkan, bantuan yang diberikan itu pada dasarnya hanya bersifat rangsangan, untuk menumbuhkan inisiatif swadaya penerima bantuan, serta mendorong prakarsa dan upaya masyarakat secara swakelola.
Untuk sasaran program BSPS sebanyak 97 unit RTLH, yang tersebar di empat desa di dua kecamatan, dengan jumlah alokasi dana Rp1,94 miliar. Rinciannya 20 unit di Desa Tumbang Habaon Kecamatan Tewah, serta 32 unit di Desa Batu Puter, 24 unit di Desa Sangal, dan 21 unit di Desa Hantapang Kecamatan Rungan Hulu.
"Sedangkan sasaran program BPKRTLH adalah 15 unit RTLH di Kelurahan Kuala Kurun Kecamatan Kurun, dengan dana Rp400 juta. Dengan demikian, total dana tahun anggaran 2022 untuk kegiatan ini adalah senilai Rp2,340 miliar," jelasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Naftali mengatakan bahwa kegiatan sosialisasi bertujuan untuk memberi pengetahuan, pemahaman, serta informasi kepada penerima bantuan, tentang pelaksanaan program BSPS dan BPKRTLH.
"Peserta kegiatan sosialisasi adalah perwakilan dari empat desa dan satu kelurahan penerima bantuan, serta aparat pemerintah desa dan aparat pemerintah kelurahan," kata Naftali.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
