Pemerintah percepat legalisasi aset tanah milik Pemda dan BUMN. Foto: Shutterstock
Pemerintah percepat legalisasi aset tanah milik Pemda dan BUMN. Foto: Shutterstock

Pemerintah Percepat Legalisasi Aset Tanah Milik Pemda dan BUMN

Properti bpn pertanahan reforma agraria Sertifikasi Lahan
Rizkie Fauzian • 13 November 2020 18:18
Kendari: Tanah tidak bisa dilepaskan dari hidup setiap manusia, mulai dari perorangan hingga pemerintah. Tanah sangat penting bagi setiap individu, karena bermanfaat bagi hidup setiap orang. Sertifikat tanah memberikan kepastian hukum hak atas tanah dan dapat memberikan peningkatan kesejahteraan untuk modal usaha.
 
Sementara, bagi pemerintah, baik Pemerintah Daerah ataupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN), tanah sangat berguna untuk mendirikan dan membangun kantor, sarana olahraga (Pemda) ataupun pembangkit listrik (BUMN). Namun, baik Pemda maupun BUMN banyak yang alpa mengelola aset tanah.
 
Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Ali Mazi mengungkapkan bahwa sertifikat tanah aset itu sangat penting. Ia mengungkapkan bahwa pada tahun ini, Pemprov bersama Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Tenggara akan gencar melakukan hal tersebut.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kami juga berhasil menyelamatkan 1.141 bidang tanah aset Pemprov. Hal ini berkat kerja sama dengan Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kanwil BPN Provinsi, serta Kantor Kejaksaan Tinggi se-Sulawesi Tenggara," ujarnya dikutip dari laman resmi Kementerian ATR, Jumat, 13 November 2020.
 
Pentingnya legalisasi aset tanah tersebut juga didukung oleh Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR), Surya Tjandra mengatakan bahwa forum ini memberikan terobosan. Ada dua hal yang dikatakannya.
 
"Pertama, agar para pemilik tanah dapat memanfaatkan tanahnya dengan maksimal. Tidak hanya memiliki secara yuridis, namun juga dapat dikelola dengan maksimal. Kedua, melalui forum ini, bagaimana kita belajar mempercepat legalisasi aset tanah, agar jelas, cepat serta jelas," kata Surya.
 
Lebih lanjut, Surya Tjandra mengatakan tanah itu sesuatu yang sangat penting bagi siapa saja, terutama sebagai aset. Dia menjelaskan bahwa idealnya itu satu bidang tanah, satu surat kepemilikan tanah dan satu pemilik. Akan tetapi kenyataannya, satu tanah, suratnya banyak dan pemiliknya tidak tinggal untuk menguasai tanah itu.
 
"Selain itu, idealnya pertanahan itu dikelola oleh satu lembaga. Tapi di Indonesia tidak begitu, ada Kementerian ATR, Pemerintah Daerah serta Pemerintah Desa. Disisi lain, banyak juga produk Kementerian ATR yang diuji materiil, sementara tidak ada sistem di kami yang mampu menguji produk kami sendiri," ungkapnya.
 
Terkait itu, Kementerian ATR memang sudah berencana membentuk tim eksaminasi namun perlu melibatkan penegak hukum. "Jangan sampai saat produk yang kita buat keluar, kita digugat akibatnya ada sanksi hukum. Sementara jika kena jerat tindak pidana korupsi, kita langsung dipecat. Hal ini harus dipikirkan," ujarnya.
 
Dalam banyak situasi, banyak orang menganggap BPN itu sebagai malaikat, bisa juga jadi penjahat. Baginya, hal ini tergantung sudut pandang seseorang. Jika seseorang dibantu oleh BPN, mereka akan anggap BPN sebagai malaikat namun jika besoknya dirugikan oleh kebijakan BPN, mereka bilang BPN penjahat. "Namun, disamping itu semua, banyak hal baik yang dilakukan oleh BPN," pungkasnya.
 
(KIE)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif