Menteri ATR Sofyan A. Djalil mengatakan dengan adanya UU No. 2 Tahun 2012, hingga hari ini sudah berhasil membebaskan hampir kurang lebih 70 ribu hektare tanah untuk kepentingan infrastruktur.
"Karena hasil dari pembebasan lahan ini maka pekerjaan seluruh Kementerian/Lembaga yang ditugaskan membangun infrastruktur tidak memiliki kendala," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa, 18 Agustus 2020.
Menurutnya, semenjak adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan juga peraturan pelaksanaannya, praktis pengadaan tanah memiliki payung hukum yang baik.
Pada saat selesai pengadaan tanah, harusnya pembangunan sudah lebih mudah, karena aspek yang paling banyak dimensinya adalah pada bagian pengadaan tanahnya.
"Untuk pendaftaran tanah di Indonesia pada 2015 terdaftar baru 46 juta bidang, hari ini kita sudah mencapai 78 juta bidang tercapai 32 juta bidang dalam tempo lima tahun terakhir ini. Kita pun memiliki target pada 2025 seluruh bidang tanah di Indonesia sudah terdaftar semua," lanjutnya.
Sofyan mengatakan jika peran Kementerian ATR menyiapkan infrastrukur paling dasar yakni tanah dan ruang agar kegiatan ekonomi bisa berjalan dengan baik dan diharapkan pula pertumbuhan ekonomi akan membaik di masa pandemi covid-19.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan akan terus fokus mempercepat belanja infrastruktur terutama yang berdampak langsung dalam mengurangi angka pengangguran.
"Dengan adanya kerja sama yang baik antar kementerian/lembaga terkait untuk membangun infrastruktur di Indonesia akan membantu pemulihan ekonomi nasional dan menjaga pertumbuhan ekonomi," ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
