Ini Tantangan Rumah DP Rp 0 untuk ASN & TNI/Polri
Poster penjualan rumah murah dengan skema pembiayaan bersubsidi FLPP dalam sebuah pameran di Semarang.. Antara Foto/Rekotomo
Jakarta: Demi membuka akses lebih luas kepada para ASN dan prajurit TNI/Polri mendapatkan rumah pribadi, pemerintah berencana menerapkan DP Rp 0. Masalahnya skema pembiayaan subsisi FLPP yang saat ini ada, tidak mungkin digunakan tanpa ada kebijakan baru pendukungnya.

"Kan FLPP peruntukannya masyarakat berpenghasilan rendah. Sedangkan ASN memiliki penghasilan di atasnya, tetapi ada juga yang belum memiliki rumah," ungkap Ketum DPP Real Estate Indonesia (REI) Soelaeman Soemawinata di kantor DPP REI, Simprug, Jakarta Selatan.


Menurutnya perlu ada banyak kombinasi skema pembiayaan bersubsidi agar program bertujuan mulia itu dapat berjalan maksimal di lapangan. Apa pun skema baru itu nantinya, harus mampu memfasilitasi kebutuhan rumah bagi aparatur negara yang bekerja di luar tempat asalnya.

"Selama ini ASN, TNI dan Polri ditugaskannya ke berbagai daerah. Setelah purna tugas, pulang ke kampung halamannya banyak yang belum memiliki hunian. Nah bagaimana agar tenaga kerja yang pindah-pindah agar memiliki rumah? Selama ini tidak memungkinkan untuk mengajukan KPR," papar Totok.



Persoalan lain yang masih menjadi hambatan dalam pelaksanaan skema pembiayaan bagi ASN antara lain adalah BI Checking. Selama ini perbankan diketahui sangat ketat memberikan syarat untuk pinjaman KPR.

"Kita harapkan aturan ini bisa direlaksasi, BI Checking ini kan sangat ketat, gaji pokok yang dilihat padahal mereka (ASN) juga punya tunjangan. Selain itu ada pegawai negeri yang menggadaikan SK mereka untuk mencicil yang lainnya," ungkapnya.

baca juga: Pegawai Negeri dan Prajurit TNI/Polri Boleh Nyicil Rumah Sampai Pensiun

Ditegaskannya REI menyambut baik rencana pemerintah tersebut dan siap menjadi mitra utama pemerintah dalam upaya menyediakan perumahan sesuai dengan skema yang kini sedang digodog oleh pemerintah. Apakah melalui konsep FLPP yang diperluas atau dengan DP nol persen yang secara peraturan sudah bisa dijalankan sejak Kabinet Kerja terbentuk.

"Bagi REI, pengadaan rumah dengan DP nol persen merupakan keniscayaan. Sebab, secara peraturan, DP nol persen ini sudah dimungkinkan karena BI tidak mengatur secara khusus dalam rasio LTV. Kami siap membantu pemerintah merumuskan skema baru agar lebih aplikatif," jelasnya.

 



(LHE)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id