Jakarta: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berencana audiensi dengan sejumlah pengurus partai politik (parpol). Peran aktif parpol dibutuhkan untuk menegakkan ketaatan terhadap protokol kesehatan pencegahan covid-19 selama Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020.

"Besok (Jumat, 18 September) kemungkinan dengan Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Mahfud MD) ada pertemuan dengan DPP parpol yang ikut kompetisi. Mengingatkan DPD dan DPC di bawahnya tidak kumpulkan massa," ujar Anggota Bawaslu Rahmat Bagja, dalam diskusi virtual, Kamis, 17 September 2020.

Parpol diminta dapat menertibkan kadernya yang melanggar protokol kesehatan. Pelanggaran itu terlihat saat tahapan pendaftaran calon bakal pasangan calon pada 4-6 September 2020.

"Paling berkontribusi dalam pengumpulan massa adalah teman-temen parpol. Kami menggugah keseriusan teman-temen parpol untuk menyesuaikan dengan protokol covid-19," tuturnya.

Baca: Bawaslu Temukan Cakada Positif Covid-19 Hadir Saat Pendaftaran

Bagja menekankan, polisi akan turun tangan apabila terjadi pengumpulan massa saat massa kampanye dan tahapan pilkada berikutnya. Kegiatan tersebut dapat dijerat pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.

"Mengikuti pola pembubaran unjuk rasa, bisa dilakukan oleh usul rekomendasi Bawaslu maupun temuan kepolisian langsung," imbuhnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((SUR))