Jakarta: DPR diminta fokus membahas persoalan penegakan hukum dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum (RUU Pemilu). Penegakan hukum dinilai belum maksimal.

"Kalau kita tidak mampu memotret pengaturan penegakan hukum yang seharusnya ada dalam RUU Pemilu. Dalam praktik penyelenggaraan, kita akan berhadapan dengan kompleksitas luar biasa," kata Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini, dalam diskusi daring, Minggu, 26 Juli 2020.

Titi menjelaskan selama kontestasi pemilu, keluhan-keluhan yang kerap disampaikan tak jauh dari politik uang dan kecurangan pemilu. Pelanggaran tersebut biasanya berlarut penyelesaiannya karena mekanisme penegakan hukum kurang kuat.

Baca: Pembahasan RUU Pemilu Terpusat pada Ambang Batas

Keadilan pemilu itu, kata dia, dapat terwujud bila regulator punya etikat baik membahas tuntas persoalan penegakan hukum tersebut. Bukan dengan memprioritaskan persoalan ambang batas parlemen yang kerap dibincangkan dalam rapat.

"Mestinya RUU Pemilu lebih fokus bagaimana memproteksi hak pilih dan hak untuk dipilih dan bagaimana melahirkan mekanisme penegakan hukum berkeadilan," ujar Titi.

Dia berharap manajemen pembahasan RUU Pemilu dapat dikelola secara efektif, baik dan solid. Sehingga alokasi perhatian dan konsentrasi DPR dalam membahas skema keadilan khususnya penegakan hukum pemilu tidak terabaikan.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((JMS))