30 Hari Masa Kampanye, 25 Pelanggaran Terjadi di Riau
Ilustrasi. Medcom.id
Pekanbaru: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Riau mencatat, pasangan calon bupati/wali kota se-Riau telah 2.081 kali melakukan kampanye dengan 25 pelanggaran, selama 30 hari masa kampanye. Bahkan, satu calon wali kota dan dua pejabat aparatur sipil negara (ASN) menjadi tersangka pidana pilkada.
"Hingga 26 Oktober, Bawaslu se-Riau telah mengeluarkan lima kali surat peringatan tertulis kepada paslon yang tidak patuh terhadap aturan yang telah ditetapkan," ujar
Ketua Bawaslu Riau Rusidi Rusdan melalui pernyataannya di Pekanbaru, Riau, Kamis, 29 Oktober 2020.
Surat peringatan tertulis tersebut disampaikan oleh Panwascam Tanah Putih, Rokan Hilir, kepada pasangan Asri Auzar - Fuad Ahmad karena jumlah peserta kampanye melebihi 50 orang.
Kemudian di Kabupaten Siak, surat peringatan dikeluarkan oleh Panwascam Tualang kepada pasangan Said Ariffadilla – Sujarwo karena melanggar protokol kesehataa. Yakni tidak menggunakan masker serta tidak menjaga jarak.
Selanjutnya, di Kabupaten Kuantan Singingi surat peringatan juga diberikan kepada pasangan Andi Putra - Suhardiman Amby, karena jumlah peserta yang menghadiri kampanye hampir 200 orang. Selain itu, pun tidak menerapakan protokol kesehatan covid-19.
Terakhir, di Kabupaten Indragiri Hulu melalui Panwascam Pasir Penyu dan Batang Cenaku surat peringatan diberikan ke pasangan Rizal Zamzami - Yoghi Susilo karena melanggar melakukan kampanye di luar ruangan. Serta pasangan Wahyu Adi- Suriati yang melanggar pasal 88 c PKPU 13/2020 yaitu berkampanye di lapangan terbuka dan tanpa STTP.
Baca: Situasi di Yalimo Papua Kondusif Jelang Pilkada
Rusidi mengungkap, hasil pengawasan jajaran Bawaslu di sembilan kabupaten/kota, terdapat dua dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh paslon melalui media sosial. Yakni di Kabupaten Pelalawan dengan pelanggaran berupa membuat unggahan di akun resmi pemerintah daerah yang menandai salah satu pasangan calon dan dilakukan pejabat ASN di lingkungan Pemda Kabupaten Pelalawan.
"Kasus ini telah diteruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara di Jakarta," terangnya.
Sementara di Kota Dumai, terdapat dugaan kampanye di luar jadwal yang dilakukan pasangan Hendri Sandra - Rizal Akbar dan Eko Suharjo – Syarifah yang saat ini masih diproses oleh Bawaslu Kota Dumai. Dia menerangkan, kasus tersebut telah diteruskan ke kejaksaan setempat.
"Untuk kasus dugaan pelanggaran di Dumai, di mana salah satu paslon melibatkan dua orang ASN, saat ini berkasnya juga sudah diserahkan ke kejaksaan," jelasnya.
Baca: Polri Gencar Patroli Siber Tekan Hoaks Covid-19 Selama Pilkada
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((LDS))
"Hingga 26 Oktober, Bawaslu se-Riau telah mengeluarkan lima kali surat peringatan tertulis kepada paslon yang tidak patuh terhadap aturan yang telah ditetapkan," ujar
Ketua Bawaslu Riau Rusidi Rusdan melalui pernyataannya di Pekanbaru, Riau, Kamis, 29 Oktober 2020.
Surat peringatan tertulis tersebut disampaikan oleh Panwascam Tanah Putih, Rokan Hilir, kepada pasangan Asri Auzar - Fuad Ahmad karena jumlah peserta kampanye melebihi 50 orang.
Kemudian di Kabupaten Siak, surat peringatan dikeluarkan oleh Panwascam Tualang kepada pasangan Said Ariffadilla – Sujarwo karena melanggar protokol kesehataa. Yakni tidak menggunakan masker serta tidak menjaga jarak.
Selanjutnya, di Kabupaten Kuantan Singingi surat peringatan juga diberikan kepada pasangan Andi Putra - Suhardiman Amby, karena jumlah peserta yang menghadiri kampanye hampir 200 orang. Selain itu, pun tidak menerapakan protokol kesehatan covid-19.
Terakhir, di Kabupaten Indragiri Hulu melalui Panwascam Pasir Penyu dan Batang Cenaku surat peringatan diberikan ke pasangan Rizal Zamzami - Yoghi Susilo karena melanggar melakukan kampanye di luar ruangan. Serta pasangan Wahyu Adi- Suriati yang melanggar pasal 88 c PKPU 13/2020 yaitu berkampanye di lapangan terbuka dan tanpa STTP.
Baca: Situasi di Yalimo Papua Kondusif Jelang Pilkada
Rusidi mengungkap, hasil pengawasan jajaran Bawaslu di sembilan kabupaten/kota, terdapat dua dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh paslon melalui media sosial. Yakni di Kabupaten Pelalawan dengan pelanggaran berupa membuat unggahan di akun resmi pemerintah daerah yang menandai salah satu pasangan calon dan dilakukan pejabat ASN di lingkungan Pemda Kabupaten Pelalawan.
"Kasus ini telah diteruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara di Jakarta," terangnya.
Sementara di Kota Dumai, terdapat dugaan kampanye di luar jadwal yang dilakukan pasangan Hendri Sandra - Rizal Akbar dan Eko Suharjo – Syarifah yang saat ini masih diproses oleh Bawaslu Kota Dumai. Dia menerangkan, kasus tersebut telah diteruskan ke kejaksaan setempat.
"Untuk kasus dugaan pelanggaran di Dumai, di mana salah satu paslon melibatkan dua orang ASN, saat ini berkasnya juga sudah diserahkan ke kejaksaan," jelasnya.
Baca: Polri Gencar Patroli Siber Tekan Hoaks Covid-19 Selama Pilkada
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((LDS))
BERITA TERKAIT
