Jakarta: Pemerintah membuat opsi menunda pelantikan kepala daerah terpilih dalam Pilkada 2020 yang melanggar protokol kesehatan covid-19. Penundaan akan berlangsung tiga hingga enam bulan.

"Sanksi ini (penundaan) dikenakan kepada paslon yang terbukti berkali-kali melakukan pelanggaran protokol kesehatan kampanye pilkada," kata Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Media, Kastorius Sinaga, dalam keterangan tertulis, Selasa, 8 September 2020.

Dia menyebut kepala daerah terpilih yang ditunda pelantikannya bakal diberikan pembinaan atau pendidikan. Pembinaan dilakukan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri.

Sementara itu, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik menyampaikan, implementasi penundaan pelantikan ini diakomodasi dalam sejumlah aturan. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda).

"Tercantum jelas sanksi untuk KDH/WKDH (kepala daerah atau wakil kepala daerah) yang melanggar peraturan perundangan," kata Akmal.

Baca: Landasan Hukum Penundaan Pelantikan Kepala Daerah Abai Protokol Kesehatan

Akmal mengatakan opsi sanksi ini tengah dikaji. Kemendagri akan menyiapkan aturan turunan untuk pelaksanaan sanksi ini.

"Jika memang ini pilihan politik yang harus dilaksanakan, bisa kita siapkan Permendagri terkait hal ini. Tapi kita tetap mengedepankan pendekatan persuasif," ujar dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((AZF))