4 Paslon Resmi Bertarung pada Pilkada Makassar
Empat pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar saat memperlihatkan nomor urut masing-masing, usai pengundian yang digelar di Hotel Harper Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis, 24 September 2020. (Foto: Medcom.id/Syawaluddin)
Makassar: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar, Sulawesi Selatan, melakukan pengundian nomor urut pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Makassar, dalam rapat pleno terbuka. Rapat dilaksanakan di Hotel Harper Makassar dan dihadiri oleh semua pasangan calon.
"Alhamdulillah hari ini kita memasuki tahapan baru pemilihan wali kota dan wakil wali kota Makassar. Tahapan sebelumnya tidak ada masalah," kata Ketua KPU Makassar, Farid Wajdi, Kamis, 24 September 2020.
Farid mengatakan empat pasangan calon akan bertarung di Pilkada Makassar. Sebelumnya, mereka dipersilakan mengambil bola nomor urut di dalam kotak protokol kesehatan covid-19.
Baca juga: Pilkada 2020 Disebut Penopang Ekonomi Masyarakat
Pasangan calon dengan nomor antrean terendah dipersilakan melakukan pengambilan bola nomor urut. Pasangan calon Mohammad Ramdhan Pomanto-Fatmawati Rusdi adalah yang pertama melakukan pengambilan nomor urut.
Disusul pasangan calon Irman Yasin Limpo-Andi Zunnun Armin. Kemudian, pasangan calon Syamsu Rizal-Fadli Ananda, terakhir adalah pasangan calon Munafri Arifuddin-Rahman Bando.
Hasilnya, Pasangan calon Mohammad Ramdhan Pomanto - Fatmawati mendapatkan nomor urut satu, Munafri Arifuddin-Rahman Bando nomor urut dua, Syamsu Rizal-Fadli Ananda nomor urut tiga, dan pasangan calon Irman Yasin Limpo-Andi Zunnun Armin nomor urut empat.
Farid Wajdi juga menyampaikan bahwa penetapan pada 23 September 2020 dan pengundian nomor urut hari ini efektif sudah menjadi subjek hukum baru sesuai yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016. Melalui aturan itu, larangan dan kewajiban mengikat semua pihak.
"Kami (KPU dan Bawaslu) punya kepentingan yang sama memastikan pemilihan ini berjalan dengan baik. Tidak ada hal yang mengganggu. Kami mohon kerja samanya secara kolektif," jelas dia.
Baca juga: Penundaan Pilkada Diprediksi Timbulkan 49% Plt Kepada Daerah
Dalam kesempatan tersebut pihaknya juga mengungkapkan bahwa dalam kontestasi kali ini ada aturan baru yang baru saja disahkan yakni Peraturan KPU Nomor 13 Perubahan kedua PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pilkada di tengah pandemi.
Peraturan ini akan memastikan semua pihak yang terlibat dalam pesta demokrasi harus patuh terhadap protokol kesehatan. Apalagi, dalam aturan ada lembaga sanksi yang sudah diatur dalam regulasi tersebut.
"Ada kepentingan bagi kita semua tahapan berjalan dengan baik, di saat bersamaan protokol kesehatan dapat terjaga dengan baik," ungkap dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((MEL))
"Alhamdulillah hari ini kita memasuki tahapan baru pemilihan wali kota dan wakil wali kota Makassar. Tahapan sebelumnya tidak ada masalah," kata Ketua KPU Makassar, Farid Wajdi, Kamis, 24 September 2020.
Farid mengatakan empat pasangan calon akan bertarung di Pilkada Makassar. Sebelumnya, mereka dipersilakan mengambil bola nomor urut di dalam kotak protokol kesehatan covid-19.
Baca juga: Pilkada 2020 Disebut Penopang Ekonomi Masyarakat
Pasangan calon dengan nomor antrean terendah dipersilakan melakukan pengambilan bola nomor urut. Pasangan calon Mohammad Ramdhan Pomanto-Fatmawati Rusdi adalah yang pertama melakukan pengambilan nomor urut.
Disusul pasangan calon Irman Yasin Limpo-Andi Zunnun Armin. Kemudian, pasangan calon Syamsu Rizal-Fadli Ananda, terakhir adalah pasangan calon Munafri Arifuddin-Rahman Bando.
Hasilnya, Pasangan calon Mohammad Ramdhan Pomanto - Fatmawati mendapatkan nomor urut satu, Munafri Arifuddin-Rahman Bando nomor urut dua, Syamsu Rizal-Fadli Ananda nomor urut tiga, dan pasangan calon Irman Yasin Limpo-Andi Zunnun Armin nomor urut empat.
Farid Wajdi juga menyampaikan bahwa penetapan pada 23 September 2020 dan pengundian nomor urut hari ini efektif sudah menjadi subjek hukum baru sesuai yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016. Melalui aturan itu, larangan dan kewajiban mengikat semua pihak.
"Kami (KPU dan Bawaslu) punya kepentingan yang sama memastikan pemilihan ini berjalan dengan baik. Tidak ada hal yang mengganggu. Kami mohon kerja samanya secara kolektif," jelas dia.
Baca juga: Penundaan Pilkada Diprediksi Timbulkan 49% Plt Kepada Daerah
Dalam kesempatan tersebut pihaknya juga mengungkapkan bahwa dalam kontestasi kali ini ada aturan baru yang baru saja disahkan yakni Peraturan KPU Nomor 13 Perubahan kedua PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pilkada di tengah pandemi.
Peraturan ini akan memastikan semua pihak yang terlibat dalam pesta demokrasi harus patuh terhadap protokol kesehatan. Apalagi, dalam aturan ada lembaga sanksi yang sudah diatur dalam regulasi tersebut.
"Ada kepentingan bagi kita semua tahapan berjalan dengan baik, di saat bersamaan protokol kesehatan dapat terjaga dengan baik," ungkap dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((MEL))
BERITA TERKAIT
