Bawaslu Temukan Pelanggaran Protokol Kesehatan di 10 Daerah
Ilustrasi. Medcom.id
Jakarta: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menemukan 10 daerah pemilihan yang melanggar protokol kesehatan virus korona (covid-19) di hari kedua pelaksanaan tahapan kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. Pelanggaran berupa tidak dibatasinya peserta kampanye sehingga memunculkan kerumunan massa yang berpotensi terjadinya penularan covid-19.
"Pelanggaran lain seperti tidak menggunakan masker, mengabaikan jaga jarak, hingga tidak tersedianya fasilitas mencuci tangan," kata Anggota Bawaslu Mochammad Afifufdin saat dihubungi di Jakarta, Senin, 28 September 2020.
Adapun ke 10 daerah tersebut ialah, Kabupaten Solok Selatan, Pasaman Barat, Mukomuko, Pelalawan, Sungai Penuh, Lamongan, Purbalingga, Bantul, Tojo Una-Una, dan Bungo. Bawaslu telah memberikan surat rekomendasi kepada KPU di daerahnya masing-masing untuk menindaklanjuti pelanggaran yang terjadi.
"Sudah kita tindaklanjuti dengan memberikan rekomendasi ke KPUD masing-masing," kata Afif.
Afif menjelaskan Bawaslu aktif melakukan pencegahan pelaksanaan kampanye yang melibatkan kerumunan massa di 270 daerah peserta pilkada. Dari 270 daerah tersebut, terdapat 10 daerah yang terlanjur melaksanakan kampanye non-daring sebelum berhasil dicegah oleh Bawaslu.
"Ada yang bisa dicegah sehingga tidak sampai terjadi kegiatan yang melibatkan banyak orang," kata Afif.
Bawaslu juga menemukan kegiatan kampanye paslon di 29 daerah yang tidak mengantongi Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP). Hal ini disebabkan oleh perizinan yang membutuhkan waktu penerbitan STTP.
"Tim kampanye hanya memberitahukan informasi ke penyelenggara pemilihan, pasangan calon sifatnya hanya menghadiri undangan," kata dia.
Baca: DPR Sarankan Pemerintah Keluarkan Perppu Pilkada 2020
Dalam Pasal 38 Peraturan KPU (PKPU) Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pilkada, peserta pilkada wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis terkait kampanye pertemuan terbatas serta pertemuan tatap muka dan dialog kepada aparat kepolisian setempat dengan tembusan disampaikan ke KPU dan Bawaslu sesuai tingkatannya.
Apabila masih ada peserta pilkada yang menggelar kampanye tanpa STTP, Bawaslu akan melakukan proses verifikasi kepada peserta pilkada yang bersangkutan dan berkoordinasi dengan kepolisian. Jika tidak ada STTP, berarti peserta pilkada tidak mengantongi izin keramaian umum dari kepolisian, maka kegiatan kampanye dapat dibubarkan.
Bawaslu telah menertibkan 6.905 alat peraga yang melanggar ketentuan kampanye pilkada serentak. Penertiban alat peraga tersebut dilakukan di 26 dari 270 daerah pelaksana pilkada serentak Desember 2020.
"Terdapat 6.905 alat peraga melanggar yang diturunkan oleh Bawaslu di 26 Kabupaten/Kota," kata dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((JMS))
"Pelanggaran lain seperti tidak menggunakan masker, mengabaikan jaga jarak, hingga tidak tersedianya fasilitas mencuci tangan," kata Anggota Bawaslu Mochammad Afifufdin saat dihubungi di Jakarta, Senin, 28 September 2020.
Adapun ke 10 daerah tersebut ialah, Kabupaten Solok Selatan, Pasaman Barat, Mukomuko, Pelalawan, Sungai Penuh, Lamongan, Purbalingga, Bantul, Tojo Una-Una, dan Bungo. Bawaslu telah memberikan surat rekomendasi kepada KPU di daerahnya masing-masing untuk menindaklanjuti pelanggaran yang terjadi.
"Sudah kita tindaklanjuti dengan memberikan rekomendasi ke KPUD masing-masing," kata Afif.
Afif menjelaskan Bawaslu aktif melakukan pencegahan pelaksanaan kampanye yang melibatkan kerumunan massa di 270 daerah peserta pilkada. Dari 270 daerah tersebut, terdapat 10 daerah yang terlanjur melaksanakan kampanye non-daring sebelum berhasil dicegah oleh Bawaslu.
"Ada yang bisa dicegah sehingga tidak sampai terjadi kegiatan yang melibatkan banyak orang," kata Afif.
Bawaslu juga menemukan kegiatan kampanye paslon di 29 daerah yang tidak mengantongi Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP). Hal ini disebabkan oleh perizinan yang membutuhkan waktu penerbitan STTP.
"Tim kampanye hanya memberitahukan informasi ke penyelenggara pemilihan, pasangan calon sifatnya hanya menghadiri undangan," kata dia.
Baca: DPR Sarankan Pemerintah Keluarkan Perppu Pilkada 2020
Dalam Pasal 38 Peraturan KPU (PKPU) Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pilkada, peserta pilkada wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis terkait kampanye pertemuan terbatas serta pertemuan tatap muka dan dialog kepada aparat kepolisian setempat dengan tembusan disampaikan ke KPU dan Bawaslu sesuai tingkatannya.
Apabila masih ada peserta pilkada yang menggelar kampanye tanpa STTP, Bawaslu akan melakukan proses verifikasi kepada peserta pilkada yang bersangkutan dan berkoordinasi dengan kepolisian. Jika tidak ada STTP, berarti peserta pilkada tidak mengantongi izin keramaian umum dari kepolisian, maka kegiatan kampanye dapat dibubarkan.
Bawaslu telah menertibkan 6.905 alat peraga yang melanggar ketentuan kampanye pilkada serentak. Penertiban alat peraga tersebut dilakukan di 26 dari 270 daerah pelaksana pilkada serentak Desember 2020.
"Terdapat 6.905 alat peraga melanggar yang diturunkan oleh Bawaslu di 26 Kabupaten/Kota," kata dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((JMS))
BERITA TERKAIT
