Rasionalisasi Anggaran Pilgub Sulsel Tunggu Penetapan DPT
Rapat Badan Anggaran DPRD Sulsel. Andi
Makassar: Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan belum memutuskan rencana pemotongan anggaran Pemilihan Gubernur 2018. Rasionalisasi masih menunggu penghitungan ulang oleh Inspektorat.
Ketua Banggar DPRD Sulsel Fachruddin Rangga mengatakan, Inspektorat baru menghitung ulang kisaran rasionalisasi setelah KPU menetapkan Daftar Pemilih Tetap pada 24 April nanti. DPT jadi acuan karena dari situ bisa diperkirakan kebutuhan dana Pilgub sesuai jumlah wajib pilih dan tempat pemungutan suara (TPS).
"Belum ada yang berubah, sesuai rapat terakhir bersama Inspektorat dan KPU. Angka rasionalisasi saat ini baru sebatas usulan dari masing-masing pihak," kata Fachruddin di Makassar, Rabu, 4 April 2018.
Baca: Banggar Ingin Anggaran Pilgub Sulsel Dipotong Rp50 Miliar
Pada rapat di Kantor DPRD Sulsel, 21 Maret lalu, Banggar tetap ngotot dengan rasionalisasi senilai Rp50 miliar. Adapun Inspektorat saat itu ingin anggaran hanya dipangkas Rp22,9 miliar, sesuai perhitungan ulang dengan KPU.
Pada tahun lalu Pemerintah Provinsi menganggarkan dana Pilgub lewat Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) kepada KPU Sulsel senilai Rp456 miliar lebih. Menurut Banggar, rasionalisasi berdasarkan jumlah peserta Pilgub yang hanya empat pasang kandidat. Adapun dana yang dianggarkan sebelumnya dihitung berdasarkan kebutuhan dengan enam pasang kandidat.
Fachruddin berharap semua pihak berpandangan positif terhadap rencana rasionalisasi anggaran. DPRD diklaim tidak ingin menghambat jalannya tahapan Pilgub. Rasionalisasi, kata dia, sebatas upaya agar anggaran belanja lebih efektif dan efisien.
"Jangan berpikir DPRD punya niat pribadi. Mari kita sama-sama berpandangan positif," ujarnya.
Baca: Rasionalisasi Anggaran Pilgub Sulsel Belum Final
Sebelumnya Sekretaris KPU Sulsel Annas GS menyesalkan sikap Banggar yang terkesan memaksakan rasionalisasi. Menurut dia, dari 171 penyelenggaraan pilkada serentak tahun ini, hanya di Sulsel ada rencana pemotongan anggaran penyelenggara.
Annas beranggapan, sebaiknya pemotongan dana dilakukan sejak jauh hari. Tidak seperti sekarang, saat pilkada memasuki tahapan-tahapan krusial.
"Harapan saya jangan lagi dipotong, apalagi sampai mengganggu tahapan," kata Annas.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((ALB))
Ketua Banggar DPRD Sulsel Fachruddin Rangga mengatakan, Inspektorat baru menghitung ulang kisaran rasionalisasi setelah KPU menetapkan Daftar Pemilih Tetap pada 24 April nanti. DPT jadi acuan karena dari situ bisa diperkirakan kebutuhan dana Pilgub sesuai jumlah wajib pilih dan tempat pemungutan suara (TPS).
"Belum ada yang berubah, sesuai rapat terakhir bersama Inspektorat dan KPU. Angka rasionalisasi saat ini baru sebatas usulan dari masing-masing pihak," kata Fachruddin di Makassar, Rabu, 4 April 2018.
Baca: Banggar Ingin Anggaran Pilgub Sulsel Dipotong Rp50 Miliar
Pada rapat di Kantor DPRD Sulsel, 21 Maret lalu, Banggar tetap ngotot dengan rasionalisasi senilai Rp50 miliar. Adapun Inspektorat saat itu ingin anggaran hanya dipangkas Rp22,9 miliar, sesuai perhitungan ulang dengan KPU.
Pada tahun lalu Pemerintah Provinsi menganggarkan dana Pilgub lewat Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) kepada KPU Sulsel senilai Rp456 miliar lebih. Menurut Banggar, rasionalisasi berdasarkan jumlah peserta Pilgub yang hanya empat pasang kandidat. Adapun dana yang dianggarkan sebelumnya dihitung berdasarkan kebutuhan dengan enam pasang kandidat.
Fachruddin berharap semua pihak berpandangan positif terhadap rencana rasionalisasi anggaran. DPRD diklaim tidak ingin menghambat jalannya tahapan Pilgub. Rasionalisasi, kata dia, sebatas upaya agar anggaran belanja lebih efektif dan efisien.
"Jangan berpikir DPRD punya niat pribadi. Mari kita sama-sama berpandangan positif," ujarnya.
Baca: Rasionalisasi Anggaran Pilgub Sulsel Belum Final
Sebelumnya Sekretaris KPU Sulsel Annas GS menyesalkan sikap Banggar yang terkesan memaksakan rasionalisasi. Menurut dia, dari 171 penyelenggaraan pilkada serentak tahun ini, hanya di Sulsel ada rencana pemotongan anggaran penyelenggara.
Annas beranggapan, sebaiknya pemotongan dana dilakukan sejak jauh hari. Tidak seperti sekarang, saat pilkada memasuki tahapan-tahapan krusial.
"Harapan saya jangan lagi dipotong, apalagi sampai mengganggu tahapan," kata Annas.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((ALB))
BERITA TERKAIT
