Rasionalisasi Anggaran Pilgub Sulsel Belum Final
Rapat Badan Anggaran DPRD Sulsel bersama KPU. Medcom.id/Andi Aan Pranata
Makassar: Badan Anggaran DPRD Sulawesi Selatan belum bersepakat dengan KPU dan Inspektorat soal rasionalisasi anggaran pemilihan gubernur Sulsel tahun 2018. Masing-masing pihak mempertahankan pandangannya soal jumlah anggaran yang akan dipangkas.
Pada rapat lanjutan di Kantor DPRD Sulsel, Rabu 21 Maret 2018, Banggar tetap ngotot dengan rasionalisasi senilai Rp50 miliar. Adapun Inspektorat ingin anggaran hanya dipangkas Rp22,9 miliar, sesuai perhitungan ulang dengan KPU.
Ketua Banggar DPRD Sulsel Fachruddin Rangga mengatakan, perbedaan pandangan membuat rapat pembahasan diperpanjang. Pertemuan selanjutnya menunggu hasil penetapan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) Pilgub, yang disebut turut mempengaruhi jumlah kebutuhan anggaran.
"Kita hargai apa yang menjadi kesepakatan hari ini. Artinya, angka yang keluar hari ini belum final. Masih menunggu bagaimana selanjutnya," kata Fachruddin usai rapat di kantornya.
(Baca: Banggar Ingin Anggaran Pilgub Sulsel Dipotong Rp50 Miliar)
Fachruddin berharap semua pihak berpandangan positif terhadap rencana rasionalisasi anggaran. DPRD diklaim tidak ingin menghambat jalannya tahapan Pilgub. Rasionalisasi, kata dia, sebatas upaya agar anggaran belanja lebih efektif dan efisien.
"Jangan berpikir DPRD punya niat pribadi. Rasionalisasi ini memungkinkan. Apalagi hasil konsultasi kami, Kementerian Dalam Negeri memberikan lampu hijau," ujarnya.
Pada tahun lalu Pemerintah Provinsi menganggarkan dana Pilgub lewat Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) kepada KPU Sulsel senilai Rp456 miliar lebih. Menurut Banggar, rasionalisasi berdasarkan jumlah peserta Pilgub yang hanya empat pasang kandidat. Adapun dana yang dianggarkan sebelumnya dihitung berdasarkan kebutuhan dengan enam pasang kandidat.
Sekretaris KPU Sulsel Annas GS menyesalkan sikap Banggar yang terkesan memaksakan rasionalisasi. Menurut dia, dari 171 penyelenggaraan pilkada serentak tahun ini, hanya di Sulsel ada rencana pemotongan anggaran penyelenggara.
Annas beranggapan, sebaiknya pemotongan dana dilakukan sejak jauh hari. Tidak seperti sekarang, saat pilkada memasuki tahapan-tahapan krusial.
"Ini tahapan sudah jalan sembilan bulan. Sisa tiga bulan lagi pemungutan suara. Harapan saya jangan lagi dipotong, apalagi sampai mengganggu tahapan," kata Annas.
"Kalau tetap dipaksakan, lebih baik saya berhenti laksanakan Pilgub. Lebih baik kita fokus saja di Pemilu 2019, karena sebentsr lagi juga sudah masuk tahapan," dia menambahkan.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((SUR))
Pada rapat lanjutan di Kantor DPRD Sulsel, Rabu 21 Maret 2018, Banggar tetap ngotot dengan rasionalisasi senilai Rp50 miliar. Adapun Inspektorat ingin anggaran hanya dipangkas Rp22,9 miliar, sesuai perhitungan ulang dengan KPU.
Ketua Banggar DPRD Sulsel Fachruddin Rangga mengatakan, perbedaan pandangan membuat rapat pembahasan diperpanjang. Pertemuan selanjutnya menunggu hasil penetapan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) Pilgub, yang disebut turut mempengaruhi jumlah kebutuhan anggaran.
"Kita hargai apa yang menjadi kesepakatan hari ini. Artinya, angka yang keluar hari ini belum final. Masih menunggu bagaimana selanjutnya," kata Fachruddin usai rapat di kantornya.
(Baca: Banggar Ingin Anggaran Pilgub Sulsel Dipotong Rp50 Miliar)
Fachruddin berharap semua pihak berpandangan positif terhadap rencana rasionalisasi anggaran. DPRD diklaim tidak ingin menghambat jalannya tahapan Pilgub. Rasionalisasi, kata dia, sebatas upaya agar anggaran belanja lebih efektif dan efisien.
"Jangan berpikir DPRD punya niat pribadi. Rasionalisasi ini memungkinkan. Apalagi hasil konsultasi kami, Kementerian Dalam Negeri memberikan lampu hijau," ujarnya.
Pada tahun lalu Pemerintah Provinsi menganggarkan dana Pilgub lewat Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) kepada KPU Sulsel senilai Rp456 miliar lebih. Menurut Banggar, rasionalisasi berdasarkan jumlah peserta Pilgub yang hanya empat pasang kandidat. Adapun dana yang dianggarkan sebelumnya dihitung berdasarkan kebutuhan dengan enam pasang kandidat.
Sekretaris KPU Sulsel Annas GS menyesalkan sikap Banggar yang terkesan memaksakan rasionalisasi. Menurut dia, dari 171 penyelenggaraan pilkada serentak tahun ini, hanya di Sulsel ada rencana pemotongan anggaran penyelenggara.
Annas beranggapan, sebaiknya pemotongan dana dilakukan sejak jauh hari. Tidak seperti sekarang, saat pilkada memasuki tahapan-tahapan krusial.
"Ini tahapan sudah jalan sembilan bulan. Sisa tiga bulan lagi pemungutan suara. Harapan saya jangan lagi dipotong, apalagi sampai mengganggu tahapan," kata Annas.
"Kalau tetap dipaksakan, lebih baik saya berhenti laksanakan Pilgub. Lebih baik kita fokus saja di Pemilu 2019, karena sebentsr lagi juga sudah masuk tahapan," dia menambahkan.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((SUR))
BERITA TERKAIT
