Banggar Ingin Anggaran Pilgub Sulsel Dipotong Rp50 Miliar
Ilustrasi Pilkada 2018. Medcom.id/M Rizal
Makassar: Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan merumuskan pemotongan anggaran Rp50 miliar untuk Pemilihan Gubernur Sulsel. Tahun lalu, Pemerintah Provinsi menganggarkan dana lewat Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) kepada KPU Sulsel senilai Rp456 miliar lebih.
Ketua Banggar DPRD Sulsel Fachruddin Rangga mengatakan rasionalisasi berdasarkan jumlah peserta pilgub sebanyak empat pasang kandidat. Adapun dana yang dianggarkan sebelumnya dihitung berdasarkan kebutuhan dengan enam pasang kandidat.
“Hitungannya jelas. Dari penghitungan membiayai enam pasang kandidat, dikurangi dua. Kalau KPU punya hitungan sendiri, silakan dibicarakan,” kata Fachruddin usai rapat pembahasan di DPRD Sulsel, jalan Urip Sumoharjo Makassar, Senin, 19 Maret 2018.
Menurut Fachruddin, rasionalisasi anggaran memungkinkan tanpa mengganggu aktivitas penyelenggara pemilu. Dia mencontohkan salah satu pemotongan berlaku pada penyediaan alat peraga kampanye maupun bahan kampanye. Berkurangnya kandidat berarti jumlah unit yang dibiayai juga berkurang.
Kemungkinan rasionalisasi, menurut dia, juga telah tertuang sebagai salah satu klausul dalam NPHD antara Pemprov dengan KPU Sulsel. Fahcruddin juga mengaku telah mendapat dukungan dari Kementerian Dalam Negeri, saat Banggar berkonsultasi beberapa waktu lalu.
“Ada biaya yang memang tidak bisa dilakukan pemotongan, seperti honor petugas. Tapi yang dirasionalisasi itu sederhana hitungannya. Ada yang bergantung pada satuan pasangan calon,” ujar Fachruddin.
Rapat pembahasan di DPRD Sulsel dihadiri unsur Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) serta Inspektorat Provinsi Sulsel. Sedangkan KPU Sulsel tidak menyertakan perwakilannya. Hingga berita dihimpun, belum ada tanggapan dari komisioner KPU Sulsel soal rencana pemotongan ini.
Inspektur Pembantu IV Inspektorat Sulsel Abidin Sabang berharap agar rencana rasionalisasi anggaran dipertimbangkan dengan matang. Dia khawatir pemotongan dana berdampak pada kinerja penyelenggara di pilgub.
“Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, kita sepakati dulu berapa yang mau dirasionalisasi. Kita hindari jangan sampai ada ribut-ribut kalau ada pengurangan, nanti kita yang disalahkan,” kata Abidin.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((SUR))
Ketua Banggar DPRD Sulsel Fachruddin Rangga mengatakan rasionalisasi berdasarkan jumlah peserta pilgub sebanyak empat pasang kandidat. Adapun dana yang dianggarkan sebelumnya dihitung berdasarkan kebutuhan dengan enam pasang kandidat.
“Hitungannya jelas. Dari penghitungan membiayai enam pasang kandidat, dikurangi dua. Kalau KPU punya hitungan sendiri, silakan dibicarakan,” kata Fachruddin usai rapat pembahasan di DPRD Sulsel, jalan Urip Sumoharjo Makassar, Senin, 19 Maret 2018.
Menurut Fachruddin, rasionalisasi anggaran memungkinkan tanpa mengganggu aktivitas penyelenggara pemilu. Dia mencontohkan salah satu pemotongan berlaku pada penyediaan alat peraga kampanye maupun bahan kampanye. Berkurangnya kandidat berarti jumlah unit yang dibiayai juga berkurang.
Kemungkinan rasionalisasi, menurut dia, juga telah tertuang sebagai salah satu klausul dalam NPHD antara Pemprov dengan KPU Sulsel. Fahcruddin juga mengaku telah mendapat dukungan dari Kementerian Dalam Negeri, saat Banggar berkonsultasi beberapa waktu lalu.
“Ada biaya yang memang tidak bisa dilakukan pemotongan, seperti honor petugas. Tapi yang dirasionalisasi itu sederhana hitungannya. Ada yang bergantung pada satuan pasangan calon,” ujar Fachruddin.
Rapat pembahasan di DPRD Sulsel dihadiri unsur Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) serta Inspektorat Provinsi Sulsel. Sedangkan KPU Sulsel tidak menyertakan perwakilannya. Hingga berita dihimpun, belum ada tanggapan dari komisioner KPU Sulsel soal rencana pemotongan ini.
Inspektur Pembantu IV Inspektorat Sulsel Abidin Sabang berharap agar rencana rasionalisasi anggaran dipertimbangkan dengan matang. Dia khawatir pemotongan dana berdampak pada kinerja penyelenggara di pilgub.
“Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, kita sepakati dulu berapa yang mau dirasionalisasi. Kita hindari jangan sampai ada ribut-ribut kalau ada pengurangan, nanti kita yang disalahkan,” kata Abidin.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((SUR))
BERITA TERKAIT
