KPU Dukung Wacana Perppu Pilkada Saat Pandemi
Ilustrasi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dok. Medcom.id
Jakarta: Pemerintah disebut berwacana mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) tentang pemilihan kepala daerah (pilkada) saat pandemi. Payung hukum itu akan mengatur setiap tahapan pilkada yang sesuai dengan kondisi Indonesia.
"Konon katanya ada perppu dan lain sebagainya terkait penyelenggaraan pilkada di masa pandemi," kata Komisioner KPU Ilham Saputra pada diskusi yang digelar Media Indonesia bertema 'Pilkada Tanpa Pengumpulan Massa, Bisakah?', Jumat, 18 September 2020.
Bac: Undang-Undang Memungkinkan Pilkada Ditunda
Walau baru wacana, KPU bakal menyambut baik beleid tersebut. Perppu ini diyakini mempermudah KPU dalam penyelenggaraan dan menerapkan aturan yang sesuai protokol kesehatan.
"Itu akan lebih baik karena acuan kami ke perppu yang perspektifnya adalah perspektif penyelenggaraan pilkada yang sehat selama masa pandemi ini," ungkap dia.
KPU tengah merevisi Peraturan KPU (PKPU) tentang Kampanye yang merujuk kepada pencegahan covid-19. PKPU tersebut dalam proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
"Untuk konser dan (kampanye) tatap muka bisa dilakukan via daring," sebut dia.
Baca: Penyempurnaan Aturan Lebih Tepat Ketimbang Menunda Pilkada
Ilham menyebut KPU mempertimbangkan beragam persoalan kampanye di tengah pandemi. Salah satunya, keterbatasan sejumlah daerah menyelenggarakan kampanye daring.
Apalagi, kampanye daring memiliki kendala dan tantangan di sejumlah daerah. Beberapa daerah penyelenggara pilkada belum memiliki jaringan internet yang baik.
Dia mencontohkan daerah timur Indonesia. Akses internet di kawasan tersebut masih lambat atau belum merata.
"Di Papua, di Yahukimo, Bovendigul, di ujung NTT, kalau mau nyari sinyal harus naik gunung dulu," kata dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((SUR))
"Konon katanya ada perppu dan lain sebagainya terkait penyelenggaraan pilkada di masa pandemi," kata Komisioner KPU Ilham Saputra pada diskusi yang digelar Media Indonesia bertema 'Pilkada Tanpa Pengumpulan Massa, Bisakah?', Jumat, 18 September 2020.
Bac: Undang-Undang Memungkinkan Pilkada Ditunda
Walau baru wacana, KPU bakal menyambut baik beleid tersebut. Perppu ini diyakini mempermudah KPU dalam penyelenggaraan dan menerapkan aturan yang sesuai protokol kesehatan.
"Itu akan lebih baik karena acuan kami ke perppu yang perspektifnya adalah perspektif penyelenggaraan pilkada yang sehat selama masa pandemi ini," ungkap dia.
KPU tengah merevisi Peraturan KPU (PKPU) tentang Kampanye yang merujuk kepada pencegahan covid-19. PKPU tersebut dalam proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
KPU pertimbangkan banyak hal
KPU kerap merevisi aturan main kampanye karena menuai sejumlah polemik. Salah satunya, izin konser selama masa kampanye yang sedang diharmonisasi. KPU, kata Ilham, selalu mengevaluasi aturan dan teknis pilkada karena pemilu di tengah pandemi belum pernah terjadi."Untuk konser dan (kampanye) tatap muka bisa dilakukan via daring," sebut dia.
Baca: Penyempurnaan Aturan Lebih Tepat Ketimbang Menunda Pilkada
Ilham menyebut KPU mempertimbangkan beragam persoalan kampanye di tengah pandemi. Salah satunya, keterbatasan sejumlah daerah menyelenggarakan kampanye daring.
Apalagi, kampanye daring memiliki kendala dan tantangan di sejumlah daerah. Beberapa daerah penyelenggara pilkada belum memiliki jaringan internet yang baik.
Dia mencontohkan daerah timur Indonesia. Akses internet di kawasan tersebut masih lambat atau belum merata.
"Di Papua, di Yahukimo, Bovendigul, di ujung NTT, kalau mau nyari sinyal harus naik gunung dulu," kata dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((SUR))
BERITA TERKAIT
