Protokol Kesehatan di TPS Kendur, Potensi Penularan Bisa Masif
Ilustrasi: Medcom.id
Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPN) mewanti-wanti potensi penularan virus korona (covid-19) akan naik saat pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020, Rabu, 9 Desember 2020, jika penerapan protokol kesehatan kendur. Pasalnya, warga yang datang ke tempat pemungutan suara (TPS) diperkirakan lebih banyak jika dibandingkan saat kampanye tatap muka.
“Kegiatan apa pun yang sifatnya kerumunan massa berbahaya dan bisa saja ada pengerahan massa oleh pasangan calon saat di tempat pemungutan suara. Itu berbahaya,” kata Ketua Bidang Perubahan Perilaku BNPB Sonny Hari B Harmadi seperti diberitakan Media Indonesia, Minggu, 22 November 2020.
Saat ini, menurut data BNPB, dari sembilan provinsi, 37 kota dan 222 kabupaten yang menyelenggarakan pilkada, masih ada 13 kabupaten/kota berada dalam risiko tinggi (zona merah). Sementara itu, 180 kabupaten/kota berada dalam risiko sedang (zona kuning).
Baca: Sederet Pantangan bagi Polisi di Pilkada 2020
Daerah dengan risiko tinggi, antara lain Gunung Sitoli, Sumatra Utara; Bandar Lampung, Lampung; Cilegon, Banten; Kota Bandung, dan Tasikmalaya, Jawa Barat. Warga di daerah ini didorong patuh mengenakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan (3M).
Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Safrizal mengatakan dari 309 wilayah di 270 daerah otonomi yang melangsungkan pilkada, jumlah daerah dengan risiko tinggi telah menurun. Awalnya ada 47 daerah zona merah, kemudian turun pada 15 November 2020 menjadi 17 daerah.
“Ini terus kita usahakan mendekati hari pencoblosan risiko zonasinya bisa turun. Kita tidak bisa memprediksi ada atau tidak ada kasus nanti, hanya bisa mencegah,” tutur Safrizal.
Ia menegaskan penerapan protokol kesehatan ketat tetap diberlakukan meskipun proses pilkada serentak memasuki tahap akhir. Dalam dua pekan terakhir, ujar Safrizal, pemerintah bersama penyelenggara pemilu terus mengedukasi publik mengenai pentingnya pilkada aman dan sehat.
Masyarakat diharap datang ke TPS tanpa cemas. Dengan begitu, target partisipasi pemilih minimal 77 persen yang diharapkan bisa tercapai.
“Mungkin turun prediksi di mana-mana, tetapi diharapkan tidak jauh dari target 77 persen. H-2 minggu ini kita akan sosialisasi masyarakat menggunakan hak pilih karena mereka akan menentukan siapa yang jadi pemimpin,” tutur Safrizal.
Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bidang Pengawasan dan Sosialisasi Mochammad Afifuddin mengatakan optimisme perlu dibangun agar masyarakat mau datang ke TPS. Pada saat bersamaan, jaminan keselamatan publik juga harus dipastikan.
“Kita harus sadarkan masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan,” ucap Afif.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((OGI))
“Kegiatan apa pun yang sifatnya kerumunan massa berbahaya dan bisa saja ada pengerahan massa oleh pasangan calon saat di tempat pemungutan suara. Itu berbahaya,” kata Ketua Bidang Perubahan Perilaku BNPB Sonny Hari B Harmadi seperti diberitakan Media Indonesia, Minggu, 22 November 2020.
Saat ini, menurut data BNPB, dari sembilan provinsi, 37 kota dan 222 kabupaten yang menyelenggarakan pilkada, masih ada 13 kabupaten/kota berada dalam risiko tinggi (zona merah). Sementara itu, 180 kabupaten/kota berada dalam risiko sedang (zona kuning).
Baca: Sederet Pantangan bagi Polisi di Pilkada 2020
Daerah dengan risiko tinggi, antara lain Gunung Sitoli, Sumatra Utara; Bandar Lampung, Lampung; Cilegon, Banten; Kota Bandung, dan Tasikmalaya, Jawa Barat. Warga di daerah ini didorong patuh mengenakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan (3M).
Menurun
Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Safrizal mengatakan dari 309 wilayah di 270 daerah otonomi yang melangsungkan pilkada, jumlah daerah dengan risiko tinggi telah menurun. Awalnya ada 47 daerah zona merah, kemudian turun pada 15 November 2020 menjadi 17 daerah.
“Ini terus kita usahakan mendekati hari pencoblosan risiko zonasinya bisa turun. Kita tidak bisa memprediksi ada atau tidak ada kasus nanti, hanya bisa mencegah,” tutur Safrizal.
Ia menegaskan penerapan protokol kesehatan ketat tetap diberlakukan meskipun proses pilkada serentak memasuki tahap akhir. Dalam dua pekan terakhir, ujar Safrizal, pemerintah bersama penyelenggara pemilu terus mengedukasi publik mengenai pentingnya pilkada aman dan sehat.
Masyarakat diharap datang ke TPS tanpa cemas. Dengan begitu, target partisipasi pemilih minimal 77 persen yang diharapkan bisa tercapai.
“Mungkin turun prediksi di mana-mana, tetapi diharapkan tidak jauh dari target 77 persen. H-2 minggu ini kita akan sosialisasi masyarakat menggunakan hak pilih karena mereka akan menentukan siapa yang jadi pemimpin,” tutur Safrizal.
Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bidang Pengawasan dan Sosialisasi Mochammad Afifuddin mengatakan optimisme perlu dibangun agar masyarakat mau datang ke TPS. Pada saat bersamaan, jaminan keselamatan publik juga harus dipastikan.
“Kita harus sadarkan masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan,” ucap Afif.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((OGI))
BERITA TERKAIT
