Jakarta: Kapolri Jenderal Idham Azis menerbitkan surat telegram rahasia (STR) kepada jajarannya untuk menjaga netralitas di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. Pilkada serentak bakal memasuki puncaknya pada hari pencoblosan, Rabu, 9 Desember 2020.

Telegram bernomor: STR/800/XI/HUK.7.1/2020 itu dirilis pada Kamis, 20 November 2020. Surat itu diteken Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri Brigadir Jenderal (Brigjen) Ferdy Sambo atas perintah Kapolri. 

"STR ini mempertegas kembali aturan baku yang tidak boleh dilakukan seluruh anggota Polri, tak pandang jabatan maupun pangkat dan konteks pilkada," kata Sambo seperti diberitakan Mediaindonesia.com, Sabtu, 22 November 2020.

Baca: Kondisi Cuaca Diharapkan Tak Menghambat Distribusi Logistik Pilkada

Menurut dia, Divisi Propam bakal mengawasi ketat personel Korps Bhayangkara dalam pilkada serentak. Sambo menyebut Propam akan bertindak tegas bila ada polisi yang melanggar ketentuan. 

"STR ini selain perintah juga merupakan alat pencegahan atas politisasi baik yang dilakukan anggota Polri maupun peserta pilkada sehingga manakala ada pelanggaran, Divisi Propam pasti objektif," ucap dia.

Berikut poin-poin arahan yang tertuang dalam TR Kapolri terkait netralitas polisi di Pilkada 2020: 
1. Dilarang membantu mendeklarasikan bakal pasangan calon kepala daerah. 
2. Dilarang memberikan/meminta/mendistribusikan janji, hadiah, sumbangan atau bantuan dalam bentuk apa pun.
3. Dilarang menggunakan/memasang/menyuruh orang lain untuk memasang atribut pemilu. 
4. Dilarang menghadiri, menjdi pembicara/narasumber pada kegiatan deklarasi, rapat, kampanye dan pertemuan partai politik (parpol) kecuali pengamanan (PAM) yang berdasarkan surat perintah tugas. 
5. Dilarang mempromosikan, menanggapi, dan menyebarluaskan gambar/foto bakal pasangan calon kepala daerah, baik melalui media massa, media online dan media sosial (medsos). 
6. Dilarang berfoto bersama dengan bakal pasangan calon kepala daerah, massa dan simpatisannya. 
7. Dilarang foto/selfie di medsos dengan gaya mengancungkan jempol maupun dua jari membentuk huruf V yang berpotensi dipergunakan oleh pihak tertentu untuk menuding keberpihakan/ketidaknetralan Polri.
8. Dilarang memberikan dukungan politik dan keberpihakan dalam bentuk apa pun kepada pasangan calon kepala daerah. 
9. Dilarang menjadi pengurus/anggota tim sukses pasangan calon kepala daerah. 
10. Dilarang menggunakan kewenangan atau membuat keputusan dan atau tindakan yang dapat menguntungkan/merugikan kepentingan politik parpol. 
11. Dilarang memberikan fasilitas dinas maupun pribadi guna kepentingan politik. 
12. Dilarang melakukan kampanye hitam (black campaign) dan menganjurkan untuk menjadi golongan putih (golput). 
13. Dilarang memberikan informasi kepada siapa pun terkait dengan hasil perhitungan suara. 
14. Dilarang menjadi panitia umum pemilu, anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan panitia pengawas pemilu (panwaslu). 
15. Tingkatkan fungsi pengawasan internal serta optimalkan giat deteksi dini terhadap dugaan keterlibatan dan ketidak netralan anggota Polri serta tindak tegas bagi anggota yang melakukan pelanggaran dalam tahapan pilkada serentak. 
16. Tingkatkan fungsi pengawasan internal serta optimalkan giat deteksi dini terhadap dugaan keterlibatan dan ketidaknetralan anggota Polri serta tindak tegas bagi anggota yang melakukan pelanggaran dalam tahapan pilkada serentak. 
17. Laporkan segera kepada pimpinan secara berjenjang bila ada keterlibatan anggota dalam melakukan pelanggaran terkait pilkada serentak, serta pimpinan mengambil langkah-langkah yang cepat, tepat dan selektif untuk menghindari terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang berpotensi mengganggu jalannya pilkada serentak. (Yakub Pryatama Wijayaatmaja)

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((OGI))