Antara/Arif Firmansyah: Pelajar di sekitar Monumen Pancasila Sakti
Antara/Arif Firmansyah: Pelajar di sekitar Monumen Pancasila Sakti (Farkhan Evendi)

Farkhan Evendi

Ketua Umum Bintang Muda Indonesia

Pancasila Rumah Bersama, bukan Segelintir Orang

Pilar RUU Haluan Ideologi Pancasila
Farkhan Evendi • 23 Juni 2020 09:00
BARU-BARUini publik Indonesia ramai-ramai membicarakan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Sebuah rancangan undang-undang yang merupakan inisiasi dari DPR RI dan sudah mulai dibahas sejak Februari 2020. Namun seiring berjalannya waktu, RUU ini mulai memunculkan kontroversi dari berbagai elemen masyarakat.
 
Gugatan serta penolakan muncul utamanya didasarkan pada kekhawatiran akan terjadinya degradasi atas muruah Pancasila sebagai sebuah landasan filosofis serta dasar negara yang dijadikan sumber utama dari segala hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, sebagai sebuah dasar negara kehadirannya telah memiliki kedudukan dan dasar yang kuat. Maka sejatinya Pancasila tidak memerlukan sebuah penafsiran kembali, baik yang bersifat menyempitkan maupun memperluas secara spesifik.
 
Sekarang mari kita lihat tujuan dibentuknya RUU ini sebagaimana yang tercantum di dalam ketentuan umum RUU HIP Pasal 1, yang berbunyi “Haluan Ideologi Pancasila adalah pedoman bagi penyelenggara negara dalam menyusun dan menetapkan perencanaan pelaksanaan dan evaluasi terhadap kebijakan pembangunan nasional di bidang politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, mental, spiritual, pertahanan dan keamanan yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi, serta arah bagi seluruh warganegara dan penduduk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila.”

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


 
Dari pasal 1 ketentuan umum RUU HIP tersebut terdapat sebuah kerancuan berpikir. Sebab, dengan menyebutkan tujuan sebagaimana tercantum di atas seolah-olah RUU ini menegaskan bahwa selama ini --setelah 75 tahun Indonesia merdeka-- ternyata tidak menggunakan Pancasila sebagai dasar pembangunan bangsa dan negara. Cara berpikir ngawur
 
Tentu saja ini merupakan cara berpikir yang ngawur. Karena itu, tidak salah ketika ada pihak yang menolak RUU HIP ini karena khawatir akan memunculkan kerancuan dalam sistem ketatanegaraan kita.
 
Selain itu, kita bisa melihat Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada tanggal 12 Agustus 2011. Dalam Pasal 2 UU tersebut ditegaskan, “Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum.”

Dari situ bisa kita pahami jika Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, mengapa kehadirannya perlu untuk diundangkan kembali? Di situlah letak kerancauan berpikir RUU HIP itu berada.


Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, sebenarnya upaya untuk memunculkan tafsir tunggal atas Pancasila bukan kali pertama terjadi. Di zaman Orde Lama kita mengenal yang istilah Tujuh Bahan Pokok Indoktrinasi (Tubapin), kemudian di zaman Orde Baru kita mengenal Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (PPPP).
 
Namun bagaimana nasib keduanya dalam proses sejarah bangsa Indonesia? Di sinilah pentingnya kita belajar sejarah, agar sebagai bangsa kita mampu mengambil keputusan yang tepat untuk kemajuan bangsa ke depan atau minimal tidak mangulangi kesalahan yang sama layaknya yang terjadi di masa lalu.
 
Tubapin dan Nasakom
 
Di masa pemerintahan Presiden Soekarno, upaya untuk lebih membumikan Pancasila dari ide dan gagasan besar menjadi sebuah pedoman yang bisa diterapkan dalam laku keseharian rakyat Indonesia sudah dimulai. Pada masa itu Presiden Soekarno memperkenalkan Tubapin yang diambil dari pidato-pidatonya setiap peringatan hari kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus.
 
Selain Tubapin, kita juga mengenal istilah Nasionalis, Agamis dan Komunis (Nasakom). Konsep ini diperkenalkan oleh Soekarno sebagai upaya menyatukan ideologi-ideologi besar yang berkembang di Indonesia.
 
Namun, momentum politik pasca lengsernya Soekarno sebagai presiden membuat keduanya seolah-olah tidak berguna sama sekali bagi pembangunan bangsa Indonesia. Adalah Orde Baru, dengan berbagai upaya mencoba untuk menyingkirkan semua itu dari ingatan bangsa Indonesia.

Orde Baru ingin meletakkan dasar pembangunan bangsa dengan cara menghilangkan embel-embel Soekarno secara menyeluruh. Maka tak heran jika pada masa Orde Baru tanggal 1 Juni tak pernah diingat sebagai hari penting Pancasila. Bahkan Orde Baru menciptakan momentumnya sendiri tentang Pancasila, yakni tanggal 1 Oktober.


Kemudian, di masa Orde Baru kita mengenal Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (PPPP), yang diatur melalui Ketetapan MPR No. II tahun 1978 Tentang Ekaprasetya Pancakarsa. Orde Baru membentuk Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7) sebagai badan pelaksana dari PPPP. Namun lagi-lagi upaya membangun landasan penafsiran Pancasila tidak mampu bertahan akibat momentum politik yang berubah.
 
Dari keduanya, baik tafsir Pancasila versi Orde Lama maupun Orde Baru seharusnya kita sebagai pelaku sejarah bisa belajar bahwa Pancasila adalah milik seluruh bangsa Indonesia. Dengan demikian, tafsir tunggal atas Pancasila pada dasarnya tidak diperlukan.
 
Tak perlu tafsir baru
 
Biarlah bangsa Indonesia hidup dengan cara melihat Pancasila tanpa ada anggapan tafsir versi Orde Lama adalah kebenaran dan tafsir Orde Baru adalah kesalahan, ataupun sebaliknya. Mari kita letakkan versi Pancasila dari kedua zaman itu sebagai bagian dari aspek historis Pancasila yang tidak bisa dilepaskan. Maka sejatinya kita tidak lagi memerlukan tafsir terbaru dari Pancasila, agar tidak ada lagi perpecahan di dalam tubuh bangsa Indonesia.
 
Pancasila jangan lagi menjadi alat monopoli penguasa. Jika tidak hati-hati RUU HIP pada dasarnya juga berpotensi untuk menjadi alat penguasa memonopoli kekusaan. Sebab, melalui RUU HIP, Pancasila mengalami penyempitan makna dan menghilangkan keutuhan aspek historis sejak tanggal kelahirannya hingga hari ini.
 
Kehadiran Pancasila sebagai landasan filosofis, ideologi, serta dasar negara harus dilihat sebagai hasil dari pergulatan ide dan tafsir bersama atas pengalaman sejarah yang nyata. Artinya, kita harus menyadari betul bahwa Pancasila bukan semata merupakan wahyu atau hadiah dari langit.
 
Pancasila berkaitan erat dengan proses sejarah bangsa Indonesia. Karena itu, untuk menjaganya harus pula melalui proses refleksi mendalam atas keadaan materil bangsa Indonesia mutakhir. Pancasila harus diletakkan sebagai alternatif dari berbagai ideologi yang berkembang serta tatanan global yang tidak memberikan keberpihakan kepada struktur sosial, politik, dan ekonomi baru yang berkeadilan dan merdeka.
 
Tak perlu UU sendiri
 
Tanpa perlu dituangkan dalam undang-undang tersendiri, sudah seharusnya Pancasila diletakkan sebagai indikator keberpihakan serta semangat perubahan dalam setiap produk kebijakan yang dilahirkan semua lembaga pemerintahan, baik di bidang politik, sosial, ekonomi, maupun budaya.
 
Misalnya saja, jika dirasa ada yang salah dalam sistem politik kita --entah itu karena menguatnya politik identitas berbasis agama dan lain sebagainya-- maka cukuplah yang dijadikan fokus utama perbaikan adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengannya. Atau dalam hal lain misalnya di sektor ekonomi, yang menjadi fokus utama seharusnya adalah mempertanyakan kembali apakah peraturan perundang-undangan yang mengatur perihal ekonomi hari ini sudah sesuai dengan semangat Pancasila?
 
Misalnya kita bisa ambil contoh spesifik bidang ekonomi, apakah Omnibus Law atau RUU Cipta Kerja yang hari ini sedang dibahas sudah mencerminkan tatanan ekonomi yang berkeadilan sebagaimana cerminan Pancasila? Apakah justru RUU Cipta Kerja tersebut mengarah pada barbarisme ekonomi, ketika ekonomi berjalan tanpa memperdulikan dampak kerusakan lingkungan dan keadilan bagi yang lemah?

Selain itu, dalam proses penyelesaian polemik RUU HIP jangan hanya berhenti pada tataran intrik politik belaka. Mengingat respon publik yang luar biasa atas isu ini, maka kita harus gunakan kesempatan ini untuk melakukan kritik dan otokritik secara besar-besaran terhadap perjalanan bangsa Indonesia selama ini.


Ini adalah momentum yang tepat untuk kembali duduk bersama, merumuskan arah pembangunan bangsa ke depan. Agar Pancasila benar-benar diletakkan pada tempat yang tepat, sehingga dapat memandu kita menjadi bangsa Indonesia yang maju, makmur, adil, dan sejahtera. Lebih dari itu, dengan bersatunya segenap elemen bangsa, kita berharap diberikan kekuatan semoga pandemi Covid-19 segera berakhir di negeri ini.[]
 
*Segala gagasan dan opini yang ada dalam kanal ini adalah tanggung jawab penulis seperti tertera, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi Medcom.ID. Redaksi menerima kiriman opini dari Anda melalui kolom@medcom.id.
 

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif