Ilustrasi/Medcom.id
Ilustrasi/Medcom.id (Abdul Jalil Hermawan)

Abdul Jalil Hermawan

Merupakan seorang Jurnalis & Dosen Prodi Ilmu Komunikasi UGJ Cirebon

Utopia Kebebasan Pers

Pilar kebebasan pers
Abdul Jalil Hermawan • 06 Mei 2020 12:01
SETIAP3 Mei diperingati Hari Kebebasan Pers. Momentum ini diperingati sebagai upaya untuk mengukur dan mengevaluasi sejauh mana kebebasan pers di berbagai negara.
 
Peringatan ini dimulai sejak 1993. Saat itu, Sidang Umum Perserikatan Bangsa-bangsa menetapkan 3 Mei sebagai hari untuk memperingati prinsip dasar kemerdekaan pers. Selain itu, peringatan ini juga harus dipergunakan untuk refleksi bagi insan media dalam menjalankan fungsinya sebagai pilar demokrasi.
 
Sebelum mengukur kebebasan pers, pemahaman perihal kebebasan pers harus dikupas terlebih dahulu. Diksi bebas dalam kemerdekaan pers bukan bebas tanpa aturan atau etika yang membingkainya.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


 
Perusahaan media memang secara mandiri mengurus dirinya sendiri atauself regulatory organization. Tetapi kebebasan ini juga diatur oleh UU dan kode etik jurnalistik. UU Pers No 4 tahun 1999 secara gamblang mengatur perusahaan pers dan para pelakunya. Pasal 5 berbunyi "pers berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta memperhatikan asas praduga tak bersalah". Dalam kode etik jurnalistik pun demikian. Pers wajib selalu menguji informasi, memberitakan peristiwa secara berimbang serta tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi.
 
Hambatan insan media
 
Jadi, bebas dalam kontek ini adalah setiap insan media tidak boleh mendapat hambatan dalam proses mencari, mengolah, dan menyebarluaskan berita. Hambatan tidak boleh datang dari narasumber, objek yang diliput maupun hambatan dari para pemilik media. Hambatan bisa berupa intimidasi, ancaman atau bahkan iming-iming hadiah/pemberian.
 
Aturan main yang dibuat tentu bukan untuk membelenggu atau mengurangi kebebasan pers. Tetapi lebih ditujukan agar pers lebih bisa bertanggung jawab atas apa yang telah disampaikan medianya. Apalagi dalam beberapa tahun belakangan kredibilitas pers terus menurun.
 
Saat Pemilihan Presiden 2014, kita dipertontonkan polarisasi pemberitaan media massa. Hal itu berlanjut hingga pemilihan presiden 2019. Media massa telah membuat determinasi polarisasi dukung-mendukung secara telanjang.
 
Dalam kondisi seperti ini tentu kredibilitas media massa sudah menyentuh titik nadir. Mantan Ketua Dewan Pers Bagir Manan mengatakan, kredibilitas media artinya media yang mampu memikul kepercayaan dan dapat dipercaya (media trust). Secara esensial, media kredibel adalah media yang senantiasa mengedepankanresponsibilitydanaccountability. Secara jurnalistik,media trustbiasanya dibangun atas dasar ketaatan terhadap prinsip-prinsip jurnalisme, baik dalam arti mekanisme maupun etik, ketaatan terhadap kelaziman jurnalistik(the best practices of democratic media), dan ketaatan pada hukum.

Akibat dari bentukan polarisasi pemberitaan, independensi dijual sendiri oleh media karena berkolaborasi dengan penguasa, menjadi partisan, dan menjadi alat propaganda


Akibat dari bentukan polarisasi pemberitaan ini, independensi dijual sendiri oleh media karena berkolaborasi dengan penguasa, menjadi partisan, dan menjadi alat propaganda. Diskusi perihal hubungan media dengan kekuasaan selama ini cenderung menempatkan posisi media sebatas alat kekuasaan rezim. Menurut pakar linguistik, Noam Chomsky dalam bukuPolitik Kuasa Media(1989), dalam ideologi media, media dianggap sebagai lembaga yang bisa merekayasa kesepakatan tatanan sosial dan politik.
 
Bahkan analis lain, Louis Althausser dalam buku Ideologi danAparatus Negara(1971) menyatakan, media massa adalah bagian dari ideologi aparatur negara. Apa yang disampaikan Althausser ini terasa masih relevan dengan kondisi media sekarang.
 
Statement news
 
Jurnalis kini kadang terlalu asyik dengan narasumber dari pemerintah.Statament newsmasih mendominasi karya para jurnalis kini. Sederhananya, narasumber utama masih mengandalkan pejabat yang notabene menjadi penguasa dan aparatur.
 
Dalil ini berbanding lurus dengan penelitian yang dilakukan oleh Remotivi terkait bagimana media massa melakukan reportase dalam kasus Anarko, sekelompok anak muda yang dianggap membuat rusuh pada 18 dan 30 April lalu. Dalam penelitiannya, Remotivi menyebutkan bahwa distribusi wacana perihal kelompok Anarko selalu dimulai dari narasumber tunggal yang tidak pernah terverifikasi, yakni kepolisian.
 
Ironisnya, informasi tersebut menguap begitu saja pada bulan berikutnya tanpa sempat dijelaskan apalagi dibuktikan. Data 2019 menunjukkan, dalam komposisi narasumber, media memberi porsi lebih besar kepada polisi. Angkanya mencapai 57,1 persen. Porsi terbesar kedua adalah pemerintah yang mencapai 18,4 persen. Sedangkan dari pihal Anarko-nya sendiri hanya 10,2 persen.
 
Persentase tersebut tak juga membaik pada 2020. Polisi lagi-lagi mendapat porsi terbanyak sebagai narasumber yang mencapai 76,2 persen. Pihak Anarko sendiri hanya 2,4 persen. Padahal informasi yang bersumber dari kepolisian juga belum tentu benar.
 
Hal ini terbukti dengan diviralkannya video yang menunjukkan anak muda yang mengaku sebagai ketua Anarko. Padahal, dia hanya seorang pencuri helm. Hanya gara-gara di dadanya ada tato huruf A ukuran besar, dia dianggap ketua Anarko. Idealnya media massa memberikan porsi seimbang kepada pihak-pihak yang memang berhubungan dengan isu apapun.
 
Terkait hal ini, banyak media memberitakan perihal pengakuan sang ketua. Tetapi beritanya dilanjutkan dengan keterangan polisi yang seakan membantah pernyataan ketua Anarko tersebut. Media daring Suara.com pada 15 April menulis pengakuan polisi tentang hal ini. Judulnya "Terkuak! Polisi Akui Pius yang Ngaku Ketua Anarko adalah Pencuri helm".
 
Bahkan, Detik.com, Tempo.co, Tirto.id dan CNNIndonesia.com memberitakan rencana polisi yang akan memeriksa kejiwaan Pius. Logikanya, jika sejak awal sudah mencurigkan, buat apa pula polisi memberikan panggung kepada Pius untuk menyampaikan pengakuan dan diviralkan.
 
Padahal menurut Stephen Ward dalam bukunyaRadical Media Ethics(1991), cara termudah untuk memverifikasi berita adalah dengan melakukan pengecekan pada tiap klaim. Membandingkan narasumber satu dan lainnya (bukan narasumber tunggal), serta menyeimbangkan interpretasi fakta.
 
Tugas suci jurnalis
 
Jurnalis juga dituntut untuk melaksanakan tugas suci, yaitu memeriksa silang (cross check) dengan dua atau tiga sumber independen, mengecek sensitivitas informasi, mencari ketersediaan sumber alternatif, serta keandalan sumber asli. Jika hal-hal tersebut gagal dilakukan, maka pengaruhnya tak hanya soal opini publik yang melenceng, tapi juga kredibilitas dari media yang bersangkutan.

Media massa terlalu manja hanya menunggupress releaseyang akan disampaikan juru bicara


Begitu juga dalam pemberitaan pandemi convid 19. Media massa terlalu manja hanya menunggu press release yang akan disampaikan juru bicara. Press release itu lagi-lagi dijadikan sumber satu satunya tanpa pengayaan sumber lain.
 
Dengan kondisi seperti itu, bisa saja apa yang dikhawatirkan oleh Paul H. Weaver dalam bukunyaWhy the News is Not the Truthmenjadi kenyataan. Media massa dan otoritas, termasuk politisi dan polisi, terperangkap dalam jaringan kebohongan simbiotik yang menyesatkan publik.
 
Premis ini seirama dengan apa yang ditulis Ishadi SK dalam bukunyaMedia dan Kekuasaan(2014), yang mengatakan bahwa penyebab dari media tak lagi independen karena pemerintah dan para pemilik media yang merupakan pengusaha besar melalui berbagai macam cara melakukan manipulasi dan menutup-nutupi berita yang akan dianggap mengganggu reputasi mereka. Pun demikian polarisasi dukung-mendukung dalam kontestasi Pilpres 2014 dari dua media besar dari dua kubu yang berbeda.
 
Bahkan beberapa kali media mendapatkan penolakan saat akan melakukan peliputan. Karena sekali lagi diawali dengan polarisasi isu. Jika media massa tak lagi memiliki kredibilitas, tentu tujuan awal dari media massa sebagai pilar demokrasi keempat hanya utopia belaka.
 
Selain kredibilitas, media massa kini juga memiliki tantangan untuk berperang dengan para produsen berita berita bohong (hoax). Jangan sampai berita-berita yang belum terverifikasi malah dijadikan sumber untuk konten beritanya.
 
Media dan sumber anonim
 
Sayangnya, saat ini ada tren mediamainstreamyang mengutip sumber-sumber anonim yang validitasnya diragukan. Belum lagi banyaknya media, biasanya mediaonline, yang mengutip sumber berita dari kontenYoutubepara pesohor. Sumber informasi dipastikan tunggal.
 
Hoaxyang diingat oleh publik kita adalah perihal dugaan penganiayaan Ratna Sarumpaet. Media kala itu seakan tidak sabar untuk melakukan pengayaan data. Informasi yang tersampaikan hanya dari pihak pengadu yang mengaku menjadi korban. Kalaupun ada tambahan hanya dari para pendukung informasi yang ikut mengutuk penyerangan. Baru beberapa hari kemudian ada upaya untuk mendatangi TKP, bertanya ke otoritas bandara dan polisi.
 
Masih segar juga dalam ingatan kita ketika ada unjuk rasa besar di Bawaslu beberapa waktu lalu. Akun resmi kepolisian menyampaikan ada ambulan bermuatan penuh batu untuk amunisi unjuk rasa. "Polri mengamankan 5 kendaraan ambulans Pemprov DKI Jakarta yang digunakan untuk mengangkut batu dan bensin yang diduga untuk molotov di Pejompongan," begitu twit dalam @TMCPoldaMetro.
 
Cuitan itu langsung dibuat berita. Sumbernya hanya dari twit tersebut. Tanpa ada upaya mencari narasumber lain. Sekelas CNNIndonesia.com pada 26 September 2019 membuat judulAmbulans DKI Bawa Batu dan Bensin Diamankan Dekat Lokasi Demo. Lagi lagi sumber informasi hanya dari isi Twitter TMCPoldaMetro.
 
Jadi, berbicara tentang kebebasan pers, maka tidak bisa dipungkiri harus dibahas juga batasan-batasannya. Karena kebebasan dipastikan melahirkan batasan. Terkait isu kebebasan pers dengan makna leksikal sendiri di Indonesia belum terlalu menggembirakan.
 
Jika dilihat dari indeks kebebasan pers pada tahun 2019 yang dikeluarkan Journalist Without Border, Indonesia masih menempati urutan 142 dari 180 negara. Dari indeks ini bisa diketahui bahwa intimidasi, ancaman, dan halangan dalam melaksanakan tugas jurnalistik di Indonesia masih besar.
 
Pada 2019 masih ada 75 kekerasan terhadap jurnalis. Kekerasan yang diterima mulai dari kekerasan fisik hingga ancaman pembunuhan. Bahkan di awal 2020 publik juga dikagetkan dengan ditahannya seorang jurnalis di Palopo karena memberitakan dugaan korupsi. Dia dijerat dengan pasal UU ITE karena dianggap mencemarkan nama baik. Padahal jika menyangkut produk pers, undang-undangnya sudah jelas menggunakan Undang-undang Pers no 40 tahun 1999.
 
Kebebasan pers yang masih dikeliling dengan polarisasi isu, kredebilitas yang menurun, menjamurnya beritahoaxdan masih tingginya jurnalis yang mengalami kekerasan, semoga tidak menjadikan jurnalisme mati perlahan. Seperti yang disampaikan oleh jurnalis senior Al-Jazeera Step Vaessen dalam sebuah wawancaranya dengan Desi Anwar pada 2017 yang mengatakan, jurnalisme akan rusak bahkan kiamat jika perilaku pers dan para pelakunya masih seperti sekarang. Semoga pers Indonesia kian berjaya. Mandiri dan bebas intimidasi.[]
 
*Segala gagasan dan opini yang ada dalam kanal ini adalah tanggung jawab penulis seperti tertera, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi Medcom.ID. Redaksi menerima kiriman opini dari Anda melalui kolom@medcom.id.
 

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif