PDIP: Kebebasan Publik Hingga Pers Hilang Bila Revisi UU Polri Disahkan

Jakarta: Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Ribka Tjiptaning mengatakan Revisi UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia berdampak pada kebebasan publik. Kebebasan di publik diyakini akan lenyap. "Kalau nanti UU Polri ini disahkan dan dilaksanakan kita ini sangat kebebasannya sudah enggak ada," kata Ribka dalam dialog memperingati Hari Lahir Bung Karno di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis, 6 Juni 2024. Dia juga menyinggung soal ancaman kebebasan pers. Berbagai alat komunikasi diyakini akan disadap. Padahal, itu penting dalam kerja-kerja pers. "Semua handphone disadap, bayangkan," ujar Ribka.   Terhadap situasi tersebut, dia menyuarakan agar kader serta badan sayap kompak. Menurut dia, partai juga tengah menghadapi pengkhianatan. Ribka menyebut pengkhianatan ini datang dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). "Tapi kesini-sininya ketika penghianatan Jokowi terhadap PDIP, kita, terhadap kita, sehingga ini harus dikompakkan badannya sayap. Saya ngomong sekarang mumpung ada badan dan sayap, buat apa dihadirkan disini ini bukan provokasi kita mesti lihat nanti kalau ada titik-titik sinyal-sinyal harus bagaimana, harus kompak," ucap Ribka. Pembahasan Revisi UU Polri masih menunggu tanggapan pemerintah melalui surat presiden (surpres). Pemerintah memiliki waktu 60 hari untuk mengirimkan surpres ke DPR. Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas mengatakan pemerintah punya hak untuk menolak atau menerima pembahasan revisi UU tersebut. "Surpres wajib dikirim ke DPR itu paling lama 60 hari bahwa apakah isinya setuju itu nanti di pembahasan. Siapa tahu presiden tolak semua. Kan kita nggak ngerti," ucap Supratman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 29 Mei 2024.