Presiden Joko Widodo (kiri) dan Gibran Rakabuming Raka (kanan) saat prosesi tuwuhan dan memasang
Presiden Joko Widodo (kiri) dan Gibran Rakabuming Raka (kanan) saat prosesi tuwuhan dan memasang "bleketepe" saat prosesi pernikahan Kahiyang Ayu dengan Bobby Nasution, Selasa (7/11/2017). Foto: Antara/Maulana Surya (Syah Sabur)

Syah Sabur

Jurnalis Senior Medcom.id

Presiden Jokowi, Istana, dan “Acara Keluarga”

Pilar Pemilu Serentak 2020
Syah Sabur • 21 Juli 2020 11:21
KAMIS pekan lalu (16 Juli) ada peristiwa sangat menarik yang hanya jadi “berita sepintas lalu” di hampir semua media. Peristiwa itu adalah saat Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengundang Wakil Wali Kota Solo Achmad Purnomo ke Istana guna membahas rekomendasi PDI-P untuk posisi Surakarta-1.
 
Peristiwa itu tentu bukan kebetulan karena putra sulung presiden, Gibran Rakabuming Raka dan Purnomo, sama-sama sedang berebut tiket PDI-P guna menjadi Wali Kota Surakarta. Purnomo mengungkapkan, dirinya diberitahu oleh Presiden Jokowi bahwa pasangan calon yang direkomendasi DPP PDI-P maju di Pilwakot Solo 2020 itu bukan dirinya, melainkan Gibran dan Teguh Prakosa.
 
"Tadi saya di Istana Negara diberitahu oleh Pak Jokowi kalau yang dapat rekomendasi Gibran sama Teguh (Gi-Guh). Bukannya Pu-Guh, tapi Gi-Guh," kata Purnomo saat dihubungi wartawan, Kamis.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


 
Mendengar penjelasan Presiden, Purnomo mencoba bersikap legawa. "Iya gimana, Pak Jokowi hanya menyampaikan itu utusan dari DPP," terangnya. Purnomo mengatakan tidak mempersoalkan meski dirinya tidak mendapat rekomendasi maju sebagai bakal calon wali kota pada Pilwakot Solo 2020. "Iya, gimana lagi. Saya ndak apa-apa. Wong dari dulu saya sudah menduga ke arah itu (Gibran). Sikonnya begitu kok," ujar Purnomo.
 
Purnomo juga mencoba memahami kenyataan bahwa sang pesaing adalah putra orang terkuat di negeri ini yang juga jauh lebih muda dari usianya. Meskipun demikian, dia jujur mengaku tidak tahu apa yang menjadi pertimbangan DPP sehingga memilih Gibran. Purnomo pun mengaku tidak diundang Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri untuk menerima penjelasan soal rekomendasi tersebut.
 
Bayangkan, seorang Presiden memanggil Wakil Wali Kota Surakarta ke Istana, yang hierarkinya jauh di bawah. Biasanya, jabatan kepala daerah sekelas itu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan wali kota, gubernur atau paling tinggi Mendagri untuk urusan tertentu.
 
Urusan anak
 
Yang juga menarik, pemanggilan itu terkait dengan urusan anaknya yang sedang berjuang untuk menjadi Wali Kota Surakarta. Bukankah seharusnya, urusan ayah-anak cukup diselesaikan di rumah, bukan di Istana? Terlalu agung Istana dimanfaatkan untuk membahas urusan anak.
 
Sehari setelah Presiden Jokowi “mengumumkan” penunjukan Gibran oleh DPP PDI-P, markas partai berlambang banteng bermoncong putih itu menyampaikan pengumuman resmi. Isinya persis seperti yang disampaikan presiden.
 
Pertanyaannya, dalam kedudukan apa Jokowi menyampaikan pengumuman tersebut di Istana kepada Achmad Purnomo; sebagai presiden, ayah Gibran atau sebagai utusan PDIP? Kalau sebagai presiden, rasanya terlalu tinggi untuk membahas pencalonan Wali Kota. Presiden bisa bermain lebih “cantik” dengan menyerahkan urusan seperti itu kepada Mendagri.
 
Kalau sebagai ayah, mengapa dia harus memanfaatkan Istana yang merupakan tempat untuk menjalankan tugas-tugas kenegaraan?
 
Lantas, kalau sebagai utusan PDIP, mengapa pula seorang presiden harus mengemban tugas mewakili partai? Bukankah ketika seseorang menjadi presiden, maka tanggung jawabnya yang lain gugur dan semata-mata mengabdi untuk negara dan seluruh rakyatnya?

Jokowi bisa dinilai mencampuradukan antara tugas sebagai Kepala Negara dan tugas sebagai ayah

Langkah Jokowi menyampaikan pesan kepada pesaing anaknya dalam Pilkada Surakarta di Istana juga bisa dimaknai lain. Pertama, Jokowi bisa dinilai mencampuradukan antara tugas sebagai Kepala Negara dan tugas sebagai ayah.
 
Selain itu, kedua, Jokowi juga bisa dianggap tidak yakin bahwa Gibran sudah sangat dewasa, termasuk untuk terjun ke politik. Kalau Jokowi sendiri masih ragu, mengapa dia membiarkan anaknya bertarung di pilkada? Mengapa pula dia ikut campur, walaupun sekadar untuk “titip salam” kepada pesaing sang putra.
 
Karena itu, sejak awal banyak pihak menyayangkan keputusan Gibran maju dalam Pilwalkot Solo. Sebagai anak yang masih muda (32 tahun) dan aktif di bisnis, sebenarnya Gibran masih punya banyak waktu untuk berkontestasi di pilkada hingga ayahnya tak lagi menjadi presiden.
 
Memang tidak ada undang-undang atau aturan yang dilanggar saat Gibran berniat jadi kepala daerah. Sebagai anak presiden, dia punya hak yang sama dengan warga negara lainnya untuk menjadi apapun.
 
Tapi ini bukan soal aturan formal, melainkan soal kepantasan. Sebab, sebagian masyarakat akan melihat “campur tangan” presiden di balik pencalonannya.
 
Bisa jadi presiden memang tidak ikut campur, tidak meminta “katebeletje” kepada Megawati dan membiarkan sang anak bertarung sendiri secara sehat. Tapi juga bukan tidak mungkin ada orang-orang tertentu yang mendorong Gibran untuk berkontestasi dan dengan sengaja memanfaatkan posisinya sebagai anak presiden.
 
Bukan tidak mungkin pula ada orang-orang yang rikuh sehingga membantu meloloskannya sebagai bakal calon wali kota. Atau bisa jadi, ada orang-orang tertentu yang memanfaatkan pencalonan Gibran untuk meraih keuntungan karena yang mereka dorong adalah putra orang nomor satu di republik ini.
 
Tidak seimbang
 
Dengan posisi yang tidak seimbang seperti itu, bisa timbul kesan bahwa Purnomo dikorbankan demi kepentingan anak presiden. Padahal, bisa jadi Gibran memang memiliki kemampuan yang lebih baik dibandingkan Purnomo.
 
Hal-hal seperti itulah yang pada akhirnya bisa masuk ke dalam conflict of interest. Bahkan, bisa jadi hal itu masuk ke dalam abuse of power seperti terlihat dalam kasus pemanggilan Purnomo ke Istana.
 
Saat menerima Purnomo di Istana, Jokowi juga bukan hanya menyampaikan keputusan PDI-P soal rekomendasi untuk bakal calon Wali Kota Solo, melainkan menawarkan “obat penawar” bagi tamunya. Purnomo mengaku, Jokowi menawarkan jabatan sebagai “timbal balik” karena dirinya dikalahkan oleh Gibran. Namun, Purnomo menyatakan menolak tawaran tersebut.
 
Apa pun jabatan yang ditawarkan, hal itu lagi-lagi tidak pas. Bagaimana mungkin presiden menawarkan “obat penawar” bagi pesaing putranya dalam pilkada? Pertanyaannya, tawaran itu datang dari presiden atau dari seorang ayah yang menjabat presiden?

Seorang pejabat publik seharusnya tidak mengambil keuntungan secara tidak adil dari posisinya dengan memilih suatu hal yang dapat menguntungkan mereka dengan mengorbankan orang lain

Judy Nadler dan Miriam Schulman dari Markkula Center for Applied Ethics di Amerika menyatakan konflik kepentingan (conflict of interest) mengganggu prinsip etika dasar tentang perlakuan adil terhadap semua orang. Seorang pejabat publik seharusnya tidak mengambil keuntungan secara tidak adil dari posisinya dengan memilih suatu hal yang dapat menguntungkan mereka dengan mengorbankan orang lain.
 
Sedangkan soal abuse of power (penyalahgunaan kekuasaan) UNESCO menyebutkan, hal itu dapat hadir dalam berbagai bentuk. Contohnya termasuk: perilaku intimidasi atau melecehkan, meminta staf untuk melakukan tugas atau bantuan pribadi, menekan staf untuk mendistorsi fakta atau melanggar aturan, dan mengganggu kemampuan kolega untuk bekerja secara efektif (misalnya dengan menghambat akses ke informasi atau sumber daya).
 
Belajar dari Soeharto
 
Dalam hal ini, Jokowi seharusnya bisa belajar dari apa yang dilakukan Soeharto saat menjadi presiden sekitar 30 tahun. Saya jadi ingat pernyataan begawan ekonomi Soemitro Djojohadikumo (almarhum) saat saya dan tim melakukan wawancara untuk membuat buku biografi ayah Prabowo Soebianto tersebut.
 
Saat itu Soemitro antara lain menyatakan, dua periode pertama kepemimpinan Soeharto sebenarnya banyak hal baik bisa dicapai. Namun setelah itu, ketika anak-anaknya mulai terjun ke bisnis, Soeharto mulai berubah.
 
“Masa 10-15 tahun pertama Orde Baru boleh dikatakan Soeharto masih “lurus”. Sebaliknya, yang justru suka membikin pening kepala tim ekonomi ialah menghadapi ulah jenderal-jenderal. Soemitro sendiri beberapa kali terlibat pertikaian dengan Jenderal Soedjono Hoemardani” (Jejak Perlawanan Begawan Pejuang, hlm 280, Pustaka Sinar Harapan 2000).
 
Selanjutnya di hlm 288 tertulis, “Soemitro mengakui, para menteri pada sekitar tiga periode terakhir kekuasaan Soeharto menghadapi posisi yang jauh lebih sulit. Sebab, yang mereka hadapi bukan lagi jenderal-jenderal, melainkan anak-anak presiden! Kalau terhadap jenderal, menteri masih bisa melawan tapi bila sudah menyangkut “anak-anak” maka urusannya langsung ke Soeharto. Kalau seorang menteri berani melawan kehendak “putera-puteri Presiden” pastilah akan digeser begitu saja, seperti dialami oleh SB Joedono, Marie Muhammad atau Soedrajat Djiwandono, anak menantu Sumitro Djojohadikusumo.”
 
Dalam sejumlah kasus, seperti pembentukan BPPC (Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh) --yang membuat Tommy Soeharto menguasai bisnis cengkeh atau saat Tommy dan Bambang Trihatmojo berniat menggarap “mobil nasional”-- Soeharto tanpa ragu menggunakan tangannya sendiri untuk memuluskan semuanya. Tepatnya, Soeharto memanfaatkan Keppres (Keputusan Presiden) atau Inpres (Instruksi Presiden).
 
Jokowi memang tidak mengeluarkan Inpres atau Kepres untuk pencalonan Gibran. Tapi dia memanfaatkan Istana untuk mewujudkan kasih sayangnya kepada sang putra. Padahal, bukankah dia bisa membiarkan agar pengumuman itu disampaikan secara resmi di markas PDI-P oleh petinggi partai?
 
Kalau membandingkan Soeharto dan Jokowi, ada juga hal yang pantas dicatat. Sebagaimana pernyataan Soemitro, Soeharto membiarkan anak-anaknya terjun ke bisnis setelah sekitar tiga periode kepemimpinannya.
 
Nah masalahnya, saat ini Jokowi baru memasuki tahap awal periode kedua masa jabatannya sebagai RI-1. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada bulan-bulan atau tahun-tahun mendatang. Mungkinkah akan ada lagi “acara keluarga” dalam bentuk lain di Istana? []
 
*Segala gagasan dan opini yang ada dalam kanal ini adalah tanggung jawab penulis seperti tertera, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi Medcom.ID. Redaksi menerima kiriman opini dari Anda melalui kolom@medcom.id
 

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif