Penanggap yang kedua dapat membedakan mana urusan pribadi, mana urusan kebijakan. Dia malah menganjurkan sebagai oposisi fokus saja terhadap kebijakan. Sebuah anjuran yang menunjukkan dirinya lebih cerdas daripada sang mantan dosen.
Pengkritik itu masih terus mengkritik pemerintah maupun Jokowi hingga saat ini. Mereka tidak ditangkap polisi. Mereka bebas berpikir, bebas berpendapat, bebas bersuara. Orang pun bebas berpikir dan bebas pula menanggapinya.
Pemerintah jelas perlu dikritik. Kontrol diperlukan agar yang berkuasa tidak nyeleweng, tidak menyimpang. Terlebih kini tak terdengar lagi 'suara-suara keras' di DPR.
Mayoritas di DPR ialah partai pendukung pemerintah. Partainya punya menteri di kabinet. Itu semua diperlukan demi tegaknya pemerintahan yang kuat, berhadapan DPR yang terlalu kuat--akibat reformasi. Salah satu produk reformasi yang kebablasan ialah bukan hanya parlemen terlalu kuat, melainkan juga dapat 'seenaknya' terhadap pemerintah. Itu sebabnya Presiden perlu dan penting membangun koalisi mayoritas di DPR. Akan tetapi, pemerintah yang kuat pun dapat 'kebablasan kebijakannya' bila tidak dikontrol. Tanpa kontrol, tanpa dikritik, di dalam berkuasa orang kiranya mudah menyalahgunakan kekuasaan.
Lagi pula demokrasi dapat mati dengan sendirinya tanpa kritik. Di alam demokrasi, pemerintah yang jujur tentu suka akan kritik yang keras dan miring sekali pun.
