Jokowi dalam konsolidasi dua kelompok sukarelawannya di kesempatan berbeda mengingatkan mereka agar tidak terburu-buru dalam urusan kontestasi Pemilu 2024. Ia berjanji akan membicarakan sosok yang akan didukung menjadi capres dengan para sukarelawan.
Elok nian bila persoalan capres dikembalikan kepada ketentuan konstitusi. Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 menyatakan pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.
Karena itu, capres yang didukung kelompok sukarelawan pendukung Jokowi hendaknya disalurkan lewat partai politik. Akan muncul persoalan bila capres versi sukarelawan tidak diakomodasi partai politik. Jika itu terjadi, terdapat kesenjangan antara pilihan akar rumput dan pilihan partai politik. Kesenjangan itulah yang menjadi sumber persoalan dalam praktik politik di negeri ini. Pangkalnya ialah konstitusi kita tidak cukup melembagakan proses seleksi pemimpin secara demokratis di dalam pasal-pasalnya.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik hanya menyebutkan partai politik berfungsi sebagai sarana rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender (Pasal 11 ayat (1) huruf e).
Sama sekali tidak ada elaborasi lebih lanjut ketentuan terkait ‘mekanisme demokratis’ yang dimaksud. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu hanya menyebutkan penentuan calon presiden dan/atau calon wakil presiden dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal partai politik bersangkutan (Pasal 223 ayat (1)).
Kiranya perlu disempurnakan lagi UU Pemilu. Tentu saja penyempurnaan itu untuk kepentingan Pemilu 2029. Perlu ditambahkan sebuah pasal dalam UU Pemilu agar proses rekrutmen dan seleksi calon presiden dan calon wapres oleh internal partai atau gabungan partai wajib melalui mekanisme pemilihan pendahuluan dengan prinsip pokok di antaranya inklusif, demokratis, dan terbuka.
Usulan penambahan pasal baru itu juga ditemukan dalam rekomendasi kajian LIPI 2018. Menurut LIPI, prinsip inklusif, demokratis, dan terbuka itu menjadi kunci untuk menjamin agar mekanisme rekrutmen dan seleksi tidak elitis, meskipun partai/gabungan partai itulah yang kemudian menentukan teknis mekanisme tersebut.
Jika tidak ada kewajiban melakukan pemilihan pendahuluan, dikhawatirkan proses nominasi kandidat hanya menjadi kewenangan dari sekelompok kecil orang di dalam partai politik. Kiranya oligarki kepartaian harus dibuang jauh-jauh.
Pengalaman menjadi guru terbaik. Ada partai yang hendaknya melakukan pemilihan pendahuluan melalui mekanisme konvensi. Akan tetapi, partai yang tidak memenuhi syarat pencalonan capres tentu saja tidak bisa menyelenggarakan konvensi jika kehendak itu bertepuk sebelah tangan tatkala ditawarkan kepada partai lain.
Pasal 222 UU 7/2017 menyebutkan pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.
Ambang batas pencalonan presiden itulah yang menjadi batu sandungan partai politik untuk menggelar konvensi. Andai pemilihan pendahuluan menjadi kewajiban yang diatur dalam UU Pemilu, niscaya tidak ada lagi tembok penghalang untuk mendapatkan capres sesuai kehendak rakyat.
Selama pemilu pendahuluan tidak diatur sebagai kewajiban partai politik atau gabungan partai politik, selama itu pula proses kandidasi sulit untuk dilaksanakan secara terbuka. Jangan salahkan peran oligarki partai, jangan salahkan pula fakta selama ini bahwa ketua umum partai politik mempunyai kewenangan yang sangat tinggi dalam proses penentuan kandidat.
Tanpa pemilu pendahuluan, semakin langgenglah unsur nepotisme, juga semakin tebal praktik mahar politik. Rakyat dipaksa memilih kucing dalam karung, sukarelawan pun tambah doyan mengambil alih peran partai politik.
Tegas dikatakan bahwa pemilu pendahuluan itu sebuah opened legal policy yang menjadi kewenangan pembuat undang-undang. Maukah pembuat undang-undang membuat regulasi yang membatasi kenikmatan yang didapatkan selama ini?
