Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Presiden 10/2021. Perpres itu membuka ruang investasi minuman beralkohol di Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Papua.
Ulama dan masyarakat menolak perpres itu. Presiden Jokowi kemudian memutuskan mencabutnya. Ini membuktikan Jokowi mendengar suara rakyat dan melaksanakannya. Jokowi demokratis.
Pemerintah awalnya hendak meluncurkan program vaksinasi berkeadilan, vaksinasi gotong royong. Dalam program ini, pemerintah menggratiskan vaksin untuk masyarakat kurang mampu, tetapi mengharuskan masyarakat berpunya membelinya. Muncul petisi yang menginginkan vaksin gratis untuk seluruh rakyat. Presiden Jokowi memutuskan menggratiskan vaksin untuk seluruh rakyat. Untuk tujuan mempercepat vaksinasi, pemerintah mengizinkan perusahaan mengadakan secara mandiri alias membeli vaksin untuk diberikan gratis kepada karyawan mereka. Ini juga membuktikan Presiden mendengar suara rakyat dan melaksanakannya. Jokowi demokratis.
Pada September 2019, mahasiswa berunjuk rasa menentang pengesahan sejumlah undang-undang. Pemerintah dan DPR bersepakat menunda pembahasan sejumlah rancangan undang-undang, yakni RUU KUHP dan RUU Pemasyarakatan. Ini memperlihatkan pemerintahan mendengar suara rakyat. Pemerintahan terbilang demokratis.
Pada Oktober 2019, DPR mengesahkan RUU KPK menjadi UU KPK, meski mahasiswa menolaknya. DPR juga mengesahkan UU Cipta Kerja, meski rakyat menolaknya. Negara dikatakan tidak mendengar suara rakyat dan melaksanakannya. Negara dikatakan tidak demokratis.
Bahkan ketika rakyat mendesaknya untuk menerbitkan Perppu KPK, Presiden Jokowi bergeming. Presiden dikatakan tidak mendengar suara rakyat dan melaksanakannya. Jokowi dikatakan tidak demokratis.
Bila kita lihat contoh-contoh di atas, Jokowi mendengar suara rakyat dan melaksanakannya jika itu menjadi kewenangan sepenuhnya dia sebagai presiden. Mencabut perpres sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden Jokowi. Pun, menetapkan vaksin gratis untuk seluruh rakyat sepenuhnya kebijakan Jokowi sebagai presiden.
Akan tetapi, menjadi kewenangan DPR mengesahkan undang-undang, terlepas undang-undang itu inisiatif pemerintah atau insiatif DPR. Bukankah legislasi merupakan fungsi DPR, selain pengawasan dan penganggaran?
Dalam perkara perppu, presiden memang berwenang menerbitkannya. Namun, perppu itu harus disahkan DPR. Mengeluarkan perppu untuk menggantikan undang-undang yang baru saja disahkan DPR, membuat presiden berhadapan dengan DPR. Serupa memercik air ke wajah sendiri di hadapan rakyat bila DPR mengesahkannya.
Sebaliknya, bila menolak mengesahkannya, DPR serupa mencoreng wajah presiden di hadapan rakyat. Presiden menempatkan DPR dalam posisi serba salah ibarat menghadapi buah simalakama.
Presiden pasti bakal dipuji setinggi langit sebagai pemimpin berwajah demokratis bila mengeluarkan perppu atas desakan rakyat. Namun, wajah demokratis presiden tercipta di atas wajah babak belur DPR dihantam tuduhan rakyat sebagai tidak demokratis. Apalah artinya pujian bila itu diperoleh melalui kewenangan yang tidak menenggang rasa lembaga negara lain.
Itulah sebabnya Presiden Jokowi meminta rakyat yang menolak Undang-Undang KPK dan Undang-Undang Cipta Kerja untuk memerkarakannya ke Mahkamah Konstitusi. Ini juga menenggang rasa lembaga negara lain dengan segala kewenangannya. Bukankah menjadi kewenangan MK menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar?
Presiden Jokowi cukup tahu diri bahwa sesama lembaga negara dilarang saling mendahului. Demokrasi adalah mendengar suara rakyat dan tahu diri melaksanakan yang menjadi kewenangannya sepenuhnya. Pemimpin demokratis ialah pemimpin yang mendengar suara rakyat dan tahu diri melaksanakan yang menjadi kewenangan sepenuhnya.
*Usman Kansong adalah Ketua Dewan Redaksi Media Group
