Tidak sempat mencerna informasi dengan baik tergambar dalam pola komunikasi 10 to 90. Maksudnya, hanya 10 persen orang yang memproduksi informasi dan 90 persen lainnya menyebarkan dengan sukarela di media sosial, seperti Whatsapp, Twitter, dan Facebook.
Pola komunikasi 10 to 90 sangat rentan dalam masyarakat yang tidak sempat mencerna informasi dengan baik. Hanya membaca judul langsung share. Pola komunikasi tanpa verifikasi, tanpa klarifikasi, tanpa crosscheck, langsung sebar.
Bayangkan kalau 10 persen itu berita bohong, manipulasi data, intoleransi, ujaran kebencian, radikalisme, ajakan unjuk rasa. Apa jadinya jika 90 persen masyarakat langsung share? Menjadi virallah informasi yang tidak bertanggung jawab itu. Ketika ditangkap polisi, selalu berkilah hanya meneruskan pesan. Salah satu isu yang viral dalam seminggu terakhir ialah ajakan demo bertajuk Jokowi End Game. Dalam sejumlah informasi yang beredar di media sosial, aksi tersebut dijadwalkan digelar pada Sabtu, 24 Juli 2021. Pada poster yang beredar, massa aksi hendak melakukan long march dari Glodok hingga kawasan Istana Negara.
Menko Polhukam Mahfud MD menyebut ajakan demo Jokowi End Game sudah ditunggangi. Menurut dia, ada kelompok yang tidak murni selalu memprovokasi menyerang pemerintah. Tidak murni karena sumber pesan antipemerintah berasal dari klaster yang sama.
Meski Jokowi End Game hanya heboh di medsos senyap di dunia nyata, kepolisian tetap melakukan antisipasi. Polda Metro Jaya menyiagakan sebanyak 3.385 personel gabungan untuk pengamanan.
(Baca: Nekat Bikin Kerumunan Selama Pandemi Bakal Ditindak Tegas)
Ternyata, masih ada saja yang terpengaruh ajakan tidak jelas sumbernya itu. Sejumlah orang ditangkap polisi pada Sabtu, 24 Juli 2021 karena diduga akan ikut demonstrasi Jokowi End Game di kawasan Monas. Polisi juga meringkus dua orang di Semarang yang merupakan terduga inisiator demonstrasi Jokowi End Game.
Mereka yang ikut demonstrasi karena ajakan di media sosial membenarkan tesis tentang dampak medsos adalah hadirnya masyarakat yang rentan dan artifisial, yakni tidak sempat mencerna informasi dengan baik. Bukankah unjuk rasa berpotensi menjadi klaster baru penyebaran covid-19?
Begitu dahsyatnya pengaruh medsos bisa ditemui dalam penelitian bertajuk Di Balik Demonstrasi Mahasiswa: Pengaruh Media Sosial terhadap Perilaku Politik (2019). Penelitian dilakukan Tim Peneliti KANOPI FEB UI dan Tim Peneliti KSM Eka Prasetya UI.
Disebutkan bahwa media sosial dapat memengaruhi keputusan seseorang untuk berperilaku politik atau berdemo. Para peneliti mengutip Benjamin Bowyer dan Joseph Kahne yang memaparkan bahwa anak muda yang sering berada dalam komunitas daring lebih mungkin untuk ikut serta perbincangan politik.
Temuan Bowyer dan Kahne mengenai ketertarikan politik dalam media sosial, pertama, anak muda yang tergabung dalam komunitas daring nonpolitik lebih mudah tertarik pada perbincangan politik.
Kedua, anak muda yang terlibat dalam perbincangan politik daring lebih terdorong untuk berpartisipasi dalam perbincangan politik dan voting. Ketiga, anak muda dengan jaringan sosial daring yang besar lebih mudah terekspos dengan konten politik.
Harus tegas dikatakan bahwa teknologi media baru yang hadir dalam bentuk media jejaring sosial, seperti Facebook, Twitter, dan juga aplikasi percakapan, seperti Whatsapp, telah mengubah secara signifikan pola-pola interaksi dan komunikasi individu. Sayangnya, perubahan itu tanpa diikuti kewajiban etis.
Sudah terlalu banyak contoh penyalahgunaan medsos yang berujung pada jerat hukum sebagai konsekuensi dari penyebaran informasi tanpa memperhatikan kaidah-kaidah etika.
Microsoft pada Februari merilis Indeks Keberadaban Digital atau Digital Civility Index yang menunjukkan tingkat keberadaban pengguna internet atau netizen sepanjang 2020. Hasilnya memprihatinkan, survei itu menempatkan tingkat keadaban warganet Indonesia di posisi terbawah dari negara-negara Asia atau ranking 29 dari 32 negara di seluruh dunia yang disurvei.
Tren yang berkembang di media sosial ialah tidak adanya kedewasaan dan sikap bertanggung jawab pengguna media sosial. Kewajiban etis itu mestinya dimintai dari mereka yang aktif menggunakan media sosial sehingga tidak mempertontonkan kebiadaban.
