Menurut sang kawan, penggunaan kata 'menyembunyikan' tidak tepat (saya artikan salah) karena memang bukan itu yang dimaksudkan komandan PPKM (pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat) Jawa-Bali Luhut Binsar Pandjaitan. LBP, begitu inisial Luhut dikenal, menyatakan kasus kematian covid-19 dikeluarkan dari indikator penentuan pelevelan PPKM, bukan dikeluarkan dari laporan harian perkembangan kasus covid-19.
"Setiap sore, Kemenkes (Kementerian Kesehatan) tetap mencantumkan data kematian. Jadi, tidak disembunyikan. Karena tidak dikeluarkan dari laporan harian, berarti enggak ada pembatalan. Pengeluaran kasus kematian dari indikator untuk menentukan level PPKM suatu daerah juga bersifat sementara guna harmonisasi data," begitu sang kawan menjelaskan secara detail dalam diskusi 'sedikit' tersebut.
Selama ini, penentuan level PPKM dari 1 hingga 4 memang memasukkan indikator kematian sebagai salah satu bahan evaluasi. Selain angka kematian, indikator lainnya untuk menilai naik-turunnya level PPKM ialah persentase kasus positif covid-19, reproduksi virus, juga tingkat keterisian ranjang (bed occupancy rate) rumah sakit, serta tingkat keterisian ICU rumah sakit. Karena itu, ketika data kematian hendak dikeluarkan dari indikator penentuan pelevelan PPKM, sebagian besar ahli meminta agar hal itu diurungkan. Mereka sepakat bahwa kematian ialah indikator valid untuk melihat derajat keparahan situasi wabah.
Kalau yang meninggal banyak, berarti wabah itu parah banget. Untuk menilai tingkat keparahan di awal, tentu yang dipakai ialah positivity rate. Namun, kalau di akhir, ya, sudah tentu pakai data kematian. Kalau data kematian dikeluarkan, ibarat mobil, ia mobil yang kehilangan kaca spion.
Namun, saya jadi paham duduk perkara mengapa data kasus kematian covid-19 itu untuk sementara, sekali lagi untuk sementara, dikeluarkan dari indikator evaluasi penanganan covid-19. Tujuannya harmonisasi data. Itu artinya selama ini data kasus kematian covid-19 tidak 'harmonis', tidak sinkron. Ada perbedaan data kasus kematian korona antara yang diumumkan (dilaporkan) dan jumlah kematian sesungguhnya.
Di situlah saya larut dalam spekulasi, jangan-jangan ada yang disembunyikan. Atau, jangan-jangan ada data yang disimpan, lupa dicatat, belum diinput, salah menginput, dan sebagainya. Yang berbahaya, jangan-jangan memang ada yang sengaja 'menyimpan' data kematian agar wilayah mereka cepat turun level, tidak berada di level 4 atau 3 lagi. Padahal, faktanya jumlah yang mati lebih banyak.
Sekali lagi, itu spekulatif meski ada dugaan sejumlah wilayah memang melakukan itu untuk tujuan tertentu. Bahkan, ada suara-suara bahwa beberapa daerah tidak gencar dan gesit melakukan testing, tracing, treatment (3T) agar kasus positif covid-19 tidak membeludak. Ditakutkan, bila 3T digencarkan dan kasus positif terus naik, wilayah itu akan berlama-lama dalam zona merah. Itu menyakitkan.
Data Worldometers mengonfirmasikan jumlah tes deteksi covid-19 di Indonesia memang belum masif. Baru 104,7 ribu per 1 juta penduduk yang dites. Kita masih kalah jika dibandingkan dengan Filipina yang sudah mengetes 157 ribu orang per sejuta populasi, Malaysia 611 ribu per 1 juta orang, dan Thailand 116 ribu per 1 juta penduduk.
Lebih-lebih bila dibandingkan dengan Amerika Serikat yang angka testingnya sudah 1,66 juta per sejuta penduduk, atau United Kingdom yang 3 juta lebih per sejuta penduduk, kita masih jauh ketinggalan.
Intinya ialah kekacauan data kerap terjadi karena ada maksud-maksud terselubung, niat-niat tersembunyi, serta harapan-harapan indah demi mendulang citra positif. Dulu, di era penuh ketertutupan, data tentang kemiskinan, misalnya, sering menjadi perdebatan karena ada yang 'disimpan'. Di zaman serbatertutup, data rasio gini yang menggambarkan kesenjangan ekonomi amat susah diakses secara luas karena amat sensitif. Bisa memicu benturan karena kesenjangan teramat menganga.
Namun, kini era serbaterbuka. Aksi 'menyimpan' data akan percuma. Teknologi membuat akses data dan verifikasi data menjadi serbamudah. Ketertutupan hanya melahirkan syak wasangka, curiga, bahkan bahan gibah atau malah amunisi fitnah.
Ini zaman merdeka. Kata Bung Karno: 'Kemerdekaan tidak menyudahi soal-soal. Kemerdekaan justru membangunkan soal-soal baru. Tapi, kemerdekaan menyediakan jalan keluar untuk mengatasi soal-soal. Hanya ketidakmerdekaan yang tidak menyediakan jalan keluar untuk mengatasi soal-soal'. Semoga harmonisasi data cepat terjadi dan itu bagian dari jalan keluar mengatasi soal-soal.
