Petugas keamanan mengawal dua perempuan yang diyakini sebagai istri militan ISIS di kamp al-Hol, Suriah, 23 Juli 2019. (Foto: AFP/DELIL SOULEIMAN)
Petugas keamanan mengawal dua perempuan yang diyakini sebagai istri militan ISIS di kamp al-Hol, Suriah, 23 Juli 2019. (Foto: AFP/DELIL SOULEIMAN) (Syah Sabur)

Syah Sabur

Jurnalis Senior Medcom.id & Peneliti di Media Research Center (MRC)

Keuntungan Meninggalkan Mantan (WNI)

Pilar isis WNI Gabung ISIS
Syah Sabur • 12 Februari 2020 09:00
BULAT sudah keputusan Pemerintah untuk tidak memulangkan Warga Negara Indonesia (WNI) yang pernah terlibat sebagai kombatan Islamic State (IS) atau Islamic State in Iraq and Syria (ISIS). Keputusan itu lahir dari kemantapan Presiden Joko Widodo untuk memasukkan mereka dalam kategori foreign terrorist fighter (FTF) alias teroris lintas batas.
 
Beberapa hari sebelumnya, sikap Pemerintah memang sempat terlihat ambigu dan membingungkan. Media massa pun ramai-ramai mengangkat arah Pemerintah yang naga-naganya akan memulangkan sebanyak 689 WNI yang kini terdampar di Suriah dan Turki tersebut.
 
Awal wacana itu, yang entah dengan tujuan apa, disampaikan Menteri Agama (Menag) RI Fachrul Razi. Belakangan, Menag sendiri meralat ucapannya dengan mengatakan, Pemerintah masih mengkaji masalah tersebut.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


 
Tak pelak, wacana tersebut memancing beragam reaksi dari masyarakat. Presiden Jokowi sendiri, beberapa hari setelah Menag menyampaikan pernyataannya, langsung menegaskan tidak setuju. Hanya saja, Jokowi berjanji akan menyerahkan masalah tersebut untuk dibahas lintas bidang dan lintas kementerian. Pernyataan Jokowi sejalan dengan sikap Kepala Staf Presiden Moeldoko. Menurut Moeldoko, Pemerintah belum berniat memulangkan eks-simpatisan ISIS ke Indonesia. Rencana pemulangan eks ISIS pun belum pernah dibahas.
 

Keamanan negara
 
Tentu, Pemerintah tidak mau gegabah memulangkan eks-teroris ke Tanah Air. Sebab, ini menyangkut keamanan negara.
 
Sebaliknya, Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani dan Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera malah setuju dengan pemulangan para mantan komatan ISIS tersebut. Muzani menilai Pemerintah wajib memulangkan mereka yang sekalipun eks ISIS. Asalkan, status kewarganegaraan mereka belum dicabut.
 
Mardani, bahkan tegas meminta Pemerintah bersikap adil terhadap para WNI eks ISIS itu. Dia meminta Pemerintah untuk memulangkan mereka dengan menyetarakan problem tersebut dengan sikap Pemerintah yang memulangkan ratusan WNI dari Tiongkok lantaran terancam wabah virus korona.
 
Mardani, sepertinya lupa, kedua kasus itu sangat berbeda. Kasus mantan WNI yang ikut ISIS terjadi by intention, karena mereka pergi bergabung dengan ISIS atas kesadaran sendiri, niat sendiri.
 

Khilafah
 
Niat awal mereka yang bergabung sebagai kombatan atau minimal simpatisan ISIS adalah untuk ikut mendirikan negara khilafah. Niat itu terlihat dari sebagian besar mantan WNI yang menjual harta benda mereka. Bahkan, ada juga yang mengajak bukan saja istri dan anaknya, melainkan juga orang-tua dan saudara mereka.
 
Yang pasti, mereka juga pergi ke Suriah dengan biaya sendiri, bukan dibiayai pihak lain.
 
Berbeda dengan kasus WNI yang terancam virus korona di negeri orang. Mereka tidak punya niat untuk terlibat dalam urusan wabah tersebut. Mereka juga pasti tidak pernah bermimpi menjadi orang yang terancam virus yang mematikan itu.
 
Mereka pergi ke Tiongkok semata-mata untuk mencari nafkah atau menempuh ilmu. Jadi, kasus mereka benar-benar by accident, suatu musibah yang tidak dikehendaki.
 
Selain itu, status 600-an orang yang terlibat ISIS juga lebih tepat disebut “mantan”. Mengapa?
 
Hal ini sesuai dengan pernyataan Guru besar Universitas Indonesia (UI) Prof Hikmahanto Juwana yang menyatakan, WNI yang ikut ISIS otomatis hilang kewarganegarannya. Salah satu penyebabnya karena mereka bergabung sebagai tantara asing, dalam hal ini ISIS.

Memang ada yang menyebut bahwa ISIS belum bisa dikategorikan sebagai negara. Namun, sikap dan tindakan mereka bisa digolongkan sebagai negara. Yang jelas, ISIS sudah digolongkan bukan saja sebagai musuh negara, melainkan musuh semua negara.


 

UU Kewarganegaraan No 12 Tahun 2006 (huruf f) juga menyebutkan, seorang WNI kehilangan kewarganegaraannya jika secara suka rela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut.
 
Mardani betul ketika menyebut bahwa Pemerintah wajib melindungi semua warga negara, di mana pun mereka berada. Masalahnya, masihkah kewajiban itu melekat pada Pemerintah ketika 600-an pejuang ISIS itu bukan lagi berstatus WNI melainkan “mantan” WNI?
 

Ideologi
 
Selain itu, berbeda dengan virus (corona) yang bisa disembuhkan setelah kita menemukan obatnya, masalah ideologi merupakan hal yang sama sekali berbeda. Perlu upaya bertahun-tahun bagi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk mengubah keyakinan atau ideologi seseorang melalui praktik deradikalisasi.
 
Peneliti di Pusat Kajian Terorisme dan Konflik Sosial Universitas Indonesia (UI) Solahudin menilai, BNPT masih sangat lemah dalam upaya deradikalisasi dan kontraradikalisasi. "Mereka ini kalau di dalam lapas tidak mau ikut program pembinaan. Tidak mau ikut mengajukan pembebasan bersyarat, karena salah satu syaratnya adalah menjadi justice collaborator," terang Solahudin seperti dikutip berbagai media.
 
Ada juga pertanyaan lain berkaitan dengan status mereka sebagai “mantan ISIS”. Betulkah mereka sudah berstatus “mantan”? Adakah jaminan bahwa mereka sudah membuang jauh impian untuk mendirikan negara kilafah. Bagaimana jika mereka kemudian justru mengalihkan arena jihadnya ke Indonesia?
 
Pertanyaan selanjutnya, mana yang harus kita dahulukan, menyelamatkan 600-an “mantan” WNI atau menyelamatkan sekitar 270 juta orang yang masih berstatus WNI? Bukankah jika kita membela “mantan”, pada saat yang sama kita juga memiliki risiko bahwa ke-600-an orang tersebut akan membahayakan semua warga negara?[]
 
*Segala gagasan dan opini yang ada dalam kanal ini adalah tanggung jawab penulis seperti tertera, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi Medcom.ID. Redaksi menerima kiriman opini dari Anda melalui kolom@medcom.id

 
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif