Jurus mematok harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah dianggap angin lalu. Semua varian HET minyak goreng, mulai kemasan curah, kemasan sederhana, hingga kemasan premium, disalip di pasaran. Tidak mengherankan ada yang memelesetkan HET menjadi 'harga eceran tertulis'.
Guyuran operasi pasar yang digelar pemerintah, swasta, hingga partai politik memang riuh dalam lensa dan lini masa, tapi tidak banyak berpengaruh pada turunnya harga. Orang-orang terus bertanya, apa yang terjadi sesungguhnya?
Sayangnya, ada pejabat yang menjawab pertanyaan penting itu dengan jawaban menyakitkan: banyak orang menimbun minyak goreng. Padahal, ada sejumlah aspek yang memengaruhi mengapa harga minyak goreng enggan turun. Bukan didominasi sebab tunggal. Naiknya harga crude palm oil (CPO) dunia awalnya jadi biang masalah. Harga rata-rata bahan baku minyak goreng itu meroket hingga di atas MYR5.000/ton, dari sebelumnya sebesar MYR3.600/ton. Jika dikonversi ke rupiah, harga CPO kini sekitar Rp17 ribu per kg, dari sebelumnya Rp11 ribu per kg, atau naik hampir 60%.
Yang jadi ironi, melonjaknya harga minyak goreng itu terjadi di Indonesia yang notabene merupakan negara penghasil minyak sawit terbesar di dunia. Total produksi minyak sawit kita sekitar 50 juta ton, tahun lalu. Itu setara dengan separuh pasokan kebutuhan minyak sawit dunia.
Meski pemerintah memberikan izin jutaan hektare pemanfaatan lahan negara untuk banyak perusahaan sawit melalui HGU, faktanya pemerintah masih kesulitan mengontrol harga minyak goreng yang dijual produsen di pasar domestik.
Produsen tentu tidak mau menomboki membengkaknya harga bahan baku. Prinsipnya sederhana: bisnis mesti untung. Impas saja sudah dianggap merugi, apalagi nombok. Bisa rugi kuadrat.
Namun, maunya kita, ada baiknya para produsen minyak goreng sudi berbagi 'beban'. Mau bergotong royong menyubsidi untuk rakyat. Terlebih lagi, para produsen sudah menikmati keuntungan dari naiknya harga CPO dunia. Sebagian besar produsen minyak goreng itu sekaligus juga pemilik konsesi lahan sawit. Mereka pasti mendulang untung dari ekspor minyak sawit.
Namun, hingga kini, aturan DMO (domestic market obligation) atau kewajiban memasok CPO untuk minyak goreng dalam negeri sebesar 20% terus ditawar. Tidak semua mematuhi kebijakan Kementerian Perdagangan tersebut.
Padahal, kebijakan DMO 20% dari volume ekspor CPO itu diterapkan untuk mencegah kelangkaan minyak goreng. Karena tidak semua patuh, kelangkaan minyak goreng pun kian menjadi-jadi.
Bahkan, ada kecurigaan bahwa yang patuh pun masih memanfaatkan celah. "DMO dipatuhi, tapi CPO hasil DMO itu tidak pernah sampai ke pabrik pengolahan minyak goreng, tetapi diduga mengalir ke pihak lain," kata anggota Komisi VI DPR Amin Ak.
Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi membeberkan ada dua kemungkinan penyebab minyak goreng langka di pasaran. Pertama, lantaran ada kebocoran untuk industri, yang kemudian dijual dengan harga tak sesuai dengan patokan pemerintah. Kedua, ada penyelundupan dan penimbunan dari sejumlah oknum. Padahal, Lutfi mengatakan stok minyak goreng yang dimiliki pemerintah cukup, bahkan melimpah.
Jika sudah bisa membeberkan musabab kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng, mestinya mudah bagi pihak-pihak berwenang untuk bertindak. Atau, apakah memang menunggu 'petunjuk Bapak Presiden' dulu? Sebaiknya tidak semua urusan mesti diselesaikan di meja Presiden. Kiranya, semua pejabat yang diangkat sudah tahu itu.
Rakyat butuh kebijakan segera. Tidak ada waktu lagi untuk menunggu petunjuk.
