BADAN Pusat Statistik kaget melihat perlambatan ekonomi yang lebih cepat dari perkiraan. Pertumbuhan ekonomi kuartal pertama tahun 2014 tercatat 5,21 persen atau melambat 0,51 persen dibandingkan kuartal IV tahun 2013. Padahal semula diperkirakan perlambatannya akan sangat tipis, yaitu menjadi 5,6 persen.
Ada empat faktor yang menyebabkan perlambatan yang begitu cepat, yaitu rendahnya pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian, pertambangan, perdagangan, dan keuangan. Bahkan sektor pertambangan mengalami pertumbuhan yang negatif, yakni minus 0,38 persen.
Semua itu merupakan buah dari kebijakan yang kita lakukan. Sebab ekonomi pada dasarnya merupakan kegiatan di sektor riil. Apa yang kita petik adalah hasil dari apa yang kita tanam.
Pemerintah sendiri selalu mengatakan bahwa pihaknya menginginkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Hanya saja kebijakan yang ditempuh berbeda dengan keinginan untuk mendorong tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu.
Inilah yang kemudian menimbulkan kebingungan pada pelaku pasar. Akibatnya, para pengusaha memilih untuk menunggu. Lambatnya investasi dirasakan pada kuartal pertama tahun ini disebabkan karena para pengusaha menahan untuk melakukan ekspansi usahanya.
Salah satu yang diketahui akan memberi tekanan terhadap pertumbuhan adalah kebijakan larangan ekspor mineral. Kita tentu mendukung upaya pemerintah untuk memberikan nilai tambah terhadap sumber daya alam yang dimiliki. Hanya saja langkah ke arah sana harus dipersiapkan secara matang.
Pemerintah ingin bahwa semua bisa dilakukan dengan cepat. Hanya saja pemerintah tidak mau mengerjakan pekerjaan rumahnya. Padahal ada perbedaan penanganan untuk mineral di dalam tanah dengan mineral di dalam batuan. Teknologi dan investasi yang dibutuhkan jauh berbeda.
Tiba-tiba saja pemerintah memberlakukan kebijakan secara sama. Bahkan untuk memaksa pemegang kontrak karya maupun izin usaha pertambangan mendirikan pabrik pengolahan, pemerintah mengeluarkan kebijakan pajak ekspor antara 25 persen hingga 60 persen.
Sejak awal para pengusaha tambang sudah menyampaikan bahwa kebijakan pajak ekspor yang ditetapkan tidak masuk akal. Kebijakan itu pasti akan berdampak terhadap kegiatan di sektor pertambangan dan akhirnya mempengaruhi potenssi pendapatan negara.
Namun Menteri Keuangan selalu mengatakan bahwa kebijakan ini akan bermanfaat untuk jangka panjang. Ia percaya bahwa kebijakan itu tidak akan mempengaruhi penerimaan negara baik dalam bentuk dividen maupun royalti.
Ternyata dampaknya tidak seoptimis seperti yang diperkirakan. Terhentinya ekspor bahan mineral berpengaruh terhadap penerimaan negara. PT Freeport Indonesia yang paling besar menghasilkan tembaga misalnya, sejak awal tahun setiap hari mengalami kerugian sampai 7 juta dollar AS atau sekitar Rp 70 miliar.
Dengan kerugian yang begitu besar, praktis tidak ada pajak maupun dividen yang bisa dibayarkan kepada negara. Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa tetap berharap Freeport untuk membayar dividen di muka. Namun Freeport menolak untuk membayar dividen karena dalam empat bulan pertama kerugian mereka sudah mencapai Rp8,4 triliun.
Hal lain yang kita lihat menyebabkan lambatnya investasi terjadi di sektor perminyakan. Kita tahu kebutuhan energi berasal dari minyak terus meningkat mencapai 1,5 juta barel per hari. Namun ironisnya produksi minyak nasional kita terus menurun menjadi tinggal 830 ribu barel per hari.
Persoalan utama bukan terletak pada habisnya cadangan minyak yang kita miliki. Namun kita tidak cukup untuk melakukan ekpslorasi baru. Padahal sumber-sumber minyak sekarang ini kebanyakan berada di laut dalam dan ini membutuhkan teknologi serta investasi yang lebih tinggi.
Pemerintah sendiri begitu lambat untuk melakukan terobosan dalam pembenahan aturan untuk eksplorasi di industri hulu minyak. Akibatnya, industri perminyakan Indonesia kalah menarik dibandingkan negara-negara di kawasan. Investasi yang masuk di sektor perminyakan tidak cukup besar untuk mendorong pertumbuhan.
Hal lain yang menjadi penyebab perlambatan ekonomi adalah buruknya infrastruktur dasar. Mulai dari urusan jalan, irigasi, pelabuhan, bandar udara, hingga ketersediaan listrik kondisinya di bawah standar. Tidak usah heran apabila potensi ekonomi yang kita miliki tidak bisa dioptimalkan.
Salah satu yang menjadi penyebab perlambatan pertumbuhan ekonomi adalah memburuknya ekspor. Ini bukan hanya disebabkan oleh menurunnya permintaan di luar negeri, tetapi rendahnya efisiensi sehingga produk kita kalah bersaing di pasar internasional.
Pemerintah sekarang ini sebenarnya berjanji untuk bisa meninggalkan kondisi perekonomian yang lebih baik di mana pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 7 persen. Sekarang yang kita alami bukannya peningkatan pertumbuhan, tetapi justru sebaliknya perlambatan ekonomi.
Apabila pemerintah sekarang ingin memberikan warisan yang berharga, maka memang harus ada keberanian dalam bertindak. Waktu memang tidak cukup banyak lagi, tetapi seharusnya ada yang bisa dilakukan untuk tidak membiarkan pertumbuhan ekonomi mengalami pemburukan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
