KITA semua tersentak kaget ketika Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Antasari Azhar berkaitan Peninjauan Kembali. Para Hakim Konstitusi berpendapat bahwa upaya mencari keadilan harus terus dibuka, sehingga pengajuan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung boleh dilakukan berkali-kali.
Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali berpendapat bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi yang bertujuan untuk mencegah adanya pelanggaran hak asasi manusia justru berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia. Dengan adanya Peninjauan Kembali yang berulang-ulang, maka keputusan pengadilan tidak akan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
Bagi Mahkamah Agung, keputusan itu membuat kasus yang belum terselesaikan akan terus menumpuk. Semua orang akan merasa bahwa mereka berhak untuk terus melakukan Peninjauan Kembali, apabila merasa tidak puas dengan keputusan hakim.
Namun Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Peninjauan Kembali hanya bisa dilakukan apabila ada bukti baru yang diajukan pihak tergugat. Bukti baru itu sendiri penilaiannya berada sepenuhnya di tangan hakim Mahkamah Agung.
Semua kekisruhan ini pangkal persoalannya adalah jauhnya rasa keadilan yang dirasakan masyarakat. Begitu banyak keputusan hukum yang tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya terjadi. Ada rekayasa yang secara sengaja dilakukan oleh para penegak hukum.
Kita masih ingat dulu di tahun 1977 ada kasus Sengkon dan Karta. Dua petani itu dituduh melakukan pembunuhan. Di pengadilan keduanya dijatuhi hukuman 12 tahun dan 7 tahun. Setelah bertahun-tahun menjalani hukuman terungkap bahwa keduanya bukan pelaku pembunuhan. Kalau tidak ada hak untuk Peninjauan Kembali, maka kedua orang itu akan terus mendekam di dalam penjara.
Sebaliknya kita pernah disuguhi kasus korupsi pajak yang dilakukan Gayus Tambunan. Pada persidangan pertama di Pengadilan Negeri Tangerang, pegawai Direktorat Jenderal Pajak dinyatakan bebas murni, karena tidak terbukti melakukan korupsi.
Kalau tidak ada fakta baru yang diungkap Kepala Badan Reserse dan Kriminal ketika itu Komisaris Jenderal Susno Duaji, maka kasus busuk itu akan terus terpendam. Masalahnya para penegak hukum mulai dari polisi, jaksa, hingga hakim bersengkokol untuk membebaskan Gayus. Dasarnya, para penegak hukum mendapat bagian dari hasil korupsi Gayus.
Persoalan utama yang kita hadapi bukanlah terletak pada sistem hukumnya, tetapi pada orang-orang yang menjalankan hukum tersebut. Mulai dari penyusunan peraturan hukum hingga pelaksanaannya sarat dengan kepentingan pribadi. Akibatnya, keadilan dan rasa keadilannya ditinggal di belakang.
Kalau para penegak hukum menempatkan peraturan dan hukum untuk menciptakan ketertiban agar masyarakat bisa mendapatkan keadilan, pasti hukum di negara ini tidak akan sekacau seperti sekarang. Kita menjadi tidak percaya kepada sistem hukum yang ada, karena kita tidak mempercayai orang yang menjalankan hukum.
Kita tidak pernah mau berupaya untuk mengembalikan hukum ke dalam posisinya yang sentral untuk menegakkan keadilan. Yang dipertontonkan adalah rekayasa hukum untuk kepentingan pribadi maupun kelompok saja.
Lihat saja Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang sedang diramaikan sekarang ini. Dari mulai tahap pembahasan awal tertangkap adanya kepentingan-kepentingan, sehingga orang meragukan bahwa rancangan tersebut dimaksudkan untuk menciptakan tertib hukum di negara ini.
Belum lagi kalau kita melihat perilaku para penegak hukum sekarang ini. Mereka benar-benar menjadikan hukum sebagai alat pamer kekuasaan. Mereka bukan pribadi yang ingin menegakkan keadilan, tetapi menjadikan hukum sebagai komoditas.
Itu diperlihatkan mulai dari polisi yang menjadi penyidik yang menakut-nakuti rakyat dan bahkan memeras rakyat, hingga pejabat tertinggi seperti Ketua Mahkamah Konstitusi. Apa yang dilakukan Akil Mohtar merupakan contoh nyata dari semua itu.
Kontroversi atas keputusan Mahkamah Konstitusi dan penegak hukum yang lain tidak akan terjadi kalau kita semua memegang teguh prinsip hukum. Bahwa semua itu dilakukan untuk kebaikan kita bersama dalam menciptakan keadilan yang dirasakan oleh semua orang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
