Tak cuma menjadi arena pembuktian salah tidaknya terdakwa dalam suatu perkara, persidangan tak jarang membuahkan informasi dan petunjuk yang menyeret pihak lain. Kerap kali persidangan di pengadilan tindak pidana korupsi atau tipikor memunculkan nama-nama baru yang patut diduga terlibat dalam sebuah kasus korupsi.
Kadangkala, keterangan saksi atau terdakwa di persidangan di pengadilan tipikor juga mencuatkan adanya dugaan kasus korupsi lain plus orang-orang yang terlibat di dalamnya. Informasi teranyar datang dari Pengadilan Tipikor Jakarta lewat kesaksian Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama untuk terdakwa mantan anggota DPRD DKI M Sanusi dalam kasus suap dari pengembang reklamasi.
Selain menyebut Wakil Ketua DPRD Mohamad Taufik yang juga kakak kandung Sanusi telah mencatut namanya guna memuluskan penghapusan tambahan kontribusi sebesar 15% dari Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta, Ahok juga menyeret nama Fauzi Bowo. Ia heran kenapa Gubernur DKI periode 2007-2012 itu mengeluarkan izin reklamasi tanpa ada kontribusi tambahan terhadap pengembang. Ahok curiga Foke sengaja memanjakan pihak swasta, padahal ketentuan kontribusi tambahan 15% untuk pengembang sudah diberlakukan Gubernur DKI era 1997. Ia pun mendesak aparat memeriksa Foke. Ahok jelas tak asal bicara. Kesaksian yang ia beberkan merupakan informasi sangat penting yang amat sayang untuk diabaikan begitu saja. Itu merupakan petunjuk yang pantang disia-siakan pengadilan ataupun Komisi Pemberantasan Korupsi.
Pengadilan bisa saja meminta keterangan Foke agar terang benderang siapa sesungguhnya yang memanjakan pengembang. Berbekal keterangan Ahok, KPK bisa memulai pengusutan dugaan patgulipat antara pengusaha dan pejabat dalam urusan reklamasi yang sudah lama terjadi.
Keterangan Ahok amatlah berharga sehingga tak semestinya dibiarkan percuma. Itulah tantangan bagi KPK, apakah mereka menyikapi kesaksian itu sambil lalu atau sebaliknya. Kita menaruh hormat kepada KPK karena mereka masih menjadi ujung tombak paling tajam dalam memerangi korupsi. Kita mengapreasi KPK karena mereka terus berusaha menjaga kredibilitas lembaga antirasywah itu di mata rakyat. Namun, harus kita katakan pula, KPK terkadang tak tuntas dalam menangani sebuah perkara. Mereka tak jarang mengabaikan keterangan penting di pengadilan sehingga nama-nama yang disebut dalam kasus korupsi bebas melenggang.
Masih kental dalam ingatan transkrip pembicaraan nan mengerikan antara Kasubdit Kasasi Perdata MA Andri Tristianto Sutrisna dan pegawai di MA, Kosidah, soal atur-mengatur perkara. Namun, hingga kini Kosidah belum juga disentuh. \Terakhir, dengan sangat jelas dan tegas di depan persidangan, jaksa menyebut uang suap Rp250 juta dari pedangdut Bang Ipul sebenarnya bukan untuk Panitera Pengganti PN Jakarta Utara, Rohadi, melainkan untuk hakim Ifa Sudewi. Akan tetapi, keterangan berharga itu belum juga ditindaklanjuti KPK.
Kita mendesak KPK dan pengadilan agar tak abai dalam menyikapi keterangan Ahok soal Foke. Pengusutan cepat dan tepat sangat ditunggu publik. Tak cuma untuk menegaskan bahwa bukan Ahok yang memanjakan pengembang, tetapi juga agar masalah itu tak berkembang liar menjadi fitnah.
