Langkah tersebut dipandang sebagai bagian dari strategi Indonesia untuk memperkuat daya saing industri nasional sekaligus meningkatkan pengaruh dalam pembentukan tata kelola keberlanjutan global.
Arah kebijakan ini disampaikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Arif Havas Oegroseno, dalam forum bersama Blue Ocean Strategy Fellowship (BOSF). Dalam paparannya, Wamenlu Havas menggarisbawahi urgensi pembaruan arsitektur riset dan pengembangan (R and D) nasional agar selaras dengan kebutuhan transformasi industri hijau.
Berdasarkan data komparatif internasional, total belanja riset dan pengembangan Indonesia (Gross Expenditure on R and D/GERD) berada pada kisaran 0,25 hingga 0,28 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), jauh di bawah rata-rata kawasan ASEAN yang tercatat sebesar 0,84 persen, dan tertinggal signifikan dari Jerman yang mencapai 3,1 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tantangan Indonesia bukan semata pada besaran anggaran riset, tetapi juga pada struktur ekosistem inovasi yang belum mendorong keterlibatan sektor industri secara optimal.
Saat ini, ekosistem riset Indonesia masih sangat bertumpu pada Pemerintah melalui Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Kontribusi sektor swasta terhadap pendanaan riset nasional baru berkisar 7 hingga 8 persen, berbanding terbalik dengan Jerman, di mana 67 persen pendanaan riset justru bersumber langsung dari sektor korporasi swasta.
Dari Subsidi Menuju Investasi Riset
Menanggapi ketimpangan struktural tersebut, Wamenlu Havas menegaskan perlunya reformasi tata kelola pendanaan riset secara mendasar. Menurutnya, pendekatan adopsi standar yang sedianya diciptakan oleh negara-negara maju tidak akan mengantarkan Indonesia pada posisi kepemimpinan di sektor keberlanjutan.“Benchmarking memiliki manfaat, namun benchmarking tidak melahirkan kepemimpinan. Kepemimpinan lahir dari kemampuan merancang institusi yang menciptakan nilai baru yang inklusif, sehingga pada gilirannya dapat menjadi acuan bagi pihak lain,” ujar Havas.
Havas mencontohkan pengelolaan dana pungutan sawit oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), yang mengumpulkan Rp33,6 triliun sepanjang periode 2015 - 2019. Dari jumlah tersebut, hampir 90 persen dialokasikan untuk subsidi harga biodiesel, sementara porsi bagi riset dan pengembangan tercatat kurang dari 1 persen.
Menurut Havas, pola tersebut perlu bergeser dari pendekatan yang dominan bersifat subsidi menuju investasi jangka panjang bagi riset dan inovasi, melalui alokasi minimum wajib untuk komitmen R&D selama tiga hingga lima tahun.
Indonesia, lanjutnya, dapat mengadaptasi model pendanaan “segitiga” sebagaimana diterapkan oleh Fraunhofer-Gesellschaft di Jerman yang menyeimbangkan dana dasar publik, pendanaan proyek kompetitif, dan riset kontrak berbayar dari industri, sehingga standar yang dihasilkan memiliki kredibilitas keilmuan sekaligus relevansi pasar. Model semacam ini dinilai dapat menjadi inspirasi bagi Indonesia dalam membangun ekosistem inovasi yang mempertemukan pemerintah, perguruan tinggi, lembaga riset, dan dunia usaha secara lebih berkelanjutan.
Inovasi ESG Berbasis Ekosistem Lokal
Pada kesempatan yang sama disampaikan, perusahaan-perusahaan Indonesia selama ini cenderung menjadi pengadopsi metodologi ESG yang dirancang oleh negara-negara Barat. Padahal, Indonesia memiliki peluang membangun keunggulan komparatif, bahkan keunggulan kepemimpinan (leadership advantage), melalui perancangan standar yang sesuai dengan karakteristik ekosistem tropis, hilirisasi mineral, dan kekayaan hayati kawasan maritim nasional.Sejalan dengan pandangan tersebut, Marine Portfolio Manager GIZ, Yuliana Cahya Wulan, menekankan pentingnya bagi korporasi besar untuk membangun unit riset dan keberlanjutan secara in-house, agar metrik ESG yang dihasilkan bersumber langsung dari data produksi, bukan semata dari laporan kepatuhan administratif.
“Tujuan utama bukan sekadar kepatuhan ESG yang lebih baik, melainkan inovasi ESG yang lebih kuat. Karena itu, mekanisme pendanaan perlu memberi penghargaan kepada industri yang menghasilkan metodologi, teknologi, dan model bisnis ESG baru, di samping pelaporan yang lebih baik,” jelas Yuliana.
Ruang strategis ESG pada masa mendatang tidak akan ditentukan oleh pihak yang sekadar patuh pada aturan yang berlaku, tetapi juga oleh kemampuan menciptakan standar baru yang relevan bagi kebutuhan dunia. Dengan memperkuat investasi riset, mendorong inovasi industri, dan membangun metodologi yang berakar pada karakteristik nasional, Indonesia memiliki peluang untuk bertransformasi.
Dari sekadar pengguna standar menjadi salah satu pembentuk arah standar ESG global, sejalan dengan semangat pendekatan Blue Ocean Strategy yang menekankan keberanian melampaui batas-batas inovasi konvensional.
Blue Ocean Strategy Fellowship (BOSF 2027. Foto: Istimewa
Rektor Sampoerna University, Wahdi Salasi April Yudhi mengatakan, sebuah inisiatif besar harus dilakukan untuk mempertemukan para pembuat kebijakan dan pemimpin perniagaan. Sinergi pentahelix ini bertujuan untuk menciptakan lompatan dan peluang baru bagi kemajuan pemerintahan serta berbagai sektor strategis di Indonesia.
Langkah strategis ini juga didukung secara langsung oleh posisi unik dan keunggulan dari institusi pendidikan yang terlibat. Kehadiran kampus berskala internasional di kawasan regional menjadi motor penggerak utama dalam meningkatkan standar sumber daya manusia.
"Kami bangga menggelar seminar ini bersama Blue Ocean Academy, komunitas praktis yang terdiri untuk membantu penelitian, menciptakan strategi inovasi, dan impak keberanian di seluruh publik, pribadi, dan sektor masyarakat," terang Yudhi.
Yudhi menambahkan, kebersamaan merupakan kunci utama dalam memecahkan berbagai problematika modern yang kian dinamis."Bersama kami, kami percaya kolaborasi adalah penting untuk mengatasi tantangan kompleks ini, dan mencari kesempatan untuk mengembangkan perkembangan. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran dan partisipasi Anda," terangnya.
Staf Ahli Bidang Manajemen Kemenlu, Acep Somantri mengatakan, pengembangan Research and Development di Indonesia membutuhkan dorongan ekstra agar bisa berdaya saing global. Kunci utamanya ternyata bukan sekadar dukungan regulasi, melainkan komitmen kuat dari para pelaku industri itu sendiri untuk mulai berinvestasi pada inovasi, termasuk mengintegrasikannya dengan standar ESG.
Dalam sebuah diskusi terkait diplomasi ekonomi dan inovasi, terungkap bahwa industri, baik skala besar maupun kecil, harus berani mengambil langkah pertama. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa ekosistem ESG yang baik akan berbanding lurus dengan kemajuan R and D.
"Saya ingin mendukung pernyataan Pak Wamen, bahwa R and D seharusnya memulai dari komitmen industri. Bagaimana untuk mengubah BSG (ESG) untuk mendukung R and D di setiap industri, tidak hanya di bidang besar, tetapi juga di bidang kecil," ungkapnya.
Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda
