Ilustrasi. Medcom.id
Ilustrasi. Medcom.id

UU Tentang Kesehatan Jiwa Dinilai Memerlukan Aturan Turunan, Ini Sebabnya

Pendidikan kesehatan kesehatan mental UGM
Arga sumantri • 27 Desember 2021 15:24
Jakarta: Modernisasi, industrialisasi dan arus globalisasi yang cepat rupanya berimbas pada masalah biopsikososial masyarakat. Selain itu, arus komunikasi dan informasi yang sangat cepat turut memengaruhi kondisi kesehatan jiwa masyarakat.
 
Hal ini diungkapkan Direktur Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA, Kementerian Kesehatan, Celestinus Eigya Munthe saat menjadi narasumber sebuah webinar yang digelar Universitas Gadjah Mada (UGM).
 
"Permasalahan inipun diikuti masalah-masalah lain berupa pemanasan global, isu-isu kesehatan lingkungan, kemiskinan, konflik dan bencana serta masalah-masalah hak asasi manusia, termasuk masalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Juga masalah pemasungan yang masih terjadi," ujar Munthe mengutip siaran pers UGM, Senin, 27 Desember 2021.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Belum lagi permasalahan kelainan biologis, termasuk masalahan pergaulan di kalangan muda, di antaranya seks bebas dan pernikahan dini. Kondisi ini menyebabkan beban pada masyarakat dan menimbulkan permasalahan kesehatan jiwa.
 
Dampak yang muncul adalah peningkatan orang dengan masalah kesehatan jiwa, orang dengan gangguan jiwa berat, seperti depresi, bipolar, psikotik akut, skizofrenia, dan skizoafektif.
 
"Sementara sesuai dengan siklus hidup, ada juga orang tua dengan demensia dan demensia alzheimer dan juga munculnya masalah bunuh diri yang juga menjadi perhatian Kementerian Kesehatan," jelasnya.
 
Baca: Peneliti UGM Kembangkan Alat Deteksi Dini Stunting
 
Menurut Munthe, kondisi ini tentu berdampak pada kualitas dan produktivitas sumber daya manusia secara keseluruhan dan menambah tinggi beban kesehatan. Masalah ini harus diselesaikan oleh berbagai lini dengan program lintas sektoral yang ada di setiap kementerian maupun lembaga.
 
"Dan saya kira perlu melibatkan masyarakat sebagai pelaku atau subjek dan bukan lagi objek dalam setiap kebijakan-kebijakan Kementerian Kesehatan dalam upaya meningkatkan penanggulangan kesehatan jiwa," terangnya.
 
Data Rikesdas 2013-2018 menyebut prevalensi gangguan mental pada penduduk berumur lebih dari 15 tahun cukup tinggi, ada sekitar 3,6 persen – 19,8 persen. Sementara, prevalensi depresi pada kelompok umur 15 tahun ke atas menurut provinsi lebih kurang antara 1,8 persen – 12,3 persen untuk setiap provinsi yang ada.
 
Dari data tersebut maka yang mendapatkan pengobatan depresi hanya 9 persen. 81 persen penderita depresi lainnya tidak mendapat pengobatan.
 
 
  • Halaman :
  • 1
  • 2
Read All



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif