Rapat pembahasan PMA Pendidikan Inklusi pada PTKI. DOK Kemenag

Kemenag Susun PMA Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Ramah Disabilitas

Renatha Swasty • 08 Agustus 2023 09:17

Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) Kemenag mempercepat peningkatkan kualitas pendidikan inklusif, khususnya ramah disabilitas. Diktis Kemenag tengah membuat rancangan Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang Akomodasi Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas di Lembaga Penyelenggara Pendidikan pada Kementerian Agama.

“Menyiapkan layanan pendidikan tinggi yang ramah disabilitas tentu memerlukan kesabaran dan komitmen dari semua pihak. Semoga PMA ini dapat diterbitkan segera sebagai payung hukum dan pedoman impelementasi pendidikan yang adil bagi semua anak bangsa,” kata Kasubdit Kelembagaan dan Kerja Sama, Thobib Al Asyhar, dikutip dari laman kemenag.go.id, Selasa, 8 Agustus 2023.

Dia menjelaskan Konvensi PBB Tahun 1989 menyatakan setiap anak berhak memperoleh pendidikan tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun. Kemenag berupaya menyediakan layanan pendidikan layak untuk semua kalangan, khususnya untuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI).

“Pendidikan inklusif harus diimplementasikan tidak hanya pada kalangan disabilitas, namun harus mencakup keseluruhan kebutuhan peserta didik dari berbagai latar belakang," ujar Thobib.

Dia mengatakan menciptakan ekosistem inklusif dalam dunia pendidikan di PTKI untuk mewujudkan kualitas hidup manusia berdasarkan pada prinsip persamaan, keadilan, dan hak individu. Mantan Sekretaris Menteri Agama ini menyebut lembaga pendidikan di lingkungan Kementerian Agama, khususnya PTKI, harus benar-benar dapat mewujudkan pendidikan inklusif sebagai implementasi nilai-nilai agama.

"Keperpihakan kepada pendidikan inklusif bukan semata urusan compliance pada regulasi, tetapi juga wujud ketaatan kita pada nilai-nilai kebajikan agama," sebut dia.

Subkor Pembinaan Kelembagaan PTKI Swasta, A Rafiq Zainul Mun’im, menyebut penyusunan RPMA dan Roadmap Pendidikan inklusi pada PTKI melibatkan berbagi pihak termasuk lembaga masyarakat yang konsen terhadap disabilitas.

Penyusunan RPMA merupakan regulasi turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang akomodasi layak untuk peserta didik penyandang disabilitas.

"Akomodasi yang layak merupakan modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan," ujar dia.