Revisi UU Sistem Perbukuan kini telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dan menjadi salah satu prioritas yang diperjuangkan Komisi XIII DPR RI.
“Salah satu yang diperjuangkan dalam revisi UU tersebut yakni pajak kertas dan pajak penulis Rp0. Revisi UU Sistem Perbukuan ini menjadi prioritas saya karena dari dulu saya mendapatkan uang dari menulis,” ujar Willy dalam diskusi bersama Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi), Kamis, 21 Mei 2026.
Willy menyebut revisi UU ini bertujuan menghapus stigma buku sebagai barang mewah. Sehingga, akses terhadap ilmu pengetahuan dapat dijangkau seluruh lapisan masyarakat.
“Jika suatu bangsa menjadikan buku sebagai barang mewah, maka pengetahuan adalah suatu hak yang istimewa. Ketika pengetahuan menjadi hak istimewa, maka berpikir kritis itu menjadi suatu hal yang elitis. Jadi, kita sedang menata dari hulu ke hilir,” tutur dia.
Revisi UU Sistem Perbukuan juga memuat sejumlah poin penting, di antaranya subsidi logistik distribusi buku, penguatan perlindungan hak cipta, serta dukungan bagi penerbit independen agar lebih kompetitif. Legislator Fraksi Partai NasDem itu menyebut transformasi ekosistem perbukuan menjadi kebutuhan mendesak, terutama untuk menarik minat generasi muda menjadi penulis profesional.
“Mengapa anak-anak kita tidak ada yang berpikir menjadi penulis? Karena tidak ada uangnya. Oleh karena itu, ekosistem perbukuan ini harus bertransformasi. Musik dan film saja bisa, mengapa buku tidak?” tegas dia.
Willy mengungkapkan telah melakukan serap aspirasi di sejumlah daerah seperti Padang, Pekanbaru, Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta. Hal itu untuk memastikan revisi UU Sistem Perbukuan sesuai kebutuhan pelaku industri perbukuan.
Melalui revisi UU Sistem Perbukuan, DPR RI berharap tercipta industri buku yang sehat, mandiri, dan mampu memperluas akses masyarakat terhadap pengetahuan tanpa terbebani tingginya biaya produksi dan distribusi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
