Dia mengakui, sejak 2018 sampai 2021 telah terjadi penurunan prevalensi kekerasan seksual sekitar 24 persen. Namun tetap saja angka yang ada saat ini masih menghawatirkan.
"Meski begitu, secara absolut jumlahnya masih besar dan dampak terhadap korban masih belum tertangani dengan baik," kata Muhadjir di kantor Kemenko PMK, Jakarta, Rabu 12 Januari 2022.
Menurutnya yang sangat penting saat ini adalah implementasi dari peraturan dan perundangan terkait pencegahan kekerasan seksual. Perlu komitmen dan koordinasi antarlembaga pemerintah, baik pusat maupun daerah dalam menangani kekerasan seksual anak.
"Serta penguatan dan unit-unit perlindungan yang terkait dengan perlindungan anak," jelasnya.
Dia menekankan, isu kekerasan seksual terhadap anak menjadi isu utama dalam Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Presiden Joko Widodo juga mengarahkan kementerian atau lembaga bertanggung jawab segera memberikan langkah konkret dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual pada anak ini.
"Bapak Presiden memberikan arahan agar memprioritaskan aksi pencegahan kekerasan pada anak, mereformasi manajemen penanganan kasus, dan layanan pendampingan bantuan hukum serta layanan rehabilitasi mental maupun sosial dan reintegrasi sosial," imbuhnya.
Baca juga: Kemendikbudristek: 50% Kampus Punya Satgas PPKS Sudah Alhamdulillah
Dia menyebut, di tingkat desa, peran desa dan pemerintah desa sangat strategis. Terutama dalam upaya pencegahan dan penanganan kejahatan seksual terhadap anak melalui Sustainable Development Goals (SDGs) Desa.
"Kita tahu bahwa ada 18 target SDGs di antaranya adalah masalah desa ramah anak kemudian perlindungan terhadap kekerasan terhadap anak perempuan dan kekerasan terhadap anak secara umum," tutup Muhadjir.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
