Seorang guru tengah mengajar di muka kelas. Foto: MI/Panca Syurkani
Seorang guru tengah mengajar di muka kelas. Foto: MI/Panca Syurkani

Wacana Jokowi 'Tarik' Guru ke Pusat, IGI Satu Frekuensi

Pendidikan guru
Muhammad Syahrul Ramadhan • 13 Desember 2019 14:21
Jakarta: Ikatan Guru Indonesia (IGI) mendukung wacana yang digulirkan Presiden Joko Widodo soal menarik kewenangan tata kelola guru yang sekarang berada di pemerintah daerah untuk dikembalikan ke pemerintah pusat. Selama ini dalam praktiknya, penanganan guru oleh daerah sangat beragam sehingga menimbulkan kesenjangan antarguru.
 
"Karena itu IGI sangat setuju jika kewenangan guru ditarik ke Pusat, sehingga tak lagi terjadi saling menyalahkan antara pemda dan pemerintah pusat," kata Ramli, dalam siaran pers yang diterima Medcom.id, di Jakarta, Kamis 12 Desember 2019.
 
Ramli mencontohkan, pendapatan guru di DKI Jakarta yang seluruhnya sama dengan upah minimum provinsi (UMP) atau lebih dari itu menjadi sangat timpang jika dibandingkan dengan Kabupaten Maros yang memberikan upah hanya Rp100.000 per bulan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ketimpangan lain, sebut Ramli, adalah penggantinya pemerintah daerah mengusulkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) ataupun formasi PNS karena ketidakseimbangan keuangan daerah. Akibatnya, yang menjadi korban adalah guru-guru yang harus dibayar murah oleh pemerintah daerah.
 
Selain itu rekrutmen guru yang dilakukan di daerah juga sangat tidak jelas. Lantaran ada pelarangan pengangkatan guru honorer oleh pemerintah pusat. Sementara di lapangan, kebutuhan akan guru sangat mendesak, baik karena pensiun masuk ke struktural atau diangkat menjadi kepala sekolah atau pengawas sekolah.
 
"Rekrutmen guru sangat tidak jelas prosesnya, sehingga kualitas terabaikan bahkan empat kompetensi yang seharusnya dimiliki oleh guru sama sekali tidak terdeteksi dalam proses rekrutmen guru di daerah-daerah," terangnya.
 
Masih soal guru, Ramli menyebut pengangkatan guru oleh daerah kadang sangat berlebihan. Ia mencontohkan kebutuhan guru hanya dua orang tapi yang diterima lima orang. Pengangkatan model tersebut bukan karena kebutuhan tapi, ada unsur 'titipan'.
 
"Meskipun semuanya berstatus nonPNS terkadang kebutuhan guru hanya dua orang tapi yang diterima lima orang, bukan karena kebutuhan sekolah tetapi karena mengakomodir orang-orang penting daerah yang mengajukan anak-anak mereka menjadi honorer di sekolah-sekolah," ungkapnya.
 
Belum lagi pelibatan guru dalam politik praktis dan acap kali guru-guru yang kena getahnya. Padahal praktiknya dilakukan para pimpinan daerah tanpa dasar yang cukup. "Apalagi jika dalam pilkada tersebut pimpinan daerah berposisi sebagai petahana," tegasnya.
 
Sebelumnya,Pemerintah menyerahkan sepenuhnya penerapan kebijakan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tidak hanya penyesuaian kebijakan Penghapusan UN, mengembalikan USBN dan hak meluluskan siswa ke sekolah, RPP yang cukup satu lembar, dan perubahan komposisi kuota PPDB berbasis zonasi.
 
"Bisa saja nanti misalnya, perhitungan Kemendikbud seperti apa, guru ditarik lagi ke pusat. Bisa saja dilakukan. Ini hanya geser anggaran dari daerah ke pusat. Kalau kebijakan ini bisa naikkan kualitas pendidikan akan kita jalankan terus," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Karawang, Jawa Barat, Kamis, 12 Desember 2019.
 

(CEU)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif