"Sudah diatur, maksimal Rp300 ribu per orang tiap bulan," kata Yan Wisnu di Semarang, Jumat, 13 September 2024.
Menurut dia, edaran yang sudah diketahui oleh Rektor Undip Semarang itu didasarkan atas toleransi atas beban kerja dan belajar yang berat. Ia menambahkan, tidak ada payung hukum dalam penentuan besaran iuran tersebut karena didasarkan atas toleransi.
Ia menuturkan, kebutuhan operasional para mahasiswa PPDS saat belajar praktik di RS Kariadi tidak ditanggung dalam besaran uang kuliah tunggal yang dibayarkan. "Kalau tidak boleh sama sekali bisa menghilangkan kegiatan non-akademis," katanya.
Menurut dia, sebagian besar uang iuran tersebut diperuntukkan bagi kebutuhan makan. Sementara dari hasil investigasi dugaan perundungan di PPDS Undip Semarang, lanjut dia, disebutkan besaran iuran bisa mencapai Rp20 juta sampai 40 juta per bulan untuk semester pertama.
"Hasil investigasi terhadap mahasiswa PPDS yang sudah diperiksa, konsepnya gotong royong," katanya.
Ia menyebut, para mahasiswa PPDS ikut memberikan pelayanan di rumah sakit dengan beban kerja yang besar. Berkaitan dengan dugaan perundungan, ia mengakui tentang adanya praktik perundungan di sistem PPDS di internal Undip dalam berbagai bentuk.
Atas hal tersebut, Dekan Fakultas Kedokteran Undip Semarang menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi.
| Baca juga: Legislator: Undip dan RS Kariadi Akui Terjadi Perundungan di PPDS
|
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
