"Fenomena kekerasan anak maupun perempuan itu fenomena gunung es, seandainya ada penurunan (kasus) itu kan yang terungkap, tapi yang tidak terungkap masih banyak," tutur Muhadjir di Gedung Kemenko PMK, Rabu 29 Desember 2021.
Menurutnya, ada beberapa hal yang membuat pengentasan kasus kekerasan seksual terkendala. Salah satunya, ialah persoalan infrastruktur.
"Karena itu perlu disiapkan betul perangkat infrastruktur yang sekarang kita masih belum bagus betul, karena perhatian Indonesia ini terhadap masalah perlindungan anak dan perempuan ini masih hal yang baru, belum lama, baru 20 tahun terakhir," jelas dia.
Baca: Pemerintah Targetkan 15 Juta Anak Dapat Vaksinasi di Awal 2022
Kemudian kendala berikutnya, ialah masalah anggaran. Menurut Muhadjir, anggaran yang ada saat ini masih terlalu kecil untuk mengetaskan kekerasan seksual anak dan perempuan.
"Masalah anggaran aja masih sulit, baru periode ini aja bapak presiden secara khusus memberikan perhatian sehingga ada penambahan anggaran yang cukup, walaupun masih jauh, tapi lumayan lah. Ada Dana Alokasi Khusus (DAK) 120 milliar, ini masih memprihatinkan kita," tuturnya.
Kemudian, Muhadjir juga menyinggung masalah payung hukum. Ia berharap payung hukum seperti RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) mesti segera disahkan.
"Kita berharap itu (RUU TPKS) juga segera disahkan. Kalau ada hal-hal yang kontroversi cari solusi yang baik. Jangan sampai hanya beberapa perbedaan (dalam merancang RUU TPKS) itu membuat hal itu tertunda, yang berisiko karena ini mendesak," tutur dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
