Anggota Reformasi Kepolisian. DOK Setneg
Anggota Reformasi Kepolisian. DOK Setneg

Intip, Ini Profil 10 Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri

Renatha Swasty • 10 November 2025 11:10
Jakarta: Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Komisi Percepatan Reformasi Polri di Istana Merdeka, Jakarta Pusat pada Jumat, 7 November 2025. Pembentukan komisi ini menjadi langkah strategis pemerintah mempercepat pembenahan dan meningkatkan kualitas institusi kepolisian.
 
Tim yang terdiri dari 10 anggota ini memiliki latar belakang kuat di bidang hukum dan kepolisian, termasuk tiga mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Dilansir dari akun Instagram @metrotv, Komisi Percepatan Reformasi Polri dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 122P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Keanggotaan Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian.
 
Kehadiran komisi ini diharapkan mampu mempercepat pembenahan dan meningkatkan kualitas institusi kepolisian di Indonesia. Pelantikan yang berlangsung khidmat di Istana Merdeka ini menandai keseriusan pemerintah dalam melakukan reformasi menyeluruh terhadap institusi kepolisian.

Tim yang dibentuk terdiri dari berbagai kalangan dengan keahlian dan pengalaman yang beragam, mulai dari akademisi hukum, praktisi, hingga mantan pejabat tinggi Polri. Menariknya, komposisi anggota komisi ini cukup beragam.
 
Sebanyak tiga dari sepuluh anggota adalah mantan Kapolri yang memiliki pengalaman langsung mengelola institusi kepolisian. Kehadiran mereka diharapkan bisa memberikan perspektif praktis dalam proses reformasi.
 
Berikut profil lengkap kesepuluh anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri yang dilansir dari berbagai laman:

10 profil anggota komisi percepatan reformasi Polri

1. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

Dilansir dari laman Jimlyschool dan Perpustakaan Gonzaga, pakar Hukum Tata Negara kelahiran Palembang, 17 April 1956 ini menyelesaikan pendidikan doktoralnya di Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia melalui program doctor by research, bekerja sama dengan Rechtsfaculteit, Rijksuniversiteit, Leiden (1987-1991).
 
Jimly dikenal sebagai tokoh muda Islam yang sangat rasional, sistematis, dan analis profesional. Pengabdiannya dalam tugas kenegaraan mengantarkannya menerima Bintang Mahaputera Adipradana pada 2009 dan Bintang Mahaputera Utama pada 1999. Saat ini, Jimly menjabat sebagai Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dan konsisten berkontribusi dalam dunia akademik serta transformasi sistem ketatanegaraan Indonesia.

2. Dr. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H.

Dilansir dari laman Fraksi Gerindra, politikus Partai Gerindra kelahiran Soppeng, 28 September 1969 ini memiliki latar belakang kuat di bidang hukum. Ia menempuh pendidikan S1 di Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, melanjutkan S2 di Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, dan meraih gelar doktor dari UMI Makassar pada 2016.
 
Supratman sempat menjalani profesi sebagai dosen selama 14 tahun di Universitas Tadulako dan sebagai advokat. Dalam karier politiknya, ia menjabat sebagai Anggota DPR RI dari Dapil Sulawesi Tengah dan kini menjabat Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI untuk kedua kalinya.

3. Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc.

Dilansir dari akun Instagram @yusrilihzamahendra_lawfirm, Yusril lahir di Belitung Timur pada 5 Februari 1956. Ia menempuh pendidikan sarjana di Universitas Indonesia jurusan Ilmu Filsafat (1983), kemudian melanjutkan studinya pada Program Pascasarjana UI dengan bidang studi Hukum dan Ilmu Islam.
 
Yusril meraih gelar Master of Science dan Doctor of Philosophy dalam ilmu politik di Universitas Sains Malaysia pada 1993. Kini ia menyandang status sebagai profesor hukum dan Guru Besar Ilmu Hukum di Universitas Indonesia. Selain akademisi, ia juga dikenal sebagai praktisi hukum berpengalaman dan pernah menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM serta Menteri Sekretaris Negara.

4. Otto Hasibuan

Dilansir dari laman Domain Hukum, Otto Hasibuan lahir di Pematang Siantar pada 5 Mei 1955. Ia menyelesaikan pendidikan sarjana di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Kemudian, melanjutkan studi Comparative Law di University Technology of Sydney, Australia, dan menyelesaikan program doktoral di UGM.
 
Otto mendirikan firma hukum Otto Hasibuan & Associates dan aktif sebagai dosen di sejumlah perguruan tinggi. Pada Oktober 2014, ia mendapat gelar Profesor kehormatan dari Universitas Jayabaya atas jasanya dalam menegakkan hukum dan keadilan setelah pengabdian selama 32 tahun sebagai advokat. Otto pernah menjabat Ketua Umum DPP Ikadin (2003-2012) dan memimpin Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) periode 2005-2015.
   

5. Tito Karnavian

Dilansir dari laman Bogor Kota Jabar Polri, Komjen Pol (Purn) Tito Karnavian lahir di Palembang pada 26 Oktober 1964. Lulusan terbaik Akpol 1987 ini meraih bintang Adhi Makayasa dan melanjutkan pendidikan ke University of Exeter, Inggris, meraih gelar MA dalam bidang Police Studies (1993).
 
Ia juga menyelesaikan PhD di Rajaratnam School of International Studies, Nanyang Technological University, Singapura (2013) dengan nilai excellent. Kariernya melesat berkat sejumlah prestasi, termasuk penangkapan Tommy Soeharto (2001) dan pelumpuhan teroris Azahari Husin (2005). Tito pernah memimpin Densus 88 Antiteror, menjabat Kapolda Metro Jaya, Kepala BNPT, dan Kapolri (2016-2019). Saat ini, ia menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri.

6. Prof. Dr. Mahfud MD, S.H.

Dilansir dari laman Mahkamah Konstitusi, Mahfud lahir di Sampang, Madura pada 13 Mei 1957. Ia menempuh pendidikan dari pesantren hingga PGA Negeri Pamekasan, berikutnya melanjutkan ke PHIN (sekarang MAN) di Yogyakarta.
 
Mahfud meraih gelar sarjana dari Fakultas Hukum UII (1983) dan Jurusan Sastra Arab UGM. Ia menyelesaikan S2 Ilmu Politik dan S3 Hukum Tata Negara di UGM (1993) dalam waktu hanya 2 tahun 8 bulan, tercatat sebagai mahasiswa doktoral yang lulus cepat pada masanya.
 
Mahfud juga tercatat sebagai guru besar termuda pada masanya di usia 41 tahun. Ia pernah menjabat sebagai hakim konstitusi dan Ketua Mahkamah Konstitusi, serta Menkopolhukam. Karya akademiknya terkait politik hukum menjadi referensi utama di berbagai perguruan tinggi.

7. Jenderal (Purn) Idham Azis

Dilansir dari laman Media Indonesia, Kapolri ke-24 yang menjabat pada periode 2019-2021 ini lahir di Kendari, 30 Januari 1963. Idham dikenal sebagai perwira berpengalaman panjang di bidang reserse dan intelijen. Ia pernah menjabat Kabareskrim Polri, Kapolda Metro Jaya, dan Kadensus 88 Antiteror.
 
Di masa kepemimpinannya, Idham menekankan pentingnya integritas dan pembenahan kultur birokrasi Polri. Dalam komisi ini, ia diharapkan memberikan perspektif praktis tentang pembenahan operasional dan manajemen internal kepolisian.

8. Jenderal Listyo Sigit Prabowo

Kapolri aktif sejak Januari 2021 ini lahir di Ambon, 5 Mei 1969. Lulusan Akpol 1991 ini dikenal dengan gaya kepemimpinan tenang dan visioner. Sebelum menjabat Kapolri, Listyo pernah menduduki posisi strategis seperti Kabareskrim Polri, Kapolda Banten, dan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam).
 
Di bawah kepemimpinannya, Polri mengusung semangat Presisi (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan). Dalam komisi ini, Listyo akan memastikan sinkronisasi antara agenda reformasi dan implementasinya di tubuh Polri.

9. Jenderal (Purn) Badrodin Haiti

Kapolri ke-21 yang menjabat periode 2015-2016 ini lahir di Jember, 24 Juli 1958. Badrodin dikenal sebagai figur profesional dan moderat di kalangan kepolisian. Ia pernah menjadi Wakapolri, Kapolda Jawa Timur, dan Kabareskrim Polri.
 
Setelah pensiun, Badrodin aktif sebagai komisaris utama di beberapa BUMN dan lembaga publik. Dalam komisi ini, ia diharapkan membawa pengalaman kepemimpinan dan perspektif pembenahan struktur organisasi kepolisian agar lebih efisien dan berintegritas.

10. Jenderal (Hor) (Purn) Ahmad Dofiri

Purnawirawan Polri ini pernah menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri dan Kapolda Jawa Barat. Lulusan Akpol 1989 ini memiliki rekam jejak panjang di bidang reserse dan pembinaan personel.
 
Ia juga pernah menjadi Asisten Kapolri Bidang SDM dan sempat diusulkan sebagai calon Kapolri pada masa jabatan sebelumnya. Dikenal sebagai figur tenang dan akademis, Dofiri diharapkan berperan dalam membenahi manajemen sumber daya manusia Polri.
 
Dengan komposisi anggota yang solid dan berpengalaman, Komisi Percepatan Reformasi Polri diharapkan mampu menjadi motor penggerak transformasi institusi kepolisian menuju Polri yang lebih profesional, modern, dan terpercaya di masa mendatang.
 
Itulah ulasan mengenai sepuluh profil anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri yang baru dilantik Presiden Prabowo. Semoga bermanfaat untuk kamu ya! (Bramcov Stivens Situmeang)

 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
(REN)




TERKAIT

BERITA LAINNYA

social
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan