Direktur Sekolah Menengah Kejuruan, Kemendikbudristek, Wardani Sugiyanto, kunjungan kerja ke Surakarta. DOK Kemendikbudristek
Direktur Sekolah Menengah Kejuruan, Kemendikbudristek, Wardani Sugiyanto, kunjungan kerja ke Surakarta. DOK Kemendikbudristek

Implementasi Kurikulum Merdeka Demi Dorong Peningkatan Skor PISA Indonesia

Renatha Swasty • 28 Juli 2022 14:20
Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) terus berupaya menyinergikan penerapan implementasi Kurikulum Merdeka dengan menggandeng pemerintah daerah. Direktur Sekolah Menengah Kejuruan, Kemendikbudristek, Wardani Sugiyanto, mengatakan kolaborasi dalam implementasi Kurikulum Merdeka untuk pemulihan pembelajaran dan meningkatkan kualitas pendidikan.
 
Dalam kunjungan kerja ke Surakarta, Jawa Tengah, Wardani menyampaikan salah satu urgensi pelaksanaan Kurikulum Merdeka adalah peningkatan capaian pembelajaran siswa dalam aspek-aspek paling esensial, di antara numerasi dan literasi. Kedua aspek ini tercermin dalam skor Programme for International Student Assessment (PISA), yaitu asesmen yang diselenggarakan oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) kepada anak-anak usia 15 tahun di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, guna mengetahui kemampuan mereka di bidang membaca, matematika, dan sains.
 
"Kita mengejar nilai PISA di 2024 terutama nilai literasi dan numerasi itu, salah satunya dengan Kurikulum Merdeka dan didukung Platform Merdeka Mengajar," kata Wardani dalam keterangan tertulis, Kamis, 28 Juli 2022.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Wardani menjelaskan, Platform Merdeka Mengajar merupakan sebuah platform yang dirancang untuk membantu guru dan satuan pendidikan mengakses berbagai materi pembelajaran untuk mendukung implementasi Kurikulum Merdeka. Guru juga mendapatkan referensi dan pemahaman penerapan Kurikulum Merdeka.
 
Wardani menuturkan sejak Kurikulum Merdeka diluncurkan, Kemendikbudristek memberi kebebasan bagi satuan pendidikan untuk menerapkan secara utuh atau masih menggunakan Kurikulum Darurat atau Kurikulum 2013. Dia menyebut banyaknya miskonsepsi yang terjadi dalam implementasi Kurikulum Merdeka menjadi tantangan dalam optimalisasi pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar.
 
“Sesungguhnya implementasi Kurikulum Merdeka secara mandiri saat ini bukan merupakan keharusan atau kewajiban, namun sebuah pilihan yang dapat disesuaikan dengan kondisi kesiapan satuan pendidikan,” tutur dia.
 
 
Read All




LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif