Konsep tersebut membuat URI memiliki peran yang jauh lebih luas dibanding universitas pada umumnya. Karena itu pula, pimpinan URI tidak menggunakan jabatan rektor, melainkan gubernur yang memimpin keseluruhan sistem pendidikan di bawah Badan Pengelola Pendidikan Kebangsaan (BPPK).
"Di bawah Gubernur URI atau juga dinamakan Badan Pengelola Pendidikan Kebangsaan, nanti akan ada tiga institusi. Yang pertama Badan Pengelola Sekolah Unggulan, yang kedua Badan Pengelola Perguruan Tinggi, dan yang ketiga Lembaga Administrasi Negara," kata Gubernur URI Donny Ermawan Taufanto usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 22 Juli 2026.
Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa URI bukan hanya mengelola kegiatan akademik mahasiswa. Pemerintah justru menempatkan URI sebagai induk yang mengintegrasikan berbagai lembaga pendidikan kepemimpinan yang selama ini berjalan sendiri-sendiri.
| Baca juga:
|
Donny mengatakan Presiden Prabowo memiliki perhatian besar terhadap pembangunan sumber daya manusia. Karena itu, pemerintah ingin menyatukan pembinaan pendidikan unggulan agar menghasilkan pemimpin yang memiliki standar kompetensi dan karakter yang sama.
Menurut dia, selama ini pemerintah telah memiliki berbagai institusi pendidikan unggulan. Namun, lembaga-lembaga tersebut masih dikelola secara terpisah sehingga belum membentuk satu jalur pembinaan kepemimpinan yang utuh.
"Bapak Presiden sangat concern dengan sumber daya manusia, terutama untuk pemimpin Indonesia di masa depan. Beliau ingin mengonsolidasikan dan mengintegrasikan beberapa pendidikan yang sudah ada saat ini," ujarnya.
Melalui URI, pembinaan itu akan dilakukan sejak peserta didik masih berada di bangku sekolah menengah. Pembinaan kemudian berlanjut ketika memasuki perguruan tinggi hingga bekerja di pemerintahan maupun BUMN.
Di bawah Binaan URI
Salah satu lembaga yang nantinya berada di bawah pembinaan URI adalah Sekolah Unggulan Garuda. Program yang sebelumnya dikelola Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi itu akan dialihkan ke Badan Pengelola Pendidikan Kebangsaan.Donny mengatakan pengalihan tersebut bukan berarti memutus hubungan dengan kementerian. Regulasi pendidikan tetap menjadi kewenangan kementerian terkait, sedangkan URI bertugas mengelola dan membina lembaga pendidikan tersebut.
"Sekolah Garuda yang sekarang dikelola Dikti nanti diserahkan ke kita untuk kita kelola," katanya.
Selain Sekolah Garuda, sejumlah sekolah unggulan lain juga akan masuk ke dalam ekosistem pembinaan URI. Di antaranya Taruna Nusantara, Krida Nusantara, Pradita, hingga Institut Teknologi Del yang akan diintegrasikan dalam satu sistem pembinaan.
"Yang transformasi cukup banyak nanti yang masuk. Ada Taruna Nusantara, Krida Nusantara, Pradita, Del, ada sekitar 80-an nanti yang masuk sini," ujar Donny.
Ia menegaskan sekolah-sekolah tersebut tidak akan dilebur menjadi satu lembaga. Masing-masing tetap berdiri sendiri, namun pembinaan, arah pengembangan, serta standar kepemimpinannya akan diselaraskan melalui URI.
Tak hanya sekolah dan perguruan tinggi, pemerintah juga memperluas fungsi Lembaga Administrasi Negara (LAN). Jika selama ini LAN berfokus pada pengembangan kompetensi ASN, ke depan lembaga tersebut juga akan membina calon pemimpin di lingkungan BUMN.
Donny mengatakan langkah tersebut dilakukan agar pembinaan kepemimpinan tidak berhenti setelah seseorang lulus kuliah. Pendidikan karakter dan kepemimpinan akan terus berlanjut ketika mereka memasuki dunia kerja.
"Kalau selama ini melaksanakan pembinaan ASN, nantinya akan kita tambahkan juga untuk BUMN. Jadi penyiapan karyawan BUMN juga akan dilaksanakan di Lembaga Administrasi Negara," katanya.
Dengan demikian, pemerintah berharap tercipta kesinambungan pembinaan mulai dari bangku sekolah hingga seseorang menjadi pejabat negara atau pimpinan perusahaan pelat merah.
Donny menjelaskan URI dirancang sebagai jalur pendidikan kepemimpinan nasional yang terintegrasi. Siswa berprestasi akan dibina melalui SMA unggulan, kemudian melanjutkan ke perguruan tinggi URI, sebelum akhirnya memperoleh pembinaan lanjutan ketika berkarier sebagai ASN maupun pegawai BUMN.
Menurut dia, model tersebut diadopsi dari sejumlah negara yang telah memiliki sekolah khusus untuk mencetak elite birokrasi. Pemerintah berharap Indonesia juga memiliki ekosistem serupa agar mampu menghasilkan pemimpin yang berintegritas, berwawasan kebangsaan, dan memiliki kemampuan manajerial yang kuat.
"Lulusan SMA yang bagus-bagus kemudian masuk ke perguruan tinggi, kemudian masuk kepada pemerintahan ataupun kepada BUMN. Inilah yang digagas oleh Bapak Presiden," ujarnya.
| Baca juga: Masih Ada Kesempatan! 2 PTN Ini Buka Jalur Mandiri Tanpa Tes Tertulis hingga Akhir Juli 2026 |
Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda
