"Kami melihat dari kelompok miskin itu prestasinya kurang baik. Karena memang kesulitan mengakses pendidikan," ujar Windy dalam forum diskusi Ikatan Alumni Universitas Indonesia, Rabu, 8 Juli 2020.
Dia berharap, jalur afirmasi dibuka lebar agar bisa menampung siswa yang kurang mampu tersebut. Ia juga meminta seleksi nilai pada jalur afirmasi dikaji ulang.
"Kemudian menyediakan ketersediaan sekolahnya agar daya tampung bertambah. Bayangkan saat ini ketersedian sekolah swasta yang relatif mahal jumlahnya lebih banyak dari negeri. SMP yang swasta di DKI ada 73 persen, SMA 75 persen dan SMK 87 pesen," kata Windy.
Baca: Pengamat Menilai Nadiem Tak Terbuka dalam Membuat Kebijakan
Deputi Gubernur Jakarta Bidang Pengendalian Kependidikan dan Pemukiman, Suharti Sutar menyebut siswa dengan ekonomi rendah masih sedikit diterima jalur afirmasi. Sebab, jalur afirmasi masih mempertimbangkan nilai.
"Kami melihat di sini di 2019, bahwa anak-anak dari afirmasi diseleksi dari nilai. Jadi yang miskin pun diterima hanya yang terpandai," kata Suharti.
Menurutnya, statistik tersebut tak bakal jauh berbeda dari PPDB jalur afirmasi di tahun ini. Akan banyak siswa afirmasi di DKI Jakarta yang tidak di terima di sekolah negeri.
"Pertama karena memang kuotanya tidak banyak di tahun ini. Yang menerima Kartu Jakarta Pintar itu 40 persen siswa Jakarta, sementara daya tampung afirmasi hanya 25 persen," ujar Suharti.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
